Masyarakat Diminta Berperan Bantu Pemerintah Cegah Resesi Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Ketua DPR Puan Maharani di Sidang Tahunan MPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyoroti ancaman resesi ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19, saat pidato pengantar Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8).

Bamsoet mengajak masyarakat untuk bergotong royong mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatkan ekonomi sektor riil, seperti memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha baik kecil maupun besar.

Baca Juga:

Resesi di Depan Mata, Demokrat Minta Jokowi Tiru SBY

"Mendorong pemerintah dapat menahan laju penurunan ekonomi dengan meningkatkan penyaluran bantuan sosial dan stimulus bagi dunia usaha," kata Bamsoet dalam sambutannya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengajak masyarakat untuk mendorong langkah pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi dan mencegah terjadinya resesi, khususnya restrukturisasi kredit padat karya, penjaminan modal kerja, dan belanja pemerintahan daerah.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah untuk mempersiapkan sejumlah langkah dan strategi untuk mencegah terjadinya efek domino akibat COVID-19.

"Jika tidak segera diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor, mulai dari macetnya kreditperbankan hingga lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan atau sebaliknya deflasi yang tajam karena perekonomian tidak bergerak," ujarnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato pengantar dalam rangka sidang tahunan MPR, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato pengantar dalam rangka sidang tahunan MPR, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

Selain itu, Bamsoet menambahkan, pimpinan dan anggota MPR memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mensinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19.

Ia menambahkan, saat ini Badan Pengkajian MPR tengah melakukan pembahasan sejumlah isu aktual dan strategis pemerintah.

Salah satu isu yang dibahas, yakni Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Isu aktual dan strategis yang tengah dibahas oleh Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan meliputi ideologi Pancasila, desa dan pemerintahan desa, pemilihan umum, ketahanan nasional dan efektivitas penanggulangan pandemi COVID-19, serta Omnibus Law Cipta Kerja," kata Bambang.

Ia menyebut, hasil rekomendasi Badan Pengkajian selanjutnya akan disampaikan kepada lembaga negara terkait.

Harapannya, rekomendasi MPR dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga negara.

"Tentu hasil kajiannya nanti menjadi rekomendasi MPR untuk disampaikan kepada lembaga-lembaga negara lainnya, sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya," ujar dia.

Badan Pengkajian MPR beranggotakan 45 orang perwakilan dari fraksi-fraksi dan kelompok DPD.

Baca Juga:

Sektor Perikanan Bantalan Resesi Ekonomi Indonesia

Sementara itu, Komisi Kajian Ketatanegaraan beranggotakan 45 orang pakar, ahli, dan praktisi yang memiliki keahlian dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan.

Bambang mengatakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, MPR telah melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Penyerapan aspirasi dilakukan kepada lembaga negara, kelompok strategis masyarakat, partai politik, hingga organisasi sosial keagaamaan.

Dia menyebut, MPR saat ini juga tengah menindaklanjuti rekomendasi MPR 2014-2019 terkait penghidupan pokok-pokok haluan negara.

"Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah juga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019 terkait perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara dan Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia," kata Bambang. (Knu)

Baca Juga:

Indonesia di Ambang Resesi, PKS Desak Pemerintah All Out Bangkitkan UMKM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Senin (29/6): 55.092 Kasus Positif, 23.800 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Senin (29/6): 55.092 Kasus Positif, 23.800 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 1.082 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Tol Kualanamu-Danau Toba Ditargetkan Rampung 2024
Indonesia
Tol Kualanamu-Danau Toba Ditargetkan Rampung 2024

Jalan tol itu diharapkan dapat merangkai simpul ekonomi masyarakat sekitar secara keseluruhan selain mendukung akses menuju destinasi Danau Toba

Penguasaan Lahan di Megamendung, Rizieq Shihab dan Seorang Pastor Dipolisikan
Indonesia
Penguasaan Lahan di Megamendung, Rizieq Shihab dan Seorang Pastor Dipolisikan

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII melaporkan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri.

Target Pemilih di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi
Indonesia
Target Pemilih di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Desember 2020 masih dalam situasi pandemi COVID-19

Menhub Pastikan Ada 3 Bayi di Pesawat Sriwijaya Air yang Jatuh
Indonesia
KPU Pastikan APD Diterima Semua TPS Pilkada
Indonesia
KPU Pastikan APD Diterima Semua TPS Pilkada

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, APD tersebut paling lambat harus sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) satu hari sebelum pemungutan suara.

6 Ribu Orang Sudah Keluar Jakarta Gunakan Kereta
Indonesia
6 Ribu Orang Sudah Keluar Jakarta Gunakan Kereta

Menjelang Natal 2020, ribuan orang telah melakukan perjalanan ke daerah tujuan dengan moda kereta api.

Percepat Vaksinasi COVID-19, Pemprov DKI Kolaborasi dengan Kementerian BUMN
Indonesia
Percepat Vaksinasi COVID-19, Pemprov DKI Kolaborasi dengan Kementerian BUMN

Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait program vaksinasi COVID-19.

Peringati Hari Lahir Pancasila, Ormas Tabur Bunga di Makam Pahlawan
Tradisi
Peringati Hari Lahir Pancasila, Ormas Tabur Bunga di Makam Pahlawan

Anggota organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila melakukan tabur bunga untuk memperingati Hari Lahir Pancasila di Taman Makam Pahlawan

Komnas HAM: Fungsi TNI Sangat Penting Dalam Menjaga Pertahanan Negara
Indonesia
Komnas HAM: Fungsi TNI Sangat Penting Dalam Menjaga Pertahanan Negara

Banyak yang tidak menyadarinya namun itu sudah sejak dulu dilakukan