Masih Legalkan Hukuman Mati, Harlah Pancasila Dianggap Hanya Pepesan Kosong Ilustrasi. (MP/Alfi Rahmadhani)

MerahPutih.com - Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menilai semangat Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni, masih jauh dari harapan.

Menurut ICJR, selama Pemerintah masih menerapkan hukuman mati, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sama saja tak ada artinya.

Baca Juga

Peringati Harlah Pancasila, Jokowi: Bangsa Indonesia Harus Menang Lawan Corona

"Kebijakan pidana yang kita punya di Indonesia rasanya belum menggambarkan jiwa bangsa dan semangat perikemanusiaan yang diinginkan pendiri bangsa," tulis ICJR dalam keteranganya, Senin (1/6).

ICJR melanjutkan, Pemerintah sebagai tulang bangsa dalam 75 tahun ini masih belum bisa sepenuhnya menghadirkan hukum pidana yang berdasarkan dan mencerminkan prinsip-prinsip negara untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Salah satu pidana yang jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah hukuman mati.

"Selama hukuman mati masih menjadi satu bentuk sanksi dalam hukum pidana kita, maka Indonesia masih jauh dari cita-cita luhur pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila," ungkap ICJR.

Ilustrasi hukuman mati. Foto: Net

ICJR mengingatkan, Indonesia negara yang merdeka, segala kebijakan berbasis stigma seperti hukuman mati, harusnya dihapuskan. Hukuman mati yang diturunkan oleh penjajah jelas juga tidak menggambarkan kemajuan secara nasional ataupun internasional.

"Indonesia sekarang duduk sebagai salah satu dari hanya sedikit negara di dunia yang masih mempraktikkan hukuman mati di dalam kebijakan pidanananya, sedangkan 142 negara sudah menghapus total hukuman mati," ungkap ICJR

Data olahan tim ICJR dari data Ditjen Pemasyarakatan (2019) dan Database ICJR mengenai hukuman Mati di Indonesia (2020) menunjukkan ada sekitar 274 terpidana mati dalam Lapas, dengan 60 orang yang sudah duduk di dalam deret tunggu eksekusi mati selama lebih dari 10 tahun.

"Mereka hidup tanpa kejelasan hidup dalam ketakutan, jauh dari kemanusiaan yang adil dan beradab," imbuh ICJR.

ICJR mengajak Pemerintah dan jajarannya untuk maju dan berkembang secara rohani, budaya, dan masyarakat, sesuai Sila ke-2 Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,”

Yakni dengan memastikan Pemerintah termasuk DPR melahirkan kebijakan pidana yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, salah satunya dapat dimulai dengan Rancangan Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana (RKUHP), penghapusan hukuman mati harus kembali diwacanakan.

Baca Juga

Harlah Pancasila di Tengah Corona, Negara Harus Hadir Urus Warga Terdampak

Kedua, mempertahankan moratorium pidana mati bukan hanya dalam hal eksekusi tetapi juga dalam penjatuhan pidana dalam tahap yudisial/peradilan pidana.

"Ketiga, memberikan komutasi/pengubahan hukuman bagi mereka yang sudah dalam deret tunggu eksekusi mati lebih dari 10 tahun demi alasan kemanusiaan," tutup ICJR. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kata Kepala Suku Dani Soal Kehadiran Aparat TNI/Polri di Papua
Indonesia
Ini Kata Kepala Suku Dani Soal Kehadiran Aparat TNI/Polri di Papua

Kehadiran personel keamanan TNI/Polri di Papua diyakini telah memberikan rasa aman bagi seluruh warga di Tanah Cenderawasih.

Ini Kriteria dan Syarat Perjalanan Orang Saat Adaptasi New Normal
Indonesia
Ini Kriteria dan Syarat Perjalanan Orang Saat Adaptasi New Normal

Surat edaran ini menetapkan empat kriteria dan syarat dalam melakukan perjalanan

Skema Ganjil Genap Tak Pengaruhi Penumpang di Angkutan Umum
Indonesia
Skema Ganjil Genap Tak Pengaruhi Penumpang di Angkutan Umum

Dishub DKI bersama polisi akan mengevaluasi aturan skema ganjil genap tiap seminggu sekali.

Jaksa Pinangki tak Diperiksa di Mabes Polri
Indonesia
Jaksa Pinangki tak Diperiksa di Mabes Polri

Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi

Ketua MPR Soroti Potensi Penularan Corona Gegara Kerumunan Pendaftaran Pilkada
Indonesia
Ketua MPR Soroti Potensi Penularan Corona Gegara Kerumunan Pendaftaran Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan saat pendaftaran peserta.

DPD Minta MPR Gelar Rapat Gabungan Tindaklanjuti Rekomendasi Periode Lalu
Indonesia
DPD Minta MPR Gelar Rapat Gabungan Tindaklanjuti Rekomendasi Periode Lalu

Rapat Gabungan bersama dengan Ketua-Ketua Fraksi dan Ketua Kelompok, sebaiknya digelar sebagaimana mestinya.

Jakarta Diprakirakan Hujan Disertai Petir, Masyarakat Diminta Waspada
Indonesia
Jakarta Diprakirakan Hujan Disertai Petir, Masyarakat Diminta Waspada

Pada malam hingga dini hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan

Kapolda Metro Sidak Penggunaan Masker Para Pedagang di Pasar Senen
Indonesia
Kapolda Metro Sidak Penggunaan Masker Para Pedagang di Pasar Senen

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran melakukan sidak penerapan protokol kesehatan di Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Periksa Petinggi Bank Panin, KPK Sita Barbuk Kasus Suap Pajak
Indonesia
Periksa Petinggi Bank Panin, KPK Sita Barbuk Kasus Suap Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

Usai Lebaran, Pasien Terpapar COVID-19 di Solo Bertambah Menjadi 33 Orang
Indonesia
Usai Lebaran, Pasien Terpapar COVID-19 di Solo Bertambah Menjadi 33 Orang

Hasil rapid test massal ada enam orang reaktif