Masih Ada Pasal Tidak 'Nyambung' di UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, pada Senin (2/11). Aturan sapu jagad ini diberi nomor Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020.

Salinan Undang-undang Cipta Kerja yang memuat 1.187 halaman itu telah resmi diunggah oleh pemerintah dalam situs Setneg.go.id.

Ternyata masih ada kesalahan, bisa saja salah ketik alias typo atau tidak singkron dalam UU Cipta Kerja. Salah satunya Pasal 6 Bab III yang mengatur Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha yang ada di halaman 6.

Baca Juga:

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Pasal 6 di bagian tersebut berbunyi "Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a meliputi:

a. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dand. penyederhanaan persyaratan investasi.

Persoalannya, Pasal 5 ayat 1 huruf a, yang dirujuk oleh Pasal 6 tidak ada. Pasal 5 berdiri sendiri tanpa ayat, berbunyi, "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait".

Tangkapan layar UU Cipta Kerja
Tangkapan layar UU Cipta Kerja.

Peningkatan ekosistem investasi seharusnya ada di Pasal 4 huruf a. Pasal 4 ini berbunyi, "Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;...".

Kondisi ini, membuat berbagai kalangan yang baru saja membaca aturan ini, mempertanyakan UU ini di media sosial. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Kantor Sekretriat Negara. Sebelum diteken, beberapa versi UU ini muncul di publik bahkan beberapa pasal hilang atau ditambah. (Pon)

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Masukkan Amdal Bagian Izin Usaha

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur Kepri Dikarantina, Istana Yakin Pelantikan Sesuai Protokol
Indonesia
Gubernur Kepri Dikarantina, Istana Yakin Pelantikan Sesuai Protokol

"Saat pelantikan, kami tidak banyak mengundang para pejabat dan hanya dihadiri oleh keluarga dan pejabat tertentu," sebut Heru.

Tim Advokasi Novel Temukan 9 Kejanggalan Sidang Teror Air Keras
Indonesia
Tim Advokasi Novel Temukan 9 Kejanggalan Sidang Teror Air Keras

Proses persidangan yang dilakukan dinilai belum bisa menggali fakta-fakta sebenarnya dalam kasus tersebut.

Mabes Polri Beberkan Temuan Sementara di Balik Melonjaknya Harga Kedelai
Indonesia
Mabes Polri Beberkan Temuan Sementara di Balik Melonjaknya Harga Kedelai

Ia mengatakan, kendala yang ditemukan penyidik terkait dengan kenaikan harga tersebut tidak seperti yang dipikirkan oleh masyarakat.

Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif
Indonesia
Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif

"Apalagi ditangkap di tengah malam di bulan suci Ramadhan di Pesantrennya pula. Apa negeri ini masih bisa disebut demokrasi? @divhumaspolri," tambahnya,

Ketua Komisi III Harap Makalah Calon Kapolri Mampu Jawab Tantangan Nasional
Indonesia
Ketua Komisi III Harap Makalah Calon Kapolri Mampu Jawab Tantangan Nasional

Komisi III DPR berharap arah kebijakan calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo bisa relevan dengan upaya mitigasi atas ancaman terhadap ancaman nasional.

Jelang Dibuka, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Disemprot Disinfektan
Indonesia
Jelang Dibuka, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Disemprot Disinfektan

Terdapat 24 orang Damkar DKI yang bertugas lakukan penyemprotan disinfektan

Mantan Menteri Kehakiman Muladi Tutup Usia
Indonesia
Mantan Menteri Kehakiman Muladi Tutup Usia

Mantan Menteri Kehakiman di masa Presiden ketiga BJ Habibie, Muladi meninggal dunia pada Kamis (31/12) pagi.

Kementerian PPPA: Mayoritas Anak Tidak Senang Belajar di Rumah
Indonesia
Kementerian PPPA: Mayoritas Anak Tidak Senang Belajar di Rumah

Anak berharap para guru tidak banyak memberikan tugas

 Di NTT, Program Kartu Pra Kerja Tak Bisa Diakses Lantaran Banyak Pendaftar
Indonesia
Di NTT, Program Kartu Pra Kerja Tak Bisa Diakses Lantaran Banyak Pendaftar

"Bayangkan kalau dalam satu waktu ada jutaan orang mendaftar, tentu perangkat IT akan tidak sanggup," katanya.