Materi Gugatan Sengketa Pilpres Kubu Prabowo-Sandi Banyak yang Irasional Kuasa hukum paslon nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kir) mengikuti sidang perdana PHPU di MK , Jakarta, Jumat (14/6). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sudah selesai digelar pada Jumat (14/6). Kubu Prabowo-Sandiaga sebagai pemohon telah menyampaikan narasi terkait kecurangan di Pilpres 2019.

Pengamat politik Wempy Hadir menilai narasi kecurangan yang disampaikan oleh pasangan 02 mesti diperkuat dengan dengan data dan fakta.

Pengamat politik Wempy Hadir
Pengamat politik Wempy Hadir

"Sebab data tersebut akan dikonfrontir dengan data resmi yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Jadi di MK tidak berlaku lagi asumsi-asumsi yang tidak berdasar," kata Wempy kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (14/6).

BACA JUGA: Akomodir Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi, MK Dinilai Abaikan Peraturan Sendiri

Wempy menganggap, sama halnya ketika sidang sengketa pilpres 2014 yang lalu, hanya data dan fakta yang sesuailah yang akan diproses oleh hakim MK, narasi yang kesanya sudah diframing demi memenangkan kubunya dengan data dan fakta yang minim.

"Saya kira kira publik sudah cerdas dan penyelenggara kita tidak semudah yang dibayangkan untuk melakukan tindakan kecurangan pemilu. Sebab setiap pasangan caprea tentu memiliki saksi yang terdapat di TPS yang ada di seluruh Indonesia," terang Direktur Indo Polling Network.

"Jika terjadi kecurangan di sana, tentu akan ada perbaikan. Tapi nanti kita akan lihat lah sejauh mana data dan fakta yang disodorkan oleh BPN sesuai dengan data yang asli. Jika tidak, maka ini tentu akan meruntuhkan wibawa elit 02 termasuk para pengacara kondang yang membangun asumsi-asumsi yang tak berdasar," jelas Wempy.

Yang paling irasional, lanjut Wempy, adalah ketika BPN meminta bubarkan KPU. "Lah mengapa ikut pemilu kalau tidak percaya terhadap penyelenggara yang dipilih oleh DPR yang merupakan bagian dari parpol baik pasangan 01 maupun 02. Lalu tidak percaya pada MK tapi membawa persoalan ke MK," jelas Wempy.

Hal-hal aneh tersebut telah menjadi perbincangan masyarakat kita. Dengan demikian masyarakat menilai bahwa kubu 02 mengalami frustasi dengan situasi yang ada

Kuasa hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kir) mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kuasa hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kir) mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

BACA JUGA: Tim Hukum: Pilpres 2019, Lawan Prabowo-Sandi Bukan Hanya Jokowi-Ma'ruf

Salah satu cara untuk tetap percaya diri adalah dengan membangun narasi dan retorika. Namun semuanya sudah terlambat. Sebab beberapa dalil yang mereka sampaikan sebenarnya bukan ranah MK untuk menyelesaikannya.

"Oleh karena itu, MK tentu akan sangat mudah untuk memyelsaikan perkara ini. Hal ini diperkuat oleh pernyatan Prof Yusril Ihsa Mahendra yang mengatakan bahwa gugatan pasangan 02 penuh dengan asumsi-asumsi," pungkas Wempy. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH