Masa Tahanan Diperpanjang, Brigjen Prasetijo dan Anita Kolopaking Makin Lama Dipenjara Pengacara dari buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

MerahPutih.com - Bareskrim Polri memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus pidana pemberian surat jalan palsu untuk Djoko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra). Mereka yakni Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking.

"Ya diperpanjang (masa penahanannya)," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/9).

Baca Juga

Hari Ini Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Kejagung

Ferdy membeberkan Brigjen Prasetijo Utomo diperpanjang masa penahanannya sejak 20 Agustus hingga 28 September 2020. Adapun, masa penahanan pertama Brigjen Prasetijo telah habis pada 19 Agustus 2020.

Sementara, Anita Kolopaking yang merupakan pengacara Djoko Tjandra, diperpanjang masa penahanan sejak 28 Agustus hingga 6 Oktober 2020. Penahanan pertama Anita Kolopaking sendiri habis pada 27 Agustus 2020. Polisi juga menyerahkan nerkas keduanya ke Kejaksaan.

"(Jumat) rencana akan dilimpahkan ke JPU," kata Ferdy.

Anita Kolopaking. ANTARA
Anita Kolopaking. ANTARA

Ferdy mengatakan, hingga saat ini kondisi BJPU dalam keadaan baik. Nantinya, proses pelimpahan berkas akan dikisahkan antara kasus dugaan pemalsuan surat dengan kasus dugaan suap Brigjen Prasetijo Utomo.

"Berkas berbeda dan akan terpisah," jelasnya.

Brigjen Prasetijo disangkakan membuat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP Ayat (1) dan Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP dan Pasal 426 Ayat (1) KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat (1) ke-2 KUHP dengan ancaman penjara maksimal enam tahun.

Baca Juga

Meski Jadi Tersangka 'Red Notice' Djoko Tjandra, Jenderal Bintang Dua Ini Tak Ditahan

Barang bukti kasus ini yaitu Surat Jalan Nomor 77 bertanggal 3 Juni 2020; Surat Keterangan Pemeriksaan COVID-19 Nomor 990; Surat Jalan Nomor 82 bertanggal 18 Juni 2020; Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 Nomor 1561 dan surat rekomendasi Kesehatan Nomor 2214 yang dibuat di Pusdokkes Polri. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub Tegaskan Pemprov DKI Belum Bahas Reuni Akbar PA 212 di Monas
Indonesia
Wagub Tegaskan Pemprov DKI Belum Bahas Reuni Akbar PA 212 di Monas

Beredar juga secarik surat di kalangan awak media terkait undangan rapat dari Pemprov DKI

Pangdam IV/Diponegoro Sebut RS Darurat di Solo Bisa Untuk Vaksinasi Massal
Indonesia
Pangdam IV/Diponegoro Sebut RS Darurat di Solo Bisa Untuk Vaksinasi Massal

Dikatakannya, RS darurat lapangan tersebut terdapat 100 bed dengan dilengkapi peralatan canggih dan tidak kalah dengan rumah sakit lainnya. Rumah sakit difungsikan untuk merawat warga Solo Raya yang terpapar virus Corona pada level ringan hingga sedang.

Penusuk Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara
Indonesia
Penusuk Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara

Abu Rara menusuk Wiranto dengan senjata kunai.

Usai Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi Pantau Vaksinasi dan Resmikan KRL Yogya-Solo
Indonesia
Usai Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi Pantau Vaksinasi dan Resmikan KRL Yogya-Solo

Presiden ikut menyalatkan jenazah almarhum di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

KPK Tahan "Tangan Kanan" Eks Bupati Malang
Indonesia
KPK Tahan "Tangan Kanan" Eks Bupati Malang

Ia bakal mendekam di sel tahanan setidaknya selama 20 hari pertama terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2020.

Pernikahan Anak Rizieq Diminta Taati Prokes dan Laksanakan 3M
Indonesia
Pernikahan Anak Rizieq Diminta Taati Prokes dan Laksanakan 3M

Rencananya, Rizieq Shihab akan menikahkan putrinya dengan pria bernama Irfan Alaydrus. Acara akan digelar di kediamannya di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Belajar dari Kerusuhan di AS, Polri Harus Hentikan dan Usut Tuntas Penyiksaan Warga
Indonesia
Belajar dari Kerusuhan di AS, Polri Harus Hentikan dan Usut Tuntas Penyiksaan Warga

LBH Jakarta mencatat dalam tiga tahun terakhir terjadi 34 Kasus penyiksaan yang diadukan ke mereka.

Siapkan Sanksi Tegas, Jokowi Susun Inpres Aturan Mudik Wabah Corona
Indonesia
Siapkan Sanksi Tegas, Jokowi Susun Inpres Aturan Mudik Wabah Corona

Imbauan-imbauan saja tidak cukup perlu langkah lebih tegas.

Pemprov DKI Keluarkan Tiga Kebijakan Insentif Pajak Daerah Selama PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Keluarkan Tiga Kebijakan Insentif Pajak Daerah Selama PSBB

Kebijakan tersebut dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak.

Begini Kronologi Satu Keluarga di Cileungsi Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Begini Kronologi Satu Keluarga di Cileungsi Terinfeksi COVID-19

Pada tanggal 14 April 2020, ayah tiga anak itu pulang ke rumah