Masyarakat Adat Terancam Kehilangan Hak Suara saat Pilkada Serentak Ilustrasi surat suara. ANTARA/HO

MerahPutih.com - Kesetaraan dalam hak pemilih saat Pilkada Serentak 2020 masih menjadi masalah.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, masih ada permasalahan ketatanegaraan dan administrasi negara terkait hak pilih, salah satunya bagi kelompok masyarakat rentan.

Dia berharap ada pasal dalam undang-undang yang mengatur kelompok masyarakat rentan di masa depan.

Baca Juga:

Wapres Minta Pilkada Serentak Tingkatkan Optimisme Publik

Bagja menyebutkan, salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung.

Dia menjelaskan, mereka tidak bisa memilih karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Sedangkan syarat mutlak menyalurkan hak pilih yang diatur dalam UU adalah memiliki KTP.

“Ini pekerjaan rumah (PR) terbesar bagaimana ke depan dalam menyelenggarakan pemilu. Apakah kemudian karena tidak memiliki KTP mereka tidak bisa memilih?” ungkap Bagja dalam keteranganya yang dikutip Kamis (29/10).

Ilustrasi Logo Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)
Ilustrasi Logo Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)

Dia menegaskan, harus ada perubahan paradigma mengenai pencatatan kependudukan.

Menurutnya, harus ada perubahan mendasar tentang anggapan masyarakat hukum adat yang berdasarkan interpretasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus masyarakat hukum adat sebagai sebuah subjek atau identitas hukum tersendiri.

“Kita harus sudah mulai merancang bagaimana masyarakat adat ini punya identitas tersendiri atau KTP khusus bagi mereka," terang Bagja.

"Ini harus ada perbincangan serius terkait masalah ini. Untuk kasus seperti ini harus ada pengecualian,” ungkap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu.

Baca Juga:

Debat Pilkada Diusulkan Tidak Bawa Contekan

Selian itu, lanjut Bagja, infrastruktur terhadap disabilitas harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat rentan tidak medapatkan hak sesuai dengan kebutuhannya.

Di TPS saja, lanjut Bagja, terkadang sulit bagi disabilitas untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Jalan sempit dan tidak ada akses untuk kursi roda. Ini juga harus kita pikirkan ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, persolan masyarakat adat dan disabilitas harus menjadi perhatian dalam RUU ke depan.

Dia berharap, baik dari NGO dan penyelenggara pemilu bisa memperjuangkan 1 atau 2 pasal yang mengatur masyarakat rentan.

“Ini yang harus dipikirkan kedepan bagaimana memasukkan ini kedalam rumusan UU. Inilah yang harus didorong untuk memasukkan 1 atau 2 pasal tentang kelompok rentan,” imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

Musim Pilkada, PWI Tegaskan Independensi Wartawan Harga Mati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saksi Ungkap Nurhadi Bertemu 3 Hakim Agung di Rumah Simprug
Indonesia
Saksi Ungkap Nurhadi Bertemu 3 Hakim Agung di Rumah Simprug

Jumadi mengaku tidak mengetahui isi pertemuan tersebut

Tim Labfor dan Inafis Dikerahkan Ungkap Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Tim Labfor dan Inafis Dikerahkan Ungkap Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung

Sebanyak 50 unit mobil pemadam kebakaran dan ratusan personel telah dikerahkan

Masih Dipersiapkan, Warga Belum Bisa Daftar CPNS
Indonesia
Masih Dipersiapkan, Warga Belum Bisa Daftar CPNS

Ada beberapa peraturan pengadaan CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non-Guru, dan PPPK Guru Tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana tertulis dalam surat bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021.

[HOAKS atau FAKTA]: Saat Ditangkap Densus 88, Munarman Gigit Sandal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Saat Ditangkap Densus 88, Munarman Gigit Sandal

Akun Facebook Lufias Azmi (fb.com/lufias.azmi) pada 27 April 2021 menunggah sebuah gambar yang berisi foto Munarman yang sedang menggigit sandal saat sedang dibawa oleh Densus 88 dan narasi “Makan tuh sendal ..”, #Densus88 #Munarman” ke grup GUYON KHAS NUsantara.

Tak Hadirnya Firli Cs Dinilai Bentuk Arogansi dan Penghinaan Terhadap Ketatanegaraan
Indonesia
Pimpinan KPK Lili Pantauli Bantah Bicarakan Perkara dengan Walkot Tanjungbalai
Indonesia
Pimpinan KPK Lili Pantauli Bantah Bicarakan Perkara dengan Walkot Tanjungbalai

"Saya tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS terkait penanganan perkara yang bersangkutan, apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK," kata Lili dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/4).

KAI Daop 6 Alihkan Perjalanan Kereta Api Imbas Jembatan Putus di Brebes
Indonesia
KAI Daop 6 Alihkan Perjalanan Kereta Api Imbas Jembatan Putus di Brebes

Perjalanan kereta api di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta dialihkan imbas robohnya pilar jembatan antara Stasiun Linggapura-Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Novel dan Puluhan Pegawai Internal KPK Terancam Dipecat, Ini Reaksi Firli
Indonesia
Novel dan Puluhan Pegawai Internal KPK Terancam Dipecat, Ini Reaksi Firli

Tidak lolos tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut, Novel Baswedan dan puluhan pegawai KPK dikabarkan akan diberhentikan dengan hormat, per 1 Juni 2021.

Polri Siapkan Sanksi Berat Bagi Polisi yang Kedapatan Pesta dan Mabuk di Diskotek
Indonesia
Polri Siapkan Sanksi Berat Bagi Polisi yang Kedapatan Pesta dan Mabuk di Diskotek

Propam Polri melarang setiap anggota kepolisian untuk pergi ke tempat hiburan hingga mabuk karena konsumsi minuman keras (miras).