Masyarakat Diimbau Tak Mudik Lebaran 2023 Naik Motor Pemudik yang memakai sepeda motor. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./asf/foc/15.

MerahPutih.com - Sepeda motor masih menjadi pilihan masyarakat untuk mudik Lebaran ke kampung halamannya. Namun, pulang kampung memakai kendaraan roda dua dianggap mengancam keselamatan pengendaranya.

Oleh karena itu, Korlantas Polri mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halamannya memakai sepeda motor. Sebab, data Polri menyebutkan sepeda motor paling besar menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Baca Juga

Puncak Arus Mudik Bakal Berlangsung 18-21 April

“Kami imbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik tidak menggunakan sepeda motor,” kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan di Jakarta, Selasa (28/3).

Dalam catatan kepolisian, angka kecelakaan akibat sepeda motor terbilang tinggi.

“Data kita menjelaskan bahwa dari 100 persen, 78 persen kecelakaan lalu lintas yang terjadi ini melibatkan sepeda motor ya,” ungkapnya.

Baca Juga

Daop 6 Yogyakarta Buka Pelayanan Mudik Motor Gratis, Kuota 10.440 Kendaraan

Aan menambahkan, imbauan kepada masyarakat untuk mengikuti program mudik yang diberikan pemerintah.

Bagi masyarakat yang menggunakan sepeda motor dapat menaikkan ke truk yang sudah disiapkan, sementara pemudik bisa menggunakan moda transportasi umum.

“Pemerintah sudah siapkan mudik sepeda motor. Artinya sepeda morornya naik truk, pemudiknya menggunakan bis, itu lebih aman di jalan,” ucap Aan. (Knu)

Baca Juga

Polri Prediksi Jumlah Pemudik Lebaran 2023 Naik 14,2 Persen

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cegah Istri dan Anak Rafael Alun ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Istri dan Anak Rafael Alun ke Luar Negeri

Mereka yakni, istri Rafael, Ernie Meike Torondek; adik Rafael, Gangsar Sulaksono dan dua anak Rafael bernama Angelina Embun Prasasya dan Christofer Dhyaksa Darma.

KPK dan Kementerian PUPR Bersinergi Siapkan Strategi Cegah Korupsi
Indonesia
KPK dan Kementerian PUPR Bersinergi Siapkan Strategi Cegah Korupsi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah terjadinya korupsi di instansi yang dipimpinnya.

Sejumlah Ahli Dilibatkan untuk Cari Dugaan Pidana di Balik Pernyataan Rocky Gerung
Indonesia
Sejumlah Ahli Dilibatkan untuk Cari Dugaan Pidana di Balik Pernyataan Rocky Gerung

Polda Metro Jaya mendalami unsur pidana terkait tiga laporan terhadap Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

DPR Bikin Aturan Berjualan di Medsos untuk Menjaga Eksistensi Pedagang Pasar
Indonesia
DPR Bikin Aturan Berjualan di Medsos untuk Menjaga Eksistensi Pedagang Pasar

Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza merasa perlunya aturan berjualan di media sosial.

Peresmian Masjid Raya Sheikh Zayed Berlangsung Singkat
Indonesia
Peresmian Masjid Raya Sheikh Zayed Berlangsung Singkat

Presiden Jokowi meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo dan menanam pohon bersama pangeran UEA sekaligus Presiden UEA Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan, Senin (14/11).

Langkah Polisi usai 2 Kubu Keraton Solo Berdamai
Indonesia
Langkah Polisi usai 2 Kubu Keraton Solo Berdamai

Polresta Surakarta berharap kedua pihak yang saling lapor kasus dugaan penganiayaan segera mencabut laporannya untuk merealisasikan restorative justice.

Ketua dan Wakil Ketua MK Terpilih Diambil Sumpah Hari Ini
Indonesia
Ketua dan Wakil Ketua MK Terpilih Diambil Sumpah Hari Ini

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023—2028 melakukan pengucapan sumpah pada Sidang Pleno Khusus MK, Senin (20/3) pukul 11.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK.

Pemerintah Bantah Ada Penghentian Biaya Korban Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Pemerintah Bantah Ada Penghentian Biaya Korban Tragedi Kanjuruhan

Komnas HAM menyatakan tengah menelusuri dugaan penghentian biaya pengobatan terhadap para korban Tragedi Kanjuruhan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

DPR Minta KPU-Kemendagri Tindak Lanjuti Temuan 4 Juta DPT Tanpa E-KTP
Indonesia
DPR Minta KPU-Kemendagri Tindak Lanjuti Temuan 4 Juta DPT Tanpa E-KTP

Pemerintah diminta untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait 4 juta tanpa e-KTP

PBB Didesak Keluarkan Resolusi Mengutuk Serangan ke Fasilitas Energi Ukraina
Dunia
PBB Didesak Keluarkan Resolusi Mengutuk Serangan ke Fasilitas Energi Ukraina

Zelenskyy menegaskan, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan ketika puluhan juta orang dibiarkan tanpa listrik, penghangat, dan air akibat rudal Rusia yang menghantam fasilitas energi.