Masyarakat tak Patuhi PSBB karena Kebijakan Pemerintah yang Inkonsisten dan Membingungkan Pada pelaksanaan PSBB tahap III di Kota Bogor, suasana di Pasar Anyar Kota Bogor, pada Minggu (17/5/2020), masih sangat ramai. (ANTARA/HO/Pemkot Bogor)

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, pengabaian protokol kesehatan oleh masyarakat ditengarai akibat tumpang tindih kebijakan. Dengan begitu, masyarakat kebingungan dan berakhir dengan banyaknya pelanggaran.

Trubus mencontohkan banyaknya orang di Jakarta yang tak taat aturan dengan melakukan kerumunan, berpergian ke luar kota, enggan pakai masker dan mulai longgarnya penindakan oleh aparat.

Baca Juga

Warga DKI Diimbau Tak Gelar Salat Idulfitri di Masjid dan Lapangan

"Kebijakan itu banyak sekali, bingung, enggak konsisten. Jadi kebijakan tumpang tindih, overlap," kata Trubus kepada wartawan, Jumat (22/5).

Trubus menilai, kebijakan langsung diekekusi pemerintah pusat maupun daerah. Namun sosialisasi kebijakan minim. Dampaknya masyarakat kerap melakukan pelanggaran.

"Menurut ilmu hukumnya itu setiap aturan mesti sosialisasi dulu. Ada namanya sosialisasi, komunikasi dan edukasi. Masyarakat enggak tahu apa-apa kok tiba-tiba kena sanksi harusnya dibiasakan dulu," ucap Trubus.

Trubus Rahadiansyah
Trubus Rahadiansyah

Selain itu, pemerintah pusat juga mesti berkomunikasi dengan pemda. Koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan suatu kebijakan.

Menurut dia, masyarakat jenuh dan melanggar kebijakan pemerintah dengan sengaja. Trubus mencontohkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

PP 21 tersebut diterjemahkan dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tak lama berselang, muncul Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 yang mengizinkan moda transportasi roda dua untuk mengangkut penumpang.

"Itu jadi masalah. Pada Permenkes nomor 9 tahun 2020 ojol (ojek online) enggak boleh bawa penumpang orang, tapi Permenhub 18 itu boleh," ujar Trubus.

Contoh inkonsistensi kebijakan lain yakni pelarangan mudik. Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, meneken Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. Beleid tersebut mengatur mengenai pelarangan moda transportasi untuk angkutan lebaran 2020.

Baca Juga

Wagub Sarankan Warga DKI Tetap Jalankan Budaya Kirim Makanan saat Lebaran

Berikutnya muncul Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. SE tersebut menyebutkan kriteria pengecualian bepergian dengan transportasi bagi orang-orang dengan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan COVID-19.

"Belum lagi di sektor pemerintah daerah (Pemda). Kemudian di masyarakat terjadi cuek, social distrust (ketidakpercayaan) pada setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah," ucap Trubus.

Trubus mencontohkan keluarnya aturan pelonggaran transportasi dari Kementerian Perhubungan.

"Menterinya itu (Budi Karya) mengeluarkan kebijakan sendiri. Misalnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25, itu kan mengenai mudik," kata pengajar di Universitas Trisakti ini.

Permenhub Nomor 25 dinilainya tidak sejalan dengan ketentuan dalam surat edaran nomor 4 yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Menurutnya, kebijakan-kebijakan seperti itulah yang membuat masyarakat Indonesia kian tidak terarah.

"Lebih parah lagi, kemudian keluar surat dari gugus tugas nomor 4, yang isinya itu kriteria orang mudik. Itu menambah bingung lagi masyarakat, karena di situ ada lagi yang ternyata berbeda dengan Permenhub 25 itu," jelas dia.

"Masyarakat bingung. Awalnya diperbolehkan menggunakan surat keterangan RT/RW, tapi ternyata setelah sampai di terminal tidak diperbolehkan lantaran berbeda dengan Permenhub itu," tambahnya.

jalan Tol Cipali. (ANTARA/HO-Astra Tol Cipali)
jalan Tol Cipali. (ANTARA/HO-Astra Tol Cipali)

Trubus mengatakan, dalam suasana menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, moda transportasi dia pastikan bakal dipergunakan untuk melaksanakan aktivitas mudik. Namun, para pengusaha moda transportasi pun dirugikan, dengan tidak diperbolehkannya masyarakat untuk melakukan mudik ataupun pulang kampung.

"Sebenarnya moda transportasi itu digunakan untuk mudik. Misalnya ada 30 PO Bus yang beroperasi, kemudian menjadi menganggur karena enggak ada penumpangnya," ucapnya.

Ia juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam menangani corona.
Menurut dia, aspek regulasi jadi salah satu faktor mengapa hingga saat ini corona belum berakhir.

"Kebijakan yang berubah-ubah, inkonsisten," kata Trubus.

Trubus mencontohkan, semula pemerintah melarang mudik bagi siapapun tanpa terkecuali. Namun belakangan, terdapat pelonggaran berupa pengecualian bagi pihak tertentu yang bisa mudik di tengah pandemi corona. Begitu juga dengan pelonggaran moda transportasi.

Baca Juga

Bupati Karanganyar Bolehkan Warga Salat Id di Masjid dan Lapangan, Begini Reaksi Ganjar

"Penerapan kebijakan ini pun minim atau bahkan tanpa sosialisasi," ujar dia.

Selain itu, aspek pengawasan kebijakan juga belum optimal. Kemudian, tingkat kedisiplinan masyarakat yang perlu ditingkatkan," tutup dia. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH