Masyarakat Sipil Dukung Skema Pendanaan JETP bagi Transisi Energi Berkeadilan

MerahPutih.com - Masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia menyambut skema pendanaan transisi energi sebagai sinyal positif untuk mendorong percepatan transisi energi.

Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya mengatakan, namun banyak catatan kritis penting terkait prinsip-prinsip yang mendasari perumusan skema Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) agar tidak menjadi pembenaran rencana negara untuk tetap bergantung pada pembangkit berbahan bakar batu bara.

Baca Juga:

Biden Umumkan Bantuan 20 Miliar Dolar untuk Transisi Energi Indonesia

Maka dari itu, lanjut Tata, pemerintah Indonesia harus segera menindaklanjuti komitmen JETP dengan segera menyusun kebijakan yang menjamin proses transisi energi benar-benar berjalan dengan adil.

Untuk mencapai sasaran dari program tersebut, kata dia, maka JETP sejak awal harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

"Pendanaan ini juga seharusnya melarang dengan tegas semua PLTU baru dan memberikan disinsentif di sektor batu bara, dukungan peraturan yang jelas untuk meningkatkan skala energi terbarukan, menangani reformasi yang sangat dibutuhkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN)," ujar Tata.

Seperti diketahui, pada Senin (14/11), pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Bank Pembangunan Asia (ADB) bersama mitra lainnya seperti lembaga donor, penelitian dan masyarakat sipil, telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform merupakan skema untuk mendorong percepatan transisi energi berkeadilan.

PT Sarana Multi Infrastruktur ditunjuk sebagai Country Platform Manager ETM dan focal point nasional kegiatan ETM. Salah satu PLTU yang akan menjadi target awal pemensiunan dengan skema ETM ini adalah PLTU Cirebon 1 berkapasitas 660 megawatt.

Baca Juga:

World Bank Dukung Indonesia Lakukan Transisi Energi Kurangi Emisi Karbon

Dalam forum G20 juga disebutkan ada 2 PLTU yaitu PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 3x350 megawatt dan PLTU Pacitan 2x315 megawatt dengan skema pengalihan (spin off) aset dengan pembiayaan campuran yang melibatkan para investor.

Indonesia, bersama sekelompok negara maju juga telah menyepakati skema pendanaan transisi energi yang disebut sebagai Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan target nilai investasi USD 20 miliar sebagai salah satu pencapaian Presidensi G20.

Rencana investasi dan detail PLTU mana yang akan dipensiunkan dini melalui skema JETP masih akan dirampungkan dalam 6 bulan, untuk itu sangatlah penting memastikan bahwa proses ini akan berjalan secara transparan dan partisipatif agar tidak mencederai prinsip utama kerjasamanya yaitu "berkeadilan".

Skema pendanaan JETP terdiri atas USD 10 miliar yang berasal dari pendanaan publik berupa pinjaman lunak dan hibah dan USD 10 miliar lainnya berasal dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, and Standard Chartered.

JETP akan dimanfaatkan untuk mendorong pemensiunan dini PLTU batu bara di Indonesia serta investasi di teknologi dan industri energi terbarukan. (Asp)

Baca Juga:

Kendaraan Listrik di KTT G20 Momentum Indonesia Lakukan Transisi Energi