Masuki Bulan Kemarau, Ini Perintah Jokowi Kebakaran lahan. (Foto: BNPB).

MerahPutih.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mencatatkan 27 persen wilayah Indonesia masuk awal musim kemarau di bulan Juni 2020 ini. Dimana sebagian besar daerah akan mengalami kemarau bulan Agustus.

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaranya untuk melakukan persiapan paling tidak satu bulan ini untuk menghadapi kemarau terutama kebakaran lahan.

"Meskipun seingat saya bulan Januari atau Februari kita sudah membahas sebuah rapat besar di sini," ujarnya dalam rapat di Istana Merdeka, 23 Juni 2020/

Ia mengingatkan bawahaya untuk terkait manajemen lapangan yang terkonsolidasi, terkoordinasi dengan baik.

"Area-area yang rawan hotspot dan update informasi ini sangat penting sekali, manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard," katanya.

Baca Juga:

PRJ Digelar Akhir Tahun 2020

Ia mengapresiasi Polda Riau telah memiliki dashboard yang menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail.

"Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu, saya kira pengawasan akan lebih mudah," katanya.

Jokowi mengingatkan, selain teknologi, infrastruktur pengawasan sampai di tingkat bawah mulai babinsa, babinkamtibmas, kepala desa, ungtuk digunakkan untuk memadamkan api.

Kebakaran Hutan
Kepala BNPB Doni Monardo terjun langsung padamkan karhutla di Riau, Rabu (11/9). (Foto: Humas BNPB)

Sumber: https://setkab.go.id/pemerintah-kerahkan-50-helikopter-untuk-padamkan-kebakaran-hutan-di-riau/

"Ini juga berkali-kali saya sampaikan jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Sekecil mungkin api baru mulai, segera harus kita cepat tanggap. Dan saya minta, kemarin sudah saya minta kepada gubernur, para bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres betul-betul harus cepat tanggap mengenai ini," ungkapnya.

Jokowi menegaskan, jika 99 persen kebakaran hutan itu karena ulah manusia baik disengaja maupun karena kelalaian. Oleh sebab itu, ia memerintahkan penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Terakhir, saya minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten. Ini saya kira LHK, BRG, dan Kementerian PU ini terus menjaga agar tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah. Dan dengan sekat kanal, embung, sumur bor, dan teknologi pembasahan lainnya saya kira sudah kita lakukan, hanya ini harus konsisten kita lakukan," katanya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Hand Sanitizer Bisa Bakar Motor


Tags Artikel Ini

Alwan Ridha Ramdani

LAINNYA DARI MERAH PUTIH