Masyarakat Diminta Beri Masukan Konstruktif ke Polisi Soal Pemberantasan Pungli Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo melakukan sidak ke Stasiun Tanah Abang, Senin (24/8). (Foto: MP/Kanugrahan)

Merahputih.com - Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) mengapresiasi upaya Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo melakukan pembenahan terhadap lini-lini di jajarannya yang diduga terjadi pungutan liar (pungli).

Langkah-langkah yang telah dikerjakan Sambodo patut dihargai. Kendati dalam praktiknya masih ditemukan kekurangan.

Baca Juga

Polisi yang Lakukan Pungli Pengurusan SIM Bakal Diturunkan Pangkatnya

"Ini kan sudah ada niatan baik. Perkara masih ada pungli, itu soal lain. Mari kita benahi bersama, beri masukan yang konstruktif, yang membangun. Bukan malah menyudutkan apalagi menjatuhkan," ujar Ketua Presidium ICPW Bambang Suranto, Jumat (17/9).

Ia menegaskan bahwa tak ada institusi di Indonesia yang bersih dari korupsi dan pungutan liar. "Di KPK yang konon institusi paling suci saja 'tercemar'," imbuh Bambang.

Layanan Samsat. (Foto: Antara)
Ilustrasi: Layanan Samsat. (Foto: Antara)

Meski begitu, Bambang mengaku berterima kasih atas kritik dan masukan Emerson terhadap jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Namun, ia berharap hal itu tetap disampaikan secara proporsional atau tak berlebihan.

Sebab jika tidak, menurutnya hal tersebut justru menambah masalah, bukan malah sebaliknya.

"Kritik dan saran itu disampaikan secara terukur. Jangan melebar kemana-mana, sampai-sampai presiden dibawa-bawa. Presiden saya kira urusannya banyak. Persoalan seperti ini cukup diselesaikan dan dikomunikasikan melalui Dirlantas saya kira sudah tuntas," jelasnya.

Baca Juga:

Gerai Samsat Kini Tersedia di AEON Mall Jakarta Garden City

Adapun salah satu pernyataan yang dianggap berlebihan ialah saat Emerson menyebut pebalap MotoGP serta F1 Valentino Rossi dan Lewis Hamilton, tak mungkin bisa punya SIM kalau buatnya di Indonesia. Pernyataan yang disampaikan melalui surat terbuka kepada Presiden Jokowi itu dipandang terlalu hiperbola.

"Kalau istilah anak sekarang lebay. Sebab itu sama saja mengatakan bahwa puluhan hingga ratusan juta masyarakat Indonesia pemilik SIM, semua hasil dari suap. Ini kan bisa tersinggung banyak orang, termasuk keluarga dia sendiri pemilik SIM, yang seharusnya merasa terlecehkan dengan pernyataan itu," papar Bambang. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Luncurkan SP2HP Online, Pantau Pengusutan Perkara Bisa Lewat Gadget
Indonesia
Mabes Polri Luncurkan SP2HP Online, Pantau Pengusutan Perkara Bisa Lewat Gadget

Mabes Polri melakukan peluncuran Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) online dan e-PPNS.

Alasan Polisi Belum Periksa Haris Azhar dan Fatia 'KontraS'
Indonesia
Alasan Polisi Belum Periksa Haris Azhar dan Fatia 'KontraS'

Luhut telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya

Polisi Awasi Abu Bakar Ba'asyir yang Dirawat di RSCM
Indonesia
Polisi Awasi Abu Bakar Ba'asyir yang Dirawat di RSCM

Abu Bakar Ba'asyir dirawat di RSCM sejak tiga hari lalu

Polda Jabar Panggil Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Pekan Depan
Indonesia
Polda Jabar Panggil Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Pekan Depan

"Bupati Bogor diperiksa pada 15 Desember, dan Gubernur Jabar diperiksa pada 16 Desember," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes CH Patoppoi

450 Ton Silinder Oksigen dan Bantuan Kesehatan Darurat Kiriman UEA Mendarat di Indonesia
Indonesia
450 Ton Silinder Oksigen dan Bantuan Kesehatan Darurat Kiriman UEA Mendarat di Indonesia

Bantuan itu merupakan tahap ketiga dari rangkaian bantuan yang telah diberikan

Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok
Indonesia
Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok

Pemerintah menerbitkan aturan tentang vaksinasi gotong-royong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Pandemi COVID-19.

Soal Lili Pintauli, Dewas: Zero Toleransi untuk Pelanggar Kode Etik KPK
Indonesia
Soal Lili Pintauli, Dewas: Zero Toleransi untuk Pelanggar Kode Etik KPK

Dewas KPK menegaskan pihaknya menerapkan prinsip zero toleransi terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh seluruh insan lembaga antirasuah.

Menilik Motif Kesaksian Soal Arahan Menteri dalam Kasus Bansos
Indonesia
Menilik Motif Kesaksian Soal Arahan Menteri dalam Kasus Bansos

Kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 terus bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

27 Perusahaan Pelat Merah Teken Kerja Sama dengan KPK
Indonesia
27 Perusahaan Pelat Merah Teken Kerja Sama dengan KPK

KPK dan 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).

Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran Terlihat 7-8 Pekan
Indonesia
Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran Terlihat 7-8 Pekan

Satgas Penanganan COVID-19 memprediksi kenaikan kasus virus corona pasca libur Lebaran akan berlangsung selama 7-8 pekan.