Masuk ke Sejumlah Orang, Dugaan Aliran Suap untuk Jaksa Pinangki Terus Diusut Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

MerahPutih.com - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menelusuri aliran dana dugaan kasus suap Djoko Tjandra dengan oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah menjelaskan, dari hasil penelusuran yang dilakukan, disinyalir ada sedikitnya delapan orang yang ikut menerima aliran dana.

Baca Juga:

Guru Besar UI Sebut Komjak Terkesan Politisasi Kasus Jaksa Pinangki

Karena itulah, penyidik Kejagung akan turut menuangkannya dalam hasil pemeriksaan lanjutan yang tengah dilakukan.

Selain Anita Kolopaking, adik jaksa Pinangki Sirna Malasari, Pungki Primarini, juga disebut-sebut ada keterkaitan dalam penerimaan suap dari Djoko Tjandra. Hal itu diketahui dari pemeriksaan yang dilakukan pada Kamis (3/9) kemarin.

"Keterkaitannya adalah peristiwa Pinangki dalam proses ada beberapa pengecekan antar-rekening. Mungkin dari rekening adiknya ke jaksa Pinangki atau jaksa Pinangki ke adiknya," ucap Febrie kepada wartawan, Jumat (3/9).

Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Ia mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dugaan pencucian uang tersangka gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Soegiarto Tjandra.

"Ketika pengenaan TPPU tentu akan diusut semua dibantu rekan-rekan PPATK dan lain-lain," kata Febrie.

Di samping itu, Febrie mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri mengingat Pinangki juga menjadi saksi dalam perkara Djoko Tjandra di Bareskrim.

"Kami juga koordinasi dengan penyidik Bareskrim," tutur dia.

Baca Juga:

Bisa Atur-Atur Pemeriksaannya, Jaksa Pinangki Dinilai Sering 'Dimanja'

Untuk menyelidiki dugaan pencucian uang, jaksa penyidik telah meminta keterangan pihak pemasaran PT Astra International BMW Sales Operation Branch Cilandak yang berinisial YP dan Manager Station Automation System Garuda Indonesia inisial MOZ.

Selain itu, jaksa penyidik pun telah menggeledah beberapa lokasi. Salah satu barang bukti yang disita dalam penggeledahan tersebut adalah sebuah mobil mewah BMW milik Jaksa Pinangki.

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi lantaran Pinangki sebagai pegawai negeri diduga menerima hadiah dari Djoko Tjandra.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Pinangki langsung ditahan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kejaksaan Agung juga menetapkan Djoko Soegiarto Tjandra sebagai tersangka dalam kasus ini. Pemberian hadiah diduga berkaitan dengan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA). (Knu)

Baca Juga:

Menaksir Biaya Operasi Hidung Jaksa Pinangki di Amerika Serikat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
51 Warga Klaster Bukber Sembuh, Kawasan Kediaman Jokowi Berubah Zona Hijau
Indonesia
51 Warga Klaster Bukber Sembuh, Kawasan Kediaman Jokowi Berubah Zona Hijau

Sebanyak 51 dari 52 warga terpapar COVID-19 dari klaster buka bersama (bukber) di Kota Solo akhirnya dinyatakan sembuh.

Menkes Akui Testing COVID-19 Jakarta Timpang dengan Provinsi Lain
Indonesia
Menkes Akui Testing COVID-19 Jakarta Timpang dengan Provinsi Lain

Jangan sampai ada daerah yang sudah terlalu tinggi kapasitas pengetesannya, tetapi masih ada provinsi-provinsi lain yang masih jauh kapasitas pengetesannya.

Presiden Jokowi Harap KRL Yogya-Solo Dongkrak Pariwisata DIY dan Soloraya
Indonesia
Presiden Jokowi Harap KRL Yogya-Solo Dongkrak Pariwisata DIY dan Soloraya

Jokowi berharap kehadiran KRL ini dapat mendongkrak pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Solo Raya.

Jelang Libur Panjang, Keterisian Kereta Api Hampir 100 Persen
Indonesia
Jelang Libur Panjang, Keterisian Kereta Api Hampir 100 Persen

Penumpang Kereta Api (KA) jarak jauh sudah mengalami peningkatan jelang libur panjang.

Pengelola Barbershop Diperingatkan Batasi Kontak Fisik dan Jam Operasional
Indonesia
Pengelola Barbershop Diperingatkan Batasi Kontak Fisik dan Jam Operasional

Pengelola salon dianjurkan untuk hanya menerima pelanggan yang sudah reservasi.

Jalur Sepeda Permanen Senayan-Bundaran HI Dikucurkan Dana Rp30 Miliar
Indonesia
Jalur Sepeda Permanen Senayan-Bundaran HI Dikucurkan Dana Rp30 Miliar

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah mengerjakan jalur sepeda permanen di kawasan Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Panjang lintasan olahraga sepeda itu sepanjang 11,2 kilometer (km)

Pemprov DKI Pertimbangkan Pegawai Kantor Swasta WFH 75 Persen
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Pegawai Kantor Swasta WFH 75 Persen

"Nanti kita pertimbangkan (WFH 75 persen)," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (16/6).

Dilaporkan ke Bawaslu, Bajo Sebut Ada Pihak yang Tidak Senang
Indonesia
Dilaporkan ke Bawaslu, Bajo Sebut Ada Pihak yang Tidak Senang

"Kami sudah mendengar kabar tersebut. Kami siap jika Gakkumdu dan Bawaslu mengundang Bajo untuk diklarifiksi," ujar Yuwono

Pemerintah Akan Bekukan Aset Maria Pauline Lumowa di Luar Negeri
Indonesia
Pemerintah Akan Bekukan Aset Maria Pauline Lumowa di Luar Negeri

Aparat penegak hukum akan menelusuri aset kekayaan Maria yang berada di luar negeri guna pengembalian aset (harta) kekayaan negara yang telah dikorupsi.

Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi
Indonesia
Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi

Peristiwa penolakan UU Cipta Kerja merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap periode kedua pemerintahan Joko Widodo, tidak bisa dilihat semata-mata karena UU Omnibus Law.