Masa Sidang Dibuka Lagi, Puan Sebut DPR Kebut Penyelesaian 7 RUU Ini Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022, Senin (16/8). (Foto: MP/Youtube)

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan lembaga yang dipimpinnya akan fokus menyelesaikan pembahasan tingkat I sejumlah RUU.

Dia menegaskan, DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan dengan baik, meski di tengah kondisi pandemi COVID-19.

“Dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada masa sidang ini, DPR RI akan memfokuskan pada penyelesaian sejumlah pembahasan RUU pada tingkat I bersama pemerintah,” kata Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Adapun RUU yang dimaksud Puan antara lain Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Baca Juga:

Buka Masa Sidang 2021-2022, Puan Pastikan DPR Perkuat Pengawasan Penanganan Pandemi

Kemudian Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rancangan Undang-Undang tentang Jalan, Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

“Selain itu DPR RI bersama pemerintah akan mempersiapkan pembahasan RUU lainnya yang telah menjadi komitmen bersama, DPR RI dan pemerintah, di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021,” ungkap Puan.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyampaikan, kinerja program legislasi nasional merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah. Oleh karenanya, Puan meminta agar hal tersebut menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan pemerintah dalam mencapai target Prolegnas.

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan Prolegnas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan dalam mendukung penyelenggaraan negara,” tuturnya.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8). (Foto: MP/Youtube)
Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8). (Foto: MP/Youtube)

Puan juga menjelaskan DPR RI akan berfokus pada sejumlah hal di luar penanganan pandemi COVID-19 terkait fungsi pengawasan DPR RI di masa sidang ini. Pertama adalah mengenai strategi dan kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024.

Selanjutnya mengenai konsep dan desain penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024. Lalu yang ketiga pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19.

“Pengawasan ketersediaan pangan dan stabilitasi harga pangan. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Pengawasan pelaksanaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah,” jelas Puan.

DPR pun akan melakukan pengawasan terhadap tata kelola obat dan tata kelola alat kesehatan, pengawasan dan pendampingan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat guna dan tepat sasaran, serta pengawasan terhadap program 1 Juta Guru PPPK pada tahun 2021 agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan.

Kemudian yang terakhir adalah pengawasan kinerja pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan sektor jasa keuangan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada kesempatan itu, Puan turut menyinggung mengenai kekerasan yang dilakukan oknum personel TNI terhadap warga Papua beberapa waktu lalu.

“Panglima TNI agar melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang telah melakukan tindakan tersebut. DPR berharap agar tindakan kekerasan aparat terhadap masyarakat tidak akan terjadi lagi,” tegas mantan Menko PMK itu.

Baca Juga:

Ketua DPD Sampaikan Dukungan untuk PPHN di Sidang Bersama

“Setiap personel aparat keamanan dan pertahanan harus dapat menampilkan sosok aparat negara yang melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa aman bagi rakyat,” sambung Puan.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin. Presiden menyampaikan secara resmi RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR.

Hanya sebagian anggota DPR yang hadir secara fisik dengan protokol kesehatan ketat dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang yang digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD itu. Sisanya mengikuti Rapat Paripurna secara virtual. (Pon)

Baca Juga:

Pidato Sidang Tahunan MPR, Jokowi Singgung Gaya Hidup Serba Daring

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Tugas Khusus Kapolri kepada Sejumlah Kapolda Baru
Indonesia
Ini Tugas Khusus Kapolri kepada Sejumlah Kapolda Baru

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan upacara serah terima jabatan dan kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) serta kapolda.

Percepat Herd Immunity, Pemprov DKI Vaksin Gelandangan
Indonesia
Percepat Herd Immunity, Pemprov DKI Vaksin Gelandangan

Pemprov DKI Jakarta menggelar vaksinasi bagi gelandangan dan masyarakat marginal, agar kekebalan komunitas di Jakarta semakin cepat tercapai.

Pemkot Minta Warga Luar Kota Tak Datang ke Bandung
Indonesia
Pemkot Minta Warga Luar Kota Tak Datang ke Bandung

Saat ini Kota Bandung lebih fokus kepada penanganan di internal atau wilayah Kota Bandung.

Ketika Murid SD-SMP Ethiopia Tanam Pohon untuk Persahabatan dengan Anak Indonesia
Dunia
Ketika Murid SD-SMP Ethiopia Tanam Pohon untuk Persahabatan dengan Anak Indonesia

Enam orang murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ethiopia beramai-ramai menam pohon di taman yang terletak di depan gedung KBRI Addis Ababa.

Alasan Adian Napitupulu Mau Disuntik Vaksin Nusantara
Indonesia
Alasan Adian Napitupulu Mau Disuntik Vaksin Nusantara

Politikus PDI Perjuangan ini yakin vaksin produksi Johnson & Johnson juga memiliki dampak penggumpalan darah

Puan Harap Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Puan Harap Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Kejaksaan RI, pinta Puan, mengedepankan kepentingan rakyat dalam pengusutan kasus, terutama terkait tindak pidana korupsi.

Jokowi Janji Suplai 2 Juta Paket Obat Gratis untuk OTG
Indonesia
Jokowi Janji Suplai 2 Juta Paket Obat Gratis untuk OTG

"Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan gejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket obat," ujar Presiden Jokowi

Kapal Kandas di Raja Ampat, KKP Kumpulkan Bukti Kerusakan Terumbu Karang
Indonesia
Kapal Kandas di Raja Ampat, KKP Kumpulkan Bukti Kerusakan Terumbu Karang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengumpulkan bukti kerusakan ekosistem terumbu karang akibat kejadian kapal kandas di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat.

Stimulus Listrik Diminta Berlanjut di 2021
Indonesia
Stimulus Listrik Diminta Berlanjut di 2021

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar stimulus listrik tersebut juga berlaku untuk sarana sosial seperti rumah ibadah.