Masyarakat Tolak Tes COVID-19 Disertai Kekerasan, Siap-Siap Denda Rp 7 Juta Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

Merahputih.com - Sesuai pasal 29 Peraturan Daera (Perda) Pencegahan COVID-19, masyarakat tidak boleh menolak untuk dilakukan pemeriksaan rapid tes atau swab test. Bila membangkan, Pemprov DKI bakal kenakan sanksi denda Rp5 juta.

Perda tersebut sudah ditandatangani Gubernur Anies Baswedan sejak 12 November dan dinomori 2 Tahun 2020.

"Bahkan kalau ada tindakan kekerasan bisa sampai Rp 7 juta," ujar Wagub DKI Ahmad Riza Patria Senin (23/11).

Baca Juga

Polisi Tunda Pemeriksaan Bupati Bogor Ade Yasin

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini mengaku, sudah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI untuk melakukan swab test kepada warga yang berkurumun dan mengalami gejala COVID-19.

Pemprov DKI pun berjanji akan memfasilitasi keinginan warga yang mau menjalani rapid maupun swab test.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menggunakan pelindung wajah. (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan organisasi lain yang mau ikut serta membantu Pemda DKI dalam penanganan COVID-19 di Jakarta.

"Yang penting lakukan swab untuk memastikan keamanan, keselamatan dirinya, lingkungan, keluarganya dan kita semua. Kita minta semua patuh dan taat," tegas dia.

Baca Juga

Dituding Tak Proses Pelanggaran Prokes Kerumunan Pilkada, Begini Jawaban Polri

Nantinya, mereka yang positif COVID-19 akan dilakukan tracking dan treatmen agar semuanya bisa terbebas dari penyakit mematikan dari Wuhan itu.

"Prinsipnya kita minta masyarakat lebih disiplin, patuh dan taat," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hentikan Penerimaan CPNS Guru, Pemerintah Dinilai Zalim
Indonesia
Hentikan Penerimaan CPNS Guru, Pemerintah Dinilai Zalim

Guru tak hanya dituntut dari kemampuan mengajar tetapi juga menjadi teladan

Jumat Siang, Kurs Rupiah Kian Anjlok Tembus di Atas Rp16.000 per Dolar
Indonesia
Jumat Siang, Kurs Rupiah Kian Anjlok Tembus di Atas Rp16.000 per Dolar

Pelemahan rupiah memang masih terbuka ke level tertinggi pada Juni 1998 lalu di Rp16.850 per dolar AS.

 Jika Persoalan Banjir Jakarta Dibawa ke Ranah Politik, Anies Bakal Untung
Indonesia
Jika Persoalan Banjir Jakarta Dibawa ke Ranah Politik, Anies Bakal Untung

"Dinamika internal di DPRD juga tidak seragam, butuh energi ekstra agar Pansus Banjir bisa mengarah ke impeachment," ujar Pangi.

[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Produknya Diboikot, Prancis Alami Krisis Ekonomi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Produknya Diboikot, Prancis Alami Krisis Ekonomi

Akun FB Ummat-e-Nabi.com, pada 28 Oktober 2020, mengunggah tiga tangkapan layar, salah satunya dari artikel Express yang berjudul “France economy crisis: Macron economic hit since 1949”.

Ganjar: PDIP Bukan PKI
Indonesia
Ganjar: PDIP Bukan PKI

"Maaf ya kita orang beragama, anti PKI," pungkas Ganjar

Nyusul Netflix, Facebook, Amazon serta Tiktok Jadi Pemungut Pajak
Indonesia
Nyusul Netflix, Facebook, Amazon serta Tiktok Jadi Pemungut Pajak

Pungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri bukan merupakan jenis pajak baru karena telah lama diatur dalam Undang-Undang PPN.

96 Lembaga Masuk Radar Pembubaran, Tjahjo: Tinggal Tunggu Waktu
Indonesia
96 Lembaga Masuk Radar Pembubaran, Tjahjo: Tinggal Tunggu Waktu

Kementerian PANRB juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Menyepakati RAPBD 2021 Rp82,5 Triliun
Indonesia
DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Menyepakati RAPBD 2021 Rp82,5 Triliun

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun.

PDIP Puji Langkah Jokowi Berantas Corona tanpa Banyak Bicara
Indonesia
PDIP Puji Langkah Jokowi Berantas Corona tanpa Banyak Bicara

PDIP juga meyakinkan bahwa rakyat dan bangsa Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi

Pemerintah Tegaskan Tingkat Hunian di RS Masih 60 Persen
Indonesia