Masyarakat Disarankan Hentikan Aktivitas Tak Perlu, Epidemiolog: Bulan Depan Idul Adha Kepala bidang pengembangan profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

Merahputih.com - Masyarakat disarankan menghentikan sementara aktivitas yang tidak perlu guna menekan lonjakan kasus COVID-19 di Tanah Air. Lonjakan pasien terpapar COVID-19 dalam 10 hari terakhir ini memiliki tingkat mutasinya relatif lebih tinggi dari varian tahun 2020.

"Dalam situasi ini sebaiknya tidak boleh ada mobilitas lanjutan, terlebih di bulan depan umat Islam akan merayakan lebaran Idul Adha. Sebaiknya dilakukan pengetatan kembali untuk mencegah lonjakan lebih besar," kata Kepala bidang pengembangan profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane dalam keterangannya, Kamis (17/6).

Baca Juga:

Pemprov DKI Siapkan 3 Tempat Isolasi Mandiri Jika Wisma Atlet Penuh

Menurut dia, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 yang berkembang saat ini merupakan varian Delta 1617.2 yang berasal dari India. Jenis ini memiliki mutasi atau penyebaran yang lebih cepat walaupun virulensi atau keganasannya relatif lebih rendah. Varian inilah yang mendorong hampir empat provinsi di pulau Jawa kini menjadi zona merah kembali.

Sementara itu, untuk wilayah Bali, tidak terjadi lonjakan. Namun berdasarkan temuan terakhir pada orang meninggal akibat COVID-19, ternyata diakibatkan varian B.1.351 asal Afrika Selatan. "Bedanya, yang varian dari Afrika Selatan itu virulensi atau keganasannya tinggi, namun tidak menyebar cepat. Jadi sekali orang terkena varian Afrika dalam waktu tiga hari bisa langsung meninggal," tegasnya.

Masda mengatakan banyak daerah di pulau Jawa kini menjadi episentrum, seperti di Kudus, Bandung, dan Jakarta. Meskipun tidak semua daerah dalam satu provinsi yang menunjukkan gejala.

Namun, data Satgas COVID-19 menunjukkan bahwa secara agregat menunjukkan DKI Jakarta yang mengalami kenaikan hingga mencapai 400 persen, Depok 305 persen, Bekasi 500 persen, Jawa Tengah 898 persen, dan Jawa Barat 104 persen.

Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj)
Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj)

Juru wabah ini juga mengutarakan bahwa lonjakan COVID-19 bukan merupakan dampak dari mudik lebaran. Lonjakan justru terjadi karena kegagalan cegah-tangkal, yang berakibat masuknya varian India dan Afrika ke Indonesia.

"Lonjakan ini harus disebut kebobolan karena banyak orang masuk ke Indonesia dari luar negeri dengan ketentuan karantina hanya lima hari. Padahal, seharusnya 14 hari berdasarkan ketentuan masa optimum inkubasi dan ini menjadi standar organisasi kesehatan dunia (WHO)," ujarnya.

Masda juga menyebut bahwa lonjakan ini menunjukkan penularan lokal. Artinya, orang yang terkena COVID-19 ini sebagian besar tidak melakukan perjalanan luar negeri, namun terdampak varian baru. "Ini menandakan sudah ada penularan lokal, jadi 'new emerging desease' di Indonesia," tegas Masda.

Sebelumnya, Masda mengapresiasi pemerintah melalui kepolisian telah berhasil menekan angka mobilitas penduduk selama masa lebaran Idul Fitri. Dari angka 35 juta penduduk yang biasanya mudik, hanya terdapat 1,5 juta orang mudik.

Baca Juga:

Ratusan Pasien COVID-19 di 12 Puskesmas Dievakuasi ke RSD Wisma Atlet

Masda yang juga pegawai di Kementerian Kesehatan ini mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Terutama, menghindari kerumunan, baik dalam aktivitas sosial masyarakat biasa maupun kegiatan olahraga dalam waktu dekat ini.

"Dibutuhkan waktu kurang lebih satu bulan lamanya jika melihat masa inkubasi, sampai lonjakan ini dapat ditekan. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah memastikan penerapan Keputusan Menkes No. 4641 tentang testing, tracing, isolasi, dan karantina secara lebih ketat lagi," kata Masda. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Bakal Pamer Rehabilitasi Mangrove ke Para Pemimpin G20
Indonesia
Jokowi Bakal Pamer Rehabilitasi Mangrove ke Para Pemimpin G20

Indonesia resmi memegang keketuaan atau presidensi G20 per 1 Desember 2021. Presidensi ini merupakan sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi bangsa Indonesia.

Tito Perintahkan Kepala Daerah Turun Lapangan Pantau PPKM Darurat
Indonesia
Tito Perintahkan Kepala Daerah Turun Lapangan Pantau PPKM Darurat

Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kepala daerah baik yang berada di Pulau Jawa dan Bali maupun di luar Pulau Jawa dan Bali untuk terus mengecek langsung ke lapangan terkait kondisi penanganan pandemi.

Kejagung Periksa Enam Orang Saksi Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Periksa Enam Orang Saksi Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjutak menerangkan, pihak memeriksa enam orang saksi perkara ini terkait dengan pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri (Persero) pada beberapa perusahaan periode 2012-2019.

Pencopotan M Taufik dari Wakil Ketua DPRD DKI Dinilai Rugikan Gerindra
Indonesia
Pencopotan M Taufik dari Wakil Ketua DPRD DKI Dinilai Rugikan Gerindra

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyebutkan pencopotan M Taufik dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI berpotensi merugikan partai berlambang kepala burung Garuda itu.

Libur Nataru, Aparat di Solo Dikerahkan Periksa Surat Vaksinasi dan Hasil Antigen
Indonesia
Libur Nataru, Aparat di Solo Dikerahkan Periksa Surat Vaksinasi dan Hasil Antigen

Polresta Surakarta, Jawa Tengah, mendirikan empat pos check point terpadu di empat titik pintu masuk dan keluar Solo.

Gus Ipul Resmi Jadi Sekjen PBNU
Indonesia
Gus Ipul Resmi Jadi Sekjen PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengumumkan pengurus PBNU periode 2022-2027.

Sekjen PDI Perjuangan Bercerita Kuliner Populer di Irak 'Ikan Soekarno'
Indonesia
Tilang Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Berlaku 13 November
Indonesia
Tilang Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Berlaku 13 November

"Prinsipnya kami dari Pemprov minta supaya sejak tanggal 13 ini sudah siap uji emisi nya," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/11).

Kurangi Risiko Rawat di RS, Vaksinasi Booster Terus Dikebut
Indonesia
Kurangi Risiko Rawat di RS, Vaksinasi Booster Terus Dikebut

Sasaran vaksin booster adalah masyarakat berusia 18 tahun ke atas, dengan memprioritaskan masyarakat lanjut usia dan penderita masalah kekebalan tubuh (immunocompromised).

DPR Minta Freeport Penuhi Hak Karyawan yang Dirumahkan
Indonesia
DPR Minta Freeport Penuhi Hak Karyawan yang Dirumahkan

Seiring membaiknya kondisi keuangan perusahaan, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak manajemen PT. Freeport Indonesia (PTFI) membayar hak-hak karyawan yang dirumahkan. Dia meminta PTFI menuntaskan masalah ini segera mengingat persoalan ketenagakerjaan ini sudah berlangsung sejak 2017.