Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. ANTARA News/Fathur Rochman

MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu kembali melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah pihak yang memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Masinton menduga ada ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mencoba mendikte agenda pribadi terkait ide penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga

Balas Klaim Luhut, Puan Sebut PDIP Punya Big Data Sendiri

Ia mengingatkan bahwa substansi demokrasi adalah dialog, bukan pemaksaan terhadap hal-hal strategis. Ia menentang berbagai upaya pemaksaan terhadap proses demokrasi.

"Bukan kaya gaya ngatur-ngatur. Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi preseden (buruk) ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," kata Masinton saat menyampaikan interupsi di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Menurut mantan Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini, upaya yang dilakukan oleh menteri tersebut bisa dikategorikan mengangkangi demokrasi.

"Kegelisahan yang dalam konteks demokrasi kita hari ini. Suasananya ketika ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi," tegas dia.

Baca Juga

Politisi PDIP Ragukan Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda

Masinton mengaku menghormati berbagai pandangan partai politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Penyampaian pandangan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari tugas parpol.

Namun, politikus partai berlogo Banteng ini mengaku terganggu melihat indikasi pencabutan demokrasi di balik wacana penundaan pemilu.

"Demokrasi yang saya rasakan hari ini didesign dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan," ujarnya.

Lebih lanjut Masinton mengingatkan agar para menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.

"Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan poksinya, ranah politik itu ranah partai politik. Ada semacam indikasi yang saya rasakan dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Ingatkan Menteri Tidak Miliki Pendapat Berbeda Menyangkut Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penundaan Pemilu Ada di Negara Nondemokrasi
Indonesia
Penundaan Pemilu Ada di Negara Nondemokrasi

Menurutnya, logika-logika soal penundaan pemilu sebenarnya adalah pemikiran yang terjadi di negara-negara nondemokrasi.

Ketua DPRD DKI Bersikukuh Gelar Hak Interpelasi Terkait Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bersikukuh Gelar Hak Interpelasi Terkait Formula E

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta memutuskan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik pelaksanaan Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula.

Cegah Omicron, 8 Taman Kota di Surabaya Ditutup Setiap Akhir Pekan
Indonesia
Cegah Omicron, 8 Taman Kota di Surabaya Ditutup Setiap Akhir Pekan

Pemkot juga meniadakan car free day (CFD) sementara waktu. CFD yang ditutup yakni di Jalan Kertajaya dan Jalan Kembang Jepun.

Bareskrim Sita Aset Rp 700 Miliar Dalam Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rusun di Jakarta
Indonesia
Bareskrim Sita Aset Rp 700 Miliar Dalam Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rusun di Jakarta

Bareskrim Polri melakukan penyitaan terhadap aset terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat, tahun 2015.

Anggota KPU dan Bawaslu Ditetapkan 17 Februari
Indonesia
Anggota KPU dan Bawaslu Ditetapkan 17 Februari

Komisi II terlebih dahulu mengadakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu.

Diduga Sindir Puan, AHY: Demokrat Tidak Boleh Pura-pura Menangis
Indonesia
Diduga Sindir Puan, AHY: Demokrat Tidak Boleh Pura-pura Menangis

"Demokrat tidak boleh menangis. Demokrat tidak boleh pura-pura menangis. Yang menangis rakyat, ini bukan rekayasa. Ini kita temui setiap saat," ujar AHY

Masa Jabatan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Hanya 1,5 Tahun
Indonesia
Masa Jabatan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Hanya 1,5 Tahun

Yana Mulyana dilantik secara resmi menjadi Wali Kota Bandung dengan masa jabatan 2018 - 2023, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/4/2022). Yana yang sebelumnya menjabat Pelaksana tugas wali kota, posisinya kini menggantikan Oded M Danial yang meninggal dunia 10 Desember 2021.

Pertalite Bakal Naik, Politikus Gerindra: Tunda Dulu Sampai Masyarakat Sudah Siap
Indonesia
Pertalite Bakal Naik, Politikus Gerindra: Tunda Dulu Sampai Masyarakat Sudah Siap

Andre mengakui, bahwa terjadi disparitas harga keekonomian pertalite dengan harga jual saat ini.

Jokowi Pilih  Abdullah Azwar Anas Gantikan Tjahjo Kumolo
Indonesia
Jokowi Pilih Abdullah Azwar Anas Gantikan Tjahjo Kumolo

Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan nama-nama calon MenPAN-RB kepada Presiden Jokowi sejak pertengahan Agustus 2022.

Merujuk Kasus Terawan Dipecat IDI, Izin Praktik Dokter Bakal Jadi Domain Negara
Indonesia
Merujuk Kasus Terawan Dipecat IDI, Izin Praktik Dokter Bakal Jadi Domain Negara

Organisasi profesi lebih baik menjalankan fungsi-fungsi penguatan kualitas para dokter di Indonesia karena saat ini banyak masyarakat yang berobat ke Singapura dan Malaysia.