Masuk Era Industri 4.0, DPD Minta Pemerintah Perbanyak Pendidikan Vokasi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah memperbanyak pendidikan vokasi daripada tenaga profesional. Sebab, revolusi industri 4.0 menuntut semakin banyak lulusan berketerampilan daripada tenaga profesional.

“Indonesia harus sudah memiliki langkah-langkah teknis mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil mengisi dunia usaha dan dunia industri melalui pendidikan tinggi yang berbasis pendidikan vokasi,” kata Ketua DPD, LaNyalla Mattalitti, dalam keterangan tertulis, Jumat (12/11).

Baca Juga

Pengamat: Sudah Saatnya Peran DPD Diperkuat

Indonesia memerlukan keberimbangan dalam hal penyediaan tenaga terampil melalui pendidikan vokasi dan pendidikan profesional. Keduanya dibutuhkan untuk menekan laju pertambahan jumlah pengangguran terselubung dari jumlah lulusan pendidikan tinggi.

Sampai sekarang belum terlihat ada gerakan masif dalam merombak format pendidikan tinggi dari pendidikan profesional akademis yang sudah banyak untuk kemudian diubah menjadi pendidikan vokasional.

“Selama ini pendidikan vokasi relatif sedikit. Oleh karena perlu adanya pembaharuan regulasi yang memungkinkan penyediaan pendidikan tinggi vokasi yang lebih besar agar kebutuhan dunia industri dan dunia usaha terpenuhi,” tegasnya.

Baca Juga

Punya Legitimasi Kuat, DPD Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik

Senator Jawa Timur ini ingin penyerapan tenaga ahli dan terampil nantinya dipenuhi dari lulusan dalam negeri. Bukan malah mendapatkan tenaga ahli dari luar negeri.

“Kebutuhan dalam negeri besar, jangan sampai diisi oleh tenaga ahli dari luar. Prinsipnya di tanah air sendiri, kita adalah tuan rumah, bukan tamu. Makanya disitulah perlunya bekal keterampilan yang sesuai,” imbuhnya.

LaNyalla juga menyorot permasalahan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia yakni masih belum adanya kesesuaian lulusan SMA/SMK/MA dengan dunia kerja. Hal itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum terselesaikan.

“Soal link and match ini persoalan lama dan belum terselesaikan sampai sekarang. Di sinilah pentingnya bagaimana para pakar, guru, ataupun dosen kependidikan bisa merumuskan teori-teori pendidikan yang memang applicable untuk Indonesia, yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri,” kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Minta Publik Bersabar Soal Penyelidikan Pelanggaran HAM TWK
Indonesia
Komnas HAM Minta Publik Bersabar Soal Penyelidikan Pelanggaran HAM TWK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta publik bersabar terkait proses penyelidikan dugaan pelanggaraan HAM pada asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PDIP Jateng Berencana Terbangkan 76 Balon, Rudy: Mending Uangnya Buat Beli Beras
Indonesia
PDIP Jateng Berencana Terbangkan 76 Balon, Rudy: Mending Uangnya Buat Beli Beras

"Mending uang untuk dibelikan beras dan diberikan pada warga terdampak PPKM. Kondisi COVID-19 sekarang banyak warga kehilangan pekerjaan," kata Rudy.

Keponakan JK Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pidana Perbankan
Indonesia
Keponakan JK Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pidana Perbankan

Kondisi PT Bank Bukopin Tbk makin buruk sejak Januari hingga Juli 2020

Bakal Jabat 21 Bulan, PM Ismail Tawari Oposisi Jabatan Majelis Pemilu
Dunia
Bakal Jabat 21 Bulan, PM Ismail Tawari Oposisi Jabatan Majelis Pemilu

Ia memperkenalkan frasa keluarga Malaysia pada pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke sembilan yang disiarkan secara langsung melalui televisi dan sosial media, Minggu (22/8)

Jokowi dan Kapolri Awasi Langsung Vaksinasi di Pesantren Seluruh Indonesia
Indonesia
Jokowi dan Kapolri Awasi Langsung Vaksinasi di Pesantren Seluruh Indonesia

Presiden Joko Widodo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Vaksinasi Merdeka bersama rumah ibadah dan pondok pesantren secara serentak di seluruh Indonesia.

PeduliLindungi Pantau dan Mitigasi Paparan Kasus COVID-19
Indonesia
PeduliLindungi Pantau dan Mitigasi Paparan Kasus COVID-19

"Kita sudah mempunyai aplikasi PeduliLindungi, dengan PeduliLindungi ini masyarakat dipantau, kemudian dimitigasi serta dievaluasi status mobilisasinya," papar Wamenkes.

Kejagung Naikkan Status Dugaan Korupsi LNG Pertamina ke Penyidikan
Indonesia
Kejagung Naikkan Status Dugaan Korupsi LNG Pertamina ke Penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menaikkan kasus dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG Portofolio di PT Pertamina ke tahap penyidikan.

Setelah Diterjang Banjir, 97 Persen Gardu Listrik di Jayapura Telah Pulih
Indonesia
Setelah Diterjang Banjir, 97 Persen Gardu Listrik di Jayapura Telah Pulih

Gardu yang belum dipulihkan, disebabkan masih terendam banjir. Untuk percepatan pemulihan listrik, PLN mengerahkan sebanyak 225 petugas.

Ini Peran 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya
Indonesia
Ini Peran 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya

Persetujuan pembelian reksa dana tersebut tertuang dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP)

Ganjil Genap Dipertimbangkan untuk Diaktifkan Kembali
Indonesia
Ganjil Genap Dipertimbangkan untuk Diaktifkan Kembali

Perlunya pengaturan waktu operasional tempat kerja, pusat perbelanjaan, dan pusat kegiatan lainnya