Masalah HAM dan Ekonomi Jadi Sorotan, Sekjen PPP Nilai Jokowi tak Bisa Disalahkan Sekjen PPP Arsul Sani (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Empat tahun pemerintahan Jokowi-JK memunculkan beragam penilaian dari masyarakat. Sebagian pihak menilai Jokowi-JK telah melakukan banyak perubahan, namun tidak sedikit juga yang menilai sebaliknya.

Adapun kinerja yang paling disorot lemah pada pemerintahan Jokowi-JK adalah bidang ekonomi dan hukum khususnya penegakan HAM.

Merespon hal itu, Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan, tidak semua masalah HAM harus ditimpakan kesalahannya kepada Jokowi. Sabab menurut dia, begitu banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu tidak benar-benar selesai oleh beberapa kepala negara hingga saat ini.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Arsul Sani. Foto: MP/Fadhli

"Terkait dengan misal pelanggaran HAM masa lalu itukan persoalannya tidak bisa disalahkan hanya pada Jokowi saja, di sana ada persoalan terkait dengan Komnasham, Jaksa Agung dan DPR ya, jadi tidak bisa diselesaikan begitu saja," kata Arsul di Posko Cemara, Sabtu (20/10).

Menurut Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf itu, sulitnya mengungkap pelanggaran HAM masa lalu juga terkait dengan independensi penegak hukum. Pemerintah tidak bisa begitu saja mengintervensi hal tersebut.

"Soal penegakan HAM itu bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja karena penegak hukum di satu sisi sebagai bagian dari apartur pemerintahan tapi disisi lain dia punya independensinya," terangnya.

Akan tetapi, dia meyakini bahwa kasus HAM mendapat atensi khusus dari pemerintah di sisa masa pemerintahan.

"Bahwa ini tetap harus menjadi atensi dan kita berharap bahwa di sisa satu tahun terakhir masa pemerintahan Jokowi-JK ini ada atensi khusus akan hal itu," ucapnya.

Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)

Sementara itu, terkait bidang ekonomi yang banyak menjadi sorotan, diakuinya terus digenjot (pertumbuhannya).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini tidak bisa hanya sekadar diukur dengan janji pemerintah dalam kampanye. Toh buktinya meski tidak mencapai target 7 persen, pemerintah Indonesia tetap mendapat apresiasi dari berbagai lembaga moneter internasional.

"Kita harus melihatnya adalah apple to apple terlepas dari target pertumbuhan itu tercapai atau tidak. Misalnya di emerging market countries, negara-negara pemasar yang sedang tumbuh seperti India, Argentina, Brazil, itu kita paling jelek atau tidak, itu kita melihatnya ke sana, tidak semata-mata targetnya sekian," ucapnya. (Fdi)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH