Masih Pandemi, Pilkada Serentak Desember Dinilai Terburu-buru Ilustrasi pemilihan umum. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga Pendiri Negrit, Hadar Nafis Gumay, menilai rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang bakal berlangsung Desember 2020 terburu-buru.

Hal ini berkaca pemilu yang dilaksanakan berbagai negara di tengah pandemi COVD-19, tidak sesuai target. Paling tidak dari 20 pemilu diberbagai negara, hanya beberapa yang sukses seperti pemilu lokal di Jerman, dan Pemilu Korea Selatan.

"Nah bagaimana dengan Indonesia, menurut saya tidak usah buru-buru dengan menyelenggarakannya mulai saat ini dan hari pemungutan pada 9 Desember. Sebaiknya siapkan dulu dengan matang, dalam beberapa bulan ke depan, setelah itu baru lanjutkan lagi," kata Hadar.

Baca Juga:

Diamankan Polisi, Status Jhon Kei Sedang Bebas Bersyarat

Ia menegaskan, pemilihan kepala daerah di 270 daerah butuh persiapan yang matang karena pada situasi normal banyak kompleksitas yang terjadi dalam penyelenggaraan apalagi dengan situasi saat ini.

"Akan lebih mahal yang harus ditanggung apabila pilkada kembali tertunda di tengah-tengah penyelenggaraan yang sudah berjalan sebab ketidaksiapan ataupun jadi klaster baru COVID-19, mahal akibat yang ditanggung demokrasi karena berantakan, sebaiknya siapkan secara matang dulu," ujarnya.

Hadar
Hadar Nafis Gumay (Foto: ANTARA)

Hadar mencontohkan, kesuksesan Korea Selatan karena semuanya sudah siap, sistem dan regulasi mereka persiapkan terjadi pandemi serta menggelontorkan anggaran tambahan yang begitu besar untuk menyukseskan pemilu legislatif yang digelar pada April 2020 lalu tersebut.

"Dan sudah berjalan sejak periode-periode sebelumnya karena mereka merancang dan menjalankannya akibat wabah MERS dan SARS, tidak ujug-ujug langsung jalan saja" ujarnnya. (Knu).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Hidayat Nur Wahid Akui PKS tak Anut Asas Pancasila

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PT KAI Tutup 40 Perlintasan Liar di Daop Jember
Indonesia
PT KAI Tutup 40 Perlintasan Liar di Daop Jember

PT KAI juga menggelar sosialisasi kepada tokoh masyarakat, ketua RT/RT di sepanjang jalur KA. Setidaknya, agar warga tidak sembarangan membuka perlintasan baru yang memicu kecelakaan lalu lintas.

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di PKPU 13/2020 Dinilai Lembek
Indonesia
Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di PKPU 13/2020 Dinilai Lembek

PKPU 13/2020 telah diundangkan pada Rabu (23/9)

Kapolda Metro Minta Jurnalis Jadi Garda Terdepan Penerapan Protokol Kesehatan
Indonesia
Kapolda Metro Minta Jurnalis Jadi Garda Terdepan Penerapan Protokol Kesehatan

Polisi akan melakukan operasi kemanusiaan guna menekan angka penyebaran COVID-19

Jual Tol, Waskita Karya Beharap Kurangi Utang Rp21 Triliun
Indonesia
Jual Tol, Waskita Karya Beharap Kurangi Utang Rp21 Triliun

Perseroan mencatatkan rugi bersih sebesar Rp1,1 triliun akibat beban bunga investasi jalan tol yang besar.

Hoaks Corona Capai 460 Konten, Mafindo Turun Langsung Edukasi Masyarakat
Indonesia
Hoaks Corona Capai 460 Konten, Mafindo Turun Langsung Edukasi Masyarakat

Mafindo juga membagikan sejumlah alat kesehatan bagi para penumpang KRL.

KPK Sita Kebun Sawit Milik Nurhadi
Indonesia
KPK Sita Kebun Sawit Milik Nurhadi

Penyitaan dilakukan dengan koordinasi antara tim penyidik KPK dan Kristanti Yuni Purnawanti selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas.

Adik Kandung Amrozi Sebut Mantan Teroris Butuh Penanganan Khusus
Indonesia
Adik Kandung Amrozi Sebut Mantan Teroris Butuh Penanganan Khusus

"Saya ibaratkan, terorisme itu sebuah penyakit yang tingkatannya sudah level komplikasi. Butuh penanganan khusus, butuh dokter spesialis. Jangan sampai sakit komplikasi, hanya dikasih obat lambung saja," kata Ali Fauzi

Viral Hoaks Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, Ini Respons DPR
Indonesia
Viral Hoaks Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, Ini Respons DPR

Sudah ada penjelasan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara

Kemendikbud Jawab Isu Kenaikan Uang Kuliah saat Pandemi Corona
Indonesia
Kemendikbud Jawab Isu Kenaikan Uang Kuliah saat Pandemi Corona

Kemendibud menanggapi isu kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang sejak kemarin (2/6) ramai menjadi perbincangan warganet di media sosial.

Bawaslu Siapkan Bukti Buat Sidang di MK
Indonesia
Bawaslu Siapkan Bukti Buat Sidang di MK

Bawaslu nantinya, berkedudukan sebagai pemberi keterangan secara lisan maupun tertulis dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.