Massa Buruh Tutup Jalan Depan Balai Kota DKI, Tuntut Anies Naikkan UMP Aksi unjuk rasa massa buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11). Foto: MP.Asropih

MerahPutih.com - Besaran upan minimun provinsi (UMP) yang hanya naik 1,09 persen sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan penolakan dari massa buruh.

Kelompok buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan unjuk rasa depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11) untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan UMP.

Baca Juga

Pusat Putuskan UMP DKI Cuma Naik Rp 37 Ribu, Jawaban Kubu Anies 2 Hari Lagi

Dalam aksinya, buruh menutup jalan depan kantor Anies sehingga terjadi kemacetan. Pemblokiran ruas jalan lantaran mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak menemui massa yang sudah berorasi sedari pagi. Sebab, pihak Pemprov DKI berjanji pimpinannya akan menemui para buruh.

"Katanya gubernur mau datang, tapi lama menunggu belum juga datang. Sudah dibuka satu jalur tapi gubernur tidak datang," cetus salah satu orator di atas mobil komando.

Aksi unjuk rasa massa buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11). Foto: MP.Asropih

Kabag Ops Polres Jakarta Pusat, AKBP Guntur Muhammad Thariq mengatakan, polisi tak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi karena hal tersebut merupakan hak warga negara. Tapi harus diingat juga menggelar unjuk rasa tak boleh mengganggu masyarakat lain.

"Kami hormati aspirasi dan orasi kalian, kami minta tidak mengganggu ketertiban umum," ucapnya.

Nada omongan Guntur seketika meninggi saat para buruh tak menghiraukan imbauannya untuk membuka kembali ruas Jalan Merdeka Selatan untuk pengendaran.

"Saya minta satu jalur, untuk jalan," tegas Guntur sampai teriak di mic toa.

Dengan ketegasan aparat kepolisian tersebut, akhirnya para buruh yang berasal dari seluruh wilayah DKI Jakarta membuka satu jalur untuk para kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih. (Asp)

Baca Juga

UMP DKI 2022 Masih yang Tertinggi, Kemenaker Putuskan Naik Cuma Rp 37.538

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Perberat Hukuman Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Indonesia
MA Perberat Hukuman Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Wakil Ketua MA bidang Yudisial itu menerangkan, majelis hakim memperberat putusan pidana penjara Wahyu dari semula enam tahun di tingkat banding menjadi tujuh tahun.

Letjen Dudung Diprediksi Gantikan Posisi Jenderal Andika Perkasa
Indonesia
Letjen Dudung Diprediksi Gantikan Posisi Jenderal Andika Perkasa

Salah satu nama yang dinilai paling berpeluang adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen Dudung Abdurachman.

Sah! Joe Biden Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat
Dunia
Sah! Joe Biden Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat

Politisi Amerika Serikat Joe Biden akhirnya sah menjadi Presiden ke-46 Amerika Serika, setelah bersumpah di Capitol Hill, Washington, DC, Amerika Serikat, Rabu (20/1)

Kongres HMI di Surabaya Ricuh, Peserta Saling Lempar Kursi
Indonesia
Kongres HMI di Surabaya Ricuh, Peserta Saling Lempar Kursi

Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) XXXI yang digelar di Gedung Islamic Center Jl. Dukuh Kupang 112-114, Surabaya, diwarnai kericuhan pada Selasa (23/3) malam WIB.

Trik PDIP dan PSI Ramaikan Lagi Usulan Interpelasi Formula E Anies
Indonesia
Trik PDIP dan PSI Ramaikan Lagi Usulan Interpelasi Formula E Anies

- Fraksi PDI Perjuangan dan PSI sebagai inisiator usulan hak interpelasi Formula E mendesak Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk kembali menggelar rapat

Listrik di Sulbar Diklaim Sudah Pulih
Indonesia
Listrik di Sulbar Diklaim Sudah Pulih

Seluruh gardu terdampak gempa Sulbar telah kembali menyala. Secara umum, kelistrikan Sulbar sebagian besar telah selesai sejak Rabu (20/1). Termasuk di daerah terisolir.

Dewas KPK Masih Kumpulkan Bukti Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli
Indonesia
Dewas KPK Masih Kumpulkan Bukti Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

"Tim sedang melakukan pengumpulan bukti-bukti, tapi tidak bisa kami sampaikan keterangan saksi bagaimana dan sebagainya karena ini dugaan pelanggaran etik," kata Albertina di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/6).

Tak Divaksin Dua Kali, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Ruang Publik
Indonesia
Tak Divaksin Dua Kali, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Ruang Publik

Pemerintah memperketat syarat bagi warga beraktivitas di tempat publik.

Damri Berhenti Beroperasi, Pemkot Bandung Kerahkan Trans Metro
Indonesia
Damri Berhenti Beroperasi, Pemkot Bandung Kerahkan Trans Metro

Sementara itu, kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung mengusut adanya dugaan kasus korupsi penggelapan uang di Perum DAMRI Cabang Bandung yang membuat perusahaan itu rugi sekitar Rp 1,2 miliar.

SMK Batik 2 Bakal Gelar PTM, Gibran Tinggalkan Mobil Dinas di Depan Sekolah
Indonesia
SMK Batik 2 Bakal Gelar PTM, Gibran Tinggalkan Mobil Dinas di Depan Sekolah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyayangkan masih ada sekolah yang nekat akan menggar PTM di tengah situasi darurat COVID-19.