Masih Legalkan Hukuman Mati, Harlah Pancasila Dianggap Hanya Pepesan Kosong Ilustrasi. (MP/Alfi Rahmadhani)

MerahPutih.com - Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menilai semangat Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni, masih jauh dari harapan.

Menurut ICJR, selama Pemerintah masih menerapkan hukuman mati, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sama saja tak ada artinya.

Baca Juga

Peringati Harlah Pancasila, Jokowi: Bangsa Indonesia Harus Menang Lawan Corona

"Kebijakan pidana yang kita punya di Indonesia rasanya belum menggambarkan jiwa bangsa dan semangat perikemanusiaan yang diinginkan pendiri bangsa," tulis ICJR dalam keteranganya, Senin (1/6).

ICJR melanjutkan, Pemerintah sebagai tulang bangsa dalam 75 tahun ini masih belum bisa sepenuhnya menghadirkan hukum pidana yang berdasarkan dan mencerminkan prinsip-prinsip negara untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Salah satu pidana yang jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah hukuman mati.

"Selama hukuman mati masih menjadi satu bentuk sanksi dalam hukum pidana kita, maka Indonesia masih jauh dari cita-cita luhur pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila," ungkap ICJR.

Ilustrasi hukuman mati. Foto: Net

ICJR mengingatkan, Indonesia negara yang merdeka, segala kebijakan berbasis stigma seperti hukuman mati, harusnya dihapuskan. Hukuman mati yang diturunkan oleh penjajah jelas juga tidak menggambarkan kemajuan secara nasional ataupun internasional.

"Indonesia sekarang duduk sebagai salah satu dari hanya sedikit negara di dunia yang masih mempraktikkan hukuman mati di dalam kebijakan pidanananya, sedangkan 142 negara sudah menghapus total hukuman mati," ungkap ICJR

Data olahan tim ICJR dari data Ditjen Pemasyarakatan (2019) dan Database ICJR mengenai hukuman Mati di Indonesia (2020) menunjukkan ada sekitar 274 terpidana mati dalam Lapas, dengan 60 orang yang sudah duduk di dalam deret tunggu eksekusi mati selama lebih dari 10 tahun.

"Mereka hidup tanpa kejelasan hidup dalam ketakutan, jauh dari kemanusiaan yang adil dan beradab," imbuh ICJR.

ICJR mengajak Pemerintah dan jajarannya untuk maju dan berkembang secara rohani, budaya, dan masyarakat, sesuai Sila ke-2 Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,”

Yakni dengan memastikan Pemerintah termasuk DPR melahirkan kebijakan pidana yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, salah satunya dapat dimulai dengan Rancangan Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana (RKUHP), penghapusan hukuman mati harus kembali diwacanakan.

Baca Juga

Harlah Pancasila di Tengah Corona, Negara Harus Hadir Urus Warga Terdampak

Kedua, mempertahankan moratorium pidana mati bukan hanya dalam hal eksekusi tetapi juga dalam penjatuhan pidana dalam tahap yudisial/peradilan pidana.

"Ketiga, memberikan komutasi/pengubahan hukuman bagi mereka yang sudah dalam deret tunggu eksekusi mati lebih dari 10 tahun demi alasan kemanusiaan," tutup ICJR. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mulai Besok, KRL Layani Penumpang hingga Pukul 24.00
Indonesia
Mulai Besok, KRL Layani Penumpang hingga Pukul 24.00

"Jam operasional KRL Commuter Line mulai Senin (19/10) akan kembali normal melayani pengguna sebagaimana sebelum pandemi," ucapnya

Secara De Jure, FPI Dianggap Bubar Sejak Tahun Lalu
Indonesia
Secara De Jure, FPI Dianggap Bubar Sejak Tahun Lalu

Dalam butir satu SKB ditegaskan, FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar

Libatkan Anak Saat Pilkada, Psikologis Anak Bakal Terganggu
Indonesia
Libatkan Anak Saat Pilkada, Psikologis Anak Bakal Terganggu

Adanya peran aktif semua kalangan di masyarakat tentang kepedulian dan perlindungan hak-hak anak.

Anita Kolopaking Cabut Gugatan Praperadilan di PN Jaksel
Indonesia
PKS Sebut Ada Fenomena Demokrasi Terbajak di Pilwakot Solo
Indonesia
PKS Sebut Ada Fenomena Demokrasi Terbajak di Pilwakot Solo

"Kami merasa ada fenomena demokrasi terbajak di Pilwakot Solo. Itu dapat dilihat dari tidak adanya kesempatan PKS berkomunikasi dengan partai lain untuk membentuk koalisi," keluh Gofar.

 Eks Dirut PTPN III Didakwa Terima Suap Rp3,55 Miliar
Indonesia
Eks Dirut PTPN III Didakwa Terima Suap Rp3,55 Miliar

"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah, yaitu terdakwa menerima uang tunai sebesar SGD 345 ribu atau sekitar Rp 3.550.935.000," ujar Jaksa KPK Zainal Abidin

Baca Pledoi, Terdakwa Syahmirwan Ungkap Kejanggalan Kasus Jiwasraya
Indonesia
Baca Pledoi, Terdakwa Syahmirwan Ungkap Kejanggalan Kasus Jiwasraya

Dalam pledoi itu, ia menyoroti sejumlah kejanggalan mulai penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Agung

Presiden Jokowi Siapkan Dua Skenario Antisipasi Warga Mudik
Indonesia
Presiden Jokowi Siapkan Dua Skenario Antisipasi Warga Mudik

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melihat tradisi mudik dilakukan untuk menenangkan masyarakat.

Penumpang Bersuhu 38 Derajat Dilarang Naik KA Bandara
Indonesia
Penumpang Bersuhu 38 Derajat Dilarang Naik KA Bandara

PT Railink telah menempatkan petugas untuk melakukan pengecekan suhu badan bagi calon penumpang

  Mudik Dilarang, Jalur Alternatif Menuju Yogyakarta Ditutup
Indonesia
Mudik Dilarang, Jalur Alternatif Menuju Yogyakarta Ditutup

"Untuk jalan-jalan tikus atau jalan kecil ini kita serahkan penangannya ke pemerintah kabupaten dan Kota. Surat perintahnya sudah kita siapkan,” jelas Tavip.