Masyarakat Adat Terancam Kehilangan Hak Suara saat Pilkada Serentak Ilustrasi surat suara. ANTARA/HO

MerahPutih.com - Kesetaraan dalam hak pemilih saat Pilkada Serentak 2020 masih menjadi masalah.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, masih ada permasalahan ketatanegaraan dan administrasi negara terkait hak pilih, salah satunya bagi kelompok masyarakat rentan.

Dia berharap ada pasal dalam undang-undang yang mengatur kelompok masyarakat rentan di masa depan.

Baca Juga:

Wapres Minta Pilkada Serentak Tingkatkan Optimisme Publik

Bagja menyebutkan, salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung.

Dia menjelaskan, mereka tidak bisa memilih karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Sedangkan syarat mutlak menyalurkan hak pilih yang diatur dalam UU adalah memiliki KTP.

“Ini pekerjaan rumah (PR) terbesar bagaimana ke depan dalam menyelenggarakan pemilu. Apakah kemudian karena tidak memiliki KTP mereka tidak bisa memilih?” ungkap Bagja dalam keteranganya yang dikutip Kamis (29/10).

Ilustrasi Logo Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)
Ilustrasi Logo Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)

Dia menegaskan, harus ada perubahan paradigma mengenai pencatatan kependudukan.

Menurutnya, harus ada perubahan mendasar tentang anggapan masyarakat hukum adat yang berdasarkan interpretasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus masyarakat hukum adat sebagai sebuah subjek atau identitas hukum tersendiri.

“Kita harus sudah mulai merancang bagaimana masyarakat adat ini punya identitas tersendiri atau KTP khusus bagi mereka," terang Bagja.

"Ini harus ada perbincangan serius terkait masalah ini. Untuk kasus seperti ini harus ada pengecualian,” ungkap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu.

Baca Juga:

Debat Pilkada Diusulkan Tidak Bawa Contekan

Selian itu, lanjut Bagja, infrastruktur terhadap disabilitas harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat rentan tidak medapatkan hak sesuai dengan kebutuhannya.

Di TPS saja, lanjut Bagja, terkadang sulit bagi disabilitas untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Jalan sempit dan tidak ada akses untuk kursi roda. Ini juga harus kita pikirkan ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, persolan masyarakat adat dan disabilitas harus menjadi perhatian dalam RUU ke depan.

Dia berharap, baik dari NGO dan penyelenggara pemilu bisa memperjuangkan 1 atau 2 pasal yang mengatur masyarakat rentan.

“Ini yang harus dipikirkan kedepan bagaimana memasukkan ini kedalam rumusan UU. Inilah yang harus didorong untuk memasukkan 1 atau 2 pasal tentang kelompok rentan,” imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

Musim Pilkada, PWI Tegaskan Independensi Wartawan Harga Mati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi COVID-19, Sabun Cuci Indonesia Dicari Warga Filipina
Indonesia
Pandemi COVID-19, Sabun Cuci Indonesia Dicari Warga Filipina

Pangsa pasar produk sabun cuci Indonesia ke Filipina pada akuartal I 2020 sebesar 31,64 persen. Sementara nilai ekspornya di kuartal yang sama mencapai 9,3 juta dolar AS

Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami Dicopot
Indonesia
Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami Dicopot

Rika mengatakan, surat keputusan tersebut diterima secara mendadak oleh Sri Puguh pada Rabu (26/2) kemarin

Didenda Rp50 Juta Akibat Langgar Prokes, Keluarga Rizieq Shihab: Sudah Lunas
Indonesia
Didenda Rp50 Juta Akibat Langgar Prokes, Keluarga Rizieq Shihab: Sudah Lunas

Pihak keluarga Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, mengklaim telah membayar denda Rp50 juta kepada Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.

Erick Thohir Ketawa Garuda Punya Cucu
Indonesia
Erick Thohir Ketawa Garuda Punya Cucu

Erick akan mengkaji ulang aturan mengenai pembentukan anak perusahaan oleh BUMN

Divonis Bersalah Langgar Kode Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Minta Maaf
Indonesia
Divonis Bersalah Langgar Kode Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Minta Maaf

"Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman. Dan tentu putusan saya terima dan saya pastikan saya tidak akan mengulangi itu," kata Firli

 Perpres Jokowi Terbit, Gaji Ketua Dewas KPK Rp104 Juta
Indonesia
Perpres Jokowi Terbit, Gaji Ketua Dewas KPK Rp104 Juta

Dalam Perpres tersebut, Ketua Dewas KPK mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp Rp 104.620.500.

 Pengamat Sosial Sebut Virus Informasi Hoaks Jauh Lebih Berbahaya dari Covid-19
Indonesia
Pengamat Sosial Sebut Virus Informasi Hoaks Jauh Lebih Berbahaya dari Covid-19

"Ketakutan mendorong insting kita untuk bertahan, bertahan itu ada dua, 'fight atau flight', pergi atau bertarung (bertahan)," terang Devie.

Fadli Zon dan Sandiaga Uno Disebut Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo
Indonesia
Fadli Zon dan Sandiaga Uno Disebut Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo

Bursa calon Menteri Kelautan dan Perikanan mencuat ke publik setelah Edhy Prabowo ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lonjakan Kasus COVID-19 Tak Kunjung Henti, Ketua MPR Sindir Kesadaran Pemerintah
Indonesia
Lonjakan Kasus COVID-19 Tak Kunjung Henti, Ketua MPR Sindir Kesadaran Pemerintah

Bamsoet mendesak pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meningkatkan kesadaran dari terbentuknya klaster-klaster baru penyebaran.

Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN
Indonesia
Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN

Kubu Evi Novida Ginting Manik menghadirkan saksi ahli mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palaguna dan saksi fakta Ketua KPU Arief Budiman.