Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang Aset Obligator BLBI. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) berhasil menagih sejumlah aset negara dari peminjam Bank BLBI atau obligator. Nantinya aset yang sudah ditangan pemerintah akan masuk dalam proses sertifikasi atas nama negara.

"Aset dalam bentuk tanah 15,2 juta hektar yang beli, 5,2 juta hektar sudah kita kuasai langsung kembali," ucap Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, saat konferensi pers, Selasa (21/9).

Baca Juga:

Satgas BLBI Pasang Plang Pengamanan Aset eks BPPN di Jakarta

"Kemudian hutang-hutan dalam bentuk uang, dalam bentuk rekening, dalam bentuk pengakuan dan sebagainya itu ya jalan," ujar Mahfud MD melanjutkan.

Mahfud MD bilang, hampir semua obligator yang dipanggil oleh Satgas BLBI merespon dengan baik. Artinya mereka yang merespon ada niatan untuk mengembalikan uang pinjaman.

"Ada yang langsung ok, langsung bayar. Ada yang bilang hutangnya nilainya tidak segitu kalau sekarang," papar dia.

Mahfud menceritakan, ada segelintir obligator yang masih enggan untuk membayar utangnya kepada negara. Padahal, pemerintah sudah mau berbaik hati untuk menurunkan nilai utang mereka kepada negara pada saat masa krisis pada tahun 1998.

Mahfud MD mengatakan, secara hak tagih nilainya uang pinjaman sudah disesuaikan dengan situasi saat itu.

Satgas BLBI. (Foto: Tangkapan Layar)
Satgas BLBI. (Foto: Tangkapan Layar)

"Ada yang punya utang Rp 58 triliun hanya jadi 17 persen dari itu. Itu karena sudah menyesuaikan situasi saat itu. Menilai hak utang, hartamu berapa kita hitung dalam bentuk pengakuan serahkan ke negara. Sudah begitu masa mau mengemplang," paparnya.

Mantan Ketua MK ini bilang, jika proses penagihan pada penghutang BLBI dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Mereka diberi pinjaman kepada negara, utang kepada negara, negara mengeluarkan publikasi utang ke Bank Indonesia, kemudian diberikan kepada mereka. Mereka membayarnya jauh lebih murah, karena disesuaikan dengan situasi saat itu," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Kalau Boleh, KPK Dilibatkan dalam Satgas BLBI

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Buka Hasil Penyelidikan Dugaan Sejumlah Kapolda Bantu Ferdy Sambo
Indonesia
Kapolri Buka Hasil Penyelidikan Dugaan Sejumlah Kapolda Bantu Ferdy Sambo

Isu keterlibatan sejumlah kapolda di kasus Ferdy Sambo sempat mencuat ke publik.

[HOAKS atau FAKTA]: 670 Sepeda Listrik Dibagikan Gratis Karena Kenaikan BBM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 670 Sepeda Listrik Dibagikan Gratis Karena Kenaikan BBM

Beredar informasi berupa unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan sebanyak 670 sepeda listrik yang cacat produksi akan disumbangkan setelah harga BBM naik.

Ancaman Omicron, Peneliti Desak Pemerintah Perketat Pintu Masuk dari Luar Negeri
Indonesia
Ancaman Omicron, Peneliti Desak Pemerintah Perketat Pintu Masuk dari Luar Negeri

Omicron telah terdeteksi di tujuh negara di Afrika, yakni Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, dan Eswatini.

Cegah Antrean Wisatawan, Pemkab Sleman Operasikan Alat E-Ticketing Portable
Indonesia
Cegah Antrean Wisatawan, Pemkab Sleman Operasikan Alat E-Ticketing Portable

Sejumlah lokasi wisata alam di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipadati wisatawan selama liburan Idul Fitri 2022. Pemkab Sleman melengkapi petugas di loket tempat wisata dengan alat e-ticketing portable guna mencegah antrian wisatawan.

Perputaran Uang Saat G20 Lebih Besar dibanding Pertemuan IMF dan Bank Dunia
Indonesia
Perputaran Uang Saat G20 Lebih Besar dibanding Pertemuan IMF dan Bank Dunia

Tahun 2022 Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen.

Pedagang Pasar Gondangdia tidak Jual Minyak Goreng Curah Minyakita
Indonesia
Pedagang Pasar Gondangdia tidak Jual Minyak Goreng Curah Minyakita

Dari pantauan MerahPutih.com di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat. Para pedagang tidak menjual Minyakita

DPR Setujui Sekjen MK Guntur Hamzah jadi Hakim Konstitusi
Indonesia
DPR Setujui Sekjen MK Guntur Hamzah jadi Hakim Konstitusi

Guntur Hamzah menggantikan Aswanto yang masa jabatannya tidak diperpanjang.

Jebol Senin, Penambalan Tanggul Laut Pelabuhan Semarang Belum Tuntas
Indonesia
Jebol Senin, Penambalan Tanggul Laut Pelabuhan Semarang Belum Tuntas

Teknis pembuatan tanggul darurat ini dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai

Eliminasi AIDS di 2030, Pemkot Bandung Fokus Pada Ketersediaan Obat ARV
Indonesia
Eliminasi AIDS di 2030, Pemkot Bandung Fokus Pada Ketersediaan Obat ARV

Diperkirakan (ODHIV) atau Orang Dengan HIV dan AIDS di Indonesia mencapai 543.100 orang, sampai dengan September 2021.

KPK Tagih Duit Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Tagih Duit Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

Jaksa KPK menagih uang pengganti mantan Kepala Bagian Pengendalian Divisi II dan Wakadiv Sipil PT Waskita Karya, Fakih Usman senilai Rp 5,9 miliar.