Merahputih.com - Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) mengapresiasi upaya Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo melakukan pembenahan terhadap lini-lini di jajarannya yang diduga terjadi pungutan liar (pungli).
Langkah-langkah yang telah dikerjakan Sambodo patut dihargai. Kendati dalam praktiknya masih ditemukan kekurangan.
Baca Juga
Polisi yang Lakukan Pungli Pengurusan SIM Bakal Diturunkan Pangkatnya
"Ini kan sudah ada niatan baik. Perkara masih ada pungli, itu soal lain. Mari kita benahi bersama, beri masukan yang konstruktif, yang membangun. Bukan malah menyudutkan apalagi menjatuhkan," ujar Ketua Presidium ICPW Bambang Suranto, Jumat (17/9).
Ia menegaskan bahwa tak ada institusi di Indonesia yang bersih dari korupsi dan pungutan liar. "Di KPK yang konon institusi paling suci saja 'tercemar'," imbuh Bambang.

Meski begitu, Bambang mengaku berterima kasih atas kritik dan masukan Emerson terhadap jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Namun, ia berharap hal itu tetap disampaikan secara proporsional atau tak berlebihan.
Sebab jika tidak, menurutnya hal tersebut justru menambah masalah, bukan malah sebaliknya.
"Kritik dan saran itu disampaikan secara terukur. Jangan melebar kemana-mana, sampai-sampai presiden dibawa-bawa. Presiden saya kira urusannya banyak. Persoalan seperti ini cukup diselesaikan dan dikomunikasikan melalui Dirlantas saya kira sudah tuntas," jelasnya.
Baca Juga:
Gerai Samsat Kini Tersedia di AEON Mall Jakarta Garden City
Adapun salah satu pernyataan yang dianggap berlebihan ialah saat Emerson menyebut pebalap MotoGP serta F1 Valentino Rossi dan Lewis Hamilton, tak mungkin bisa punya SIM kalau buatnya di Indonesia. Pernyataan yang disampaikan melalui surat terbuka kepada Presiden Jokowi itu dipandang terlalu hiperbola.
"Kalau istilah anak sekarang lebay. Sebab itu sama saja mengatakan bahwa puluhan hingga ratusan juta masyarakat Indonesia pemilik SIM, semua hasil dari suap. Ini kan bisa tersinggung banyak orang, termasuk keluarga dia sendiri pemilik SIM, yang seharusnya merasa terlecehkan dengan pernyataan itu," papar Bambang. (*)