Masyarakat Diminta Laporkan ASN yang Nekat Mudik Jelang dan Usai Idul Fitri Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Kementerian PANRB meminta masyarakat untuk melaporkan aparatur sipil negara (ASN) yang nekat bepergian ke luar daerah atau mudik menjelang dan usai Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Masyarakat dapat melaporkan ke Kementerian PANRB melalui kanal pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Baca Juga:

PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran

“Pemerintah meminta partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal untuk melaporkan ASN yang terbukti mudik saat lebaran tahun ini,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Jakarta, Kamis (6/5). Laporan dapat dikirimkan dengan menyertakan nama ASN yang bersangkutan, instansi dan satuan kerja, lokasi dan bukti dukung jika ada, melalui situs lapor.go.id, SMS 1708, atau aplikasi SP4N LAPOR! pada sistem Android dan iOS. Kementerian PANRB menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 8 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara dalam masa pandemi COVID-19.

Pegawai Negeri Sipil. (Foto: Antara)
Pegawai Negeri Sipil. (Foto: Antara)

Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah tersebut berlaku selama 6 hingga 17 Mei 2021. Rini mengimbau ASN agar menjadi contoh dan mengajak keluarga, masyarakat, serta lingkungannya untuk tidak mudik. “Jangan sampai lengah. ASN harus jadi pelopor untuk tidak mudik lebaran di tahun ini,” beber dia. Hal itu semata-mata untuk menekan angka kasus penularan COVID-19 yang cenderung naik pada saat libur panjang. Rini menegaskan akan memberikan sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar larangan mudik lebaran tahun ini. "Pejabat pembina kepegawaian (PPK) wajib memberikan sanksi disiplin kepada ASN yang nekat mudik,” kata dia.

Baca Juga:

76,1 Persen PNS Pernah Terima Uang Atau Hadiah Di Luar Aturan Resmi

ASN yang melanggar akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan PP Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Selain itu, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta mengisi formulir pelaporan mudik melalui s.id/LaranganBepergianASN, yang sudah terhubung dengan database Kementerian PANRB. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanggapan Herman Deru soal Angka Kemiskinan Sumsel Turun di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Tanggapan Herman Deru soal Angka Kemiskinan Sumsel Turun di Tengah Pandemi COVID-19

"Artinya meski kondisi serba sulit akibat pandemi, faktanya masyarakat secara simultan mampu bertahan menghadapi wabah dan aktivitas ekonomi tetap stabil," ucap Gubernur Sumsel, Herman Deru

Program PEN 2020 Selamatkan 5 Juta Orang Dari Kemiskinan
Indonesia
Program PEN 2020 Selamatkan 5 Juta Orang Dari Kemiskinan

Pada 2021 pemerintah berupaya memperkuat efektivitas program Perlinsos PEN. Hingga 18 Mei, Perlinsos PEN telah terealisasi Rp57 triliun atau 39 persen dari pagu.

Kakorlantas Tegaskan Perbatasan Daerah Masih Butuh Pengaturan
Indonesia
Kakorlantas Tegaskan Perbatasan Daerah Masih Butuh Pengaturan

Kegiatan ini merupakan langkah bagus yang dilakukan Polres Magelang

Selundupkan 40 Kg Sabu ke Medan, Bandar Narkoba Dapat Upah Hingga Rp200 Juta
Indonesia
Selundupkan 40 Kg Sabu ke Medan, Bandar Narkoba Dapat Upah Hingga Rp200 Juta

Polisi menyita barang bukti satu unit mobil Toyota Innova

Dua Kali Tak Hadir, Polisi Bisa Jemput Paksa Rizieq
Indonesia
Dua Kali Tak Hadir, Polisi Bisa Jemput Paksa Rizieq

Polisi akan menjemput paksa Rizieq Shihab jika ia tidak memenuhi pemanggilan kedua terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Demokrat Minta KPK Transparan Terkait Pemberhentian 51 Pegawai
Indonesia
Demokrat Minta KPK Transparan Terkait Pemberhentian 51 Pegawai

"Transparansi penjelasan dari KPK ini ditunggu masyarakat karena hukum harus terang-benderang, tidak ada yang disembunyikan, adil dan ada kepastian hukum," kata Herzaky

Kemenkes Sebut Varian Baru Delta Jadi Pemicu Ledakan Kasus COVID-19
Indonesia
Kemenkes Sebut Varian Baru Delta Jadi Pemicu Ledakan Kasus COVID-19

Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, varian baru ini (delta) lebih mudah menyebar di masyarakat.

KPK Geledah 3 Lokasi Terkait Kasus Suap Bupati Probolinggo
Indonesia
KPK Geledah 3 Lokasi Terkait Kasus Suap Bupati Probolinggo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Jumat, dan Sabtu, 24-25 September 2021.

Lansia Antusias Ikuti Vaksinasi COVID-19 yang Digelar Rotary District 3410
Indonesia
Lansia Antusias Ikuti Vaksinasi COVID-19 yang Digelar Rotary District 3410

Sejumlah kaum lanjut usia (lansia) kembali mendapatkan vaksinasi COVID-19. Program ini digelar oleh The Rotary Foundation District 3410 di Lantai 3 Mall Kelapa Gading 5, Jakarta Utara, Kamis (25/3).

Luhut Instruksikan Jemput Semua Pasien Isoman ke Selter Terpadu
Indonesia
Luhut Instruksikan Jemput Semua Pasien Isoman ke Selter Terpadu

Luhut Binsar Panjaitan mendorong warga positif COVID-19 yang tengah isolasi mandiri (isoman) di rumah dipindahkan ke selter isolasi terpadu (isoter).