Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung Bagikan Ribuan Paket Sembako Penyerahan bantuan dari Masyarakat Tionghoa Peduli kepada Wali Kota Bandung Oded M Danial. (Foto: MP/Humas Pemkot Bandung)

MerahPutih.com - Masyarakat Tionghoa Peduli memberikan bantuan 2.000 paket sembako yang akan disalurkan melalui Pemerintah Kota Bandung.

Pemberian bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap warga Kota Bandung yang terdampak pandemi COVID-19,

Secara simbolis, penyerahan bantuan dilakukan di GOR Padjajaran Kota Bandung, dari Masyarakat Tionghoa Peduli kepada Wali Kota Bandung Oded M Danial. Bantuan lalu diserahkan secara simbolis kepada warga yang terdampak, Rabu (18/8).

Baca Juga:

Warga Bandung Diingatkan Belum Merdeka dari COVID-19, Prokes Tetap Harus Ketat

Tak hanya sembako, Masyarakat Tionghoa Peduli juga menyerahkan bantuan berupa kursi roda. Secara simbolis bantuan diserahkan kepada Komunitas Difabel Tanpa Batas oleh Siti Muntamah, istri Wali Kota Bandung yang merupakan Ketua RBM Kota Bandung.

Koordinator baksos Masyarakat Tionghoa Peduli Djoni Toat mengaku akan terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

"Selama kita masih mampu dan masih bisa kita akan terus membuat seperti ini. Karena kebetulan dari Masyarakat Tionghoa Peduli yang terdiri dari beberapa yayasan ini punya kepedulian, terutama untuk masyarakat Kota Bandung dan kita mendukung segala kebijakan dari Pak Wali Kota Bandung," katanya.

Ia mengungkapkan, sejak pandemi pihaknya telah lebih dari 800 kali melakukan kegiatan baksos. “Dan bantuannya tidak hanya berupa sembako, kita berikan berupa masker, vitamin, APD kepada ASN, Polri, TNI (yang bertugas dalam pencegahan COVID-19)," ucapnya.

Penyerahan bantuan dari Masyarakat Tionghoa Peduli kepada Wali Kota Bandung Oded M Danial. (Foto: MP/Humas Pemkot Bandung)
Penyerahan bantuan dari Masyarakat Tionghoa Peduli kepada Wali Kota Bandung Oded M Danial. (Foto: MP/Humas Pemkot Bandung)

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengapresiasi dan bersyukur atas kepedulian dari Masyarakat Tionghoa Peduli yang bisa dikatakan memiliki rezeki lebih, bisa memperhatikan warga yang membutuhkan.

"Saya berharap ini terus dikembangkan, karena pada kata 'kepedulian' dan 'kebersamaan', insyaallah pembangunan kesejahteraan warga Kota Bandung ini bisa signifikan terbantu," ucapnya usai simbolis penyerahan bantuan.

"Ketika ada masyarakat Mang Oded yang punya kelebihan rezeki dan punya kepedulian, serta kebersamaan kepada masyarakat yang membutuhkan," lanjutnya.

Baca Juga:

Animo Masyarakat Buat Vaksinasi di Bandung Tinggi

Ia menyampaikan, saat ini bantuan bagi masyarakat yang terdampak terbagi ke dalam warga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS atau yang tidak termasuk dalam DTKS.

"Mereka (yang terdaftar di DTKS) bisa setiap bulan mendapatkan. Ada juga yang non-DTKS, maka itu biasanya kita berikan melalui APBD Kota Bandung. Contohnya, ketika kemarin PPKM Darurat, kita langsung mengeluarkan dari anggaran APBD sebesar Rp 30 miliar untuk 60.000 KK atau KPM yang non-DTKS," ungkapnya.

Selain dari APBD tersebut, Oded pun mengaku terus mengetuk, menghubungi, dan bersilaturahmi kepada para pengusaha, khusunya mereka yang memiliki rezeki lebih untuk menyalurkan kepeduliannya, seperti yang dilakukan Masyarakat Tionghoa Peduli.

"Makanya ada Bandung Berbagi, ada pembagian yang langsung seperti ini. Untuk Bandung Berbagi sekarang ada 18 kecamatan yang melaksanakan, itu luar biasa. Inilah yang sedang Mang Oded bangun, kepedulian dan kebersamaan di Kota Bandung," imbuh Oded. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Agar Tak Terjadi Ledakan Kasus Lagi, Warga Bandung Diminta Disiplin Prokes

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Inspeksi di Rutan Solo, Kemenkumham Minta Tingkatkan Kualitas Pelayanan
Indonesia
Inspeksi di Rutan Solo, Kemenkumham Minta Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Rumah Tahanan Kelas 1 Surakarta menjadi salah satu rutan yang masuk predikat penilaian baik dengan angka 82,86 dalam hal pelayanan.

Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba Diupayakan dengan Rehabilitasi
Indonesia
Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba Diupayakan dengan Rehabilitasi

Memperhatikan sistem peradilan pidana yang saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan

KPK Duga Rahmat Effendi Bangun Glamping Pakai Duit dari Camat-ASN
Indonesia
KPK Duga Rahmat Effendi Bangun Glamping Pakai Duit dari Camat-ASN

Rahmat Effendi diduga membangun tempat berkemah mewah (glamping) dengan uang dari camat dan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Bekasi.

DPD Ingatkan Potensi Dukungan Terhadap IKN Nusantara Menurun
Indonesia
DPD Ingatkan Potensi Dukungan Terhadap IKN Nusantara Menurun

Dia menyebut dukungan itu berpotensi menurun.

Hukuman Disiplin Diterapkan Pada ASN Yang Liburan ke Keluar Negeri
Indonesia
Hukuman Disiplin Diterapkan Pada ASN Yang Liburan ke Keluar Negeri

Pegawai ASN dan keluarga diminta membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri dalam rangka berlibur selama masa pandemi COVID-19.

Pakar Hukum Prediksi Heru Hidayat bakal Bebas dari Pidana Penjara dalam Kasus Asabri
Indonesia
Pakar Hukum Prediksi Heru Hidayat bakal Bebas dari Pidana Penjara dalam Kasus Asabri

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta diprediksi akan menjatuhkan putusan blanko atau nol terkait hukuman pidana penjara terhadap terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat.

Pengunjung Objek Wisata di Pantai Selatan DIY Dibatasi Maksimal 75 Persen
Indonesia
Pengunjung Objek Wisata di Pantai Selatan DIY Dibatasi Maksimal 75 Persen

Wisatawan diperkirakan akan memadati objek wisata pantai di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), saat libur Lebaran 2022.

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Begini Penjelasan Kemenhub
Indonesia
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Begini Penjelasan Kemenhub

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, penyesuaian tarif tersebut masih dalam pengkajian oleh pemerintah.

Terjerat TPPU, Aset CEO PT Jouska Bakal Disita Bareskrim
Indonesia
SBY Didiagnosis Kanker Prostat, Tim Dokter Luar Negeri Siap Merawat
Indonesia
SBY Didiagnosis Kanker Prostat, Tim Dokter Luar Negeri Siap Merawat

Sesuai dengan etika dan tata krama yang dianut SBY, beliau telah melaporkan rencana berobat ke luar negeri itu kepada Presiden Joko Widodo melalui panggilan suara.