Masa Larangan Mudik, 4,6 Juta Kendaraan Keluar-Masuk Jakarta Petugas memeriksa suhu tubuh dari pemudik saat tiba di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Sabtu (15/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

MerahPutih.com - Tercatat ada sebanyak 4,6 juta kendaraan yang keluar-masuk Jakarta selama masa larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah, periode 6-17 Mei 2021.

Sebanyak 2.496.593 kendaraan keluar ibu kota. Rinciannya melalui gerbang tol utama sebanyak 1.002.791 kendaraan dan melalui jalan arteri ada 1.493.802 kendaraan.

Sedangkan yang masuk ke DKI berjumlah 2.154.564 kendaraan, lewat gerbang tol utama sebanyak 1.010.812 kendaraan dan melalui jalan arteri ada 1.143.752 kendaraan.

Baca Juga:

Bandung Jadikan Kosan Mahasiswa Yang Kosong Tempat Isolasi Pemudik

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, terdapat kendaraan yang diminta putar balik dari jumlah tersebut. Hal itu dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk keluar masuk Jakarta pada masa larangan mudik.

Jumlah kendaraan yang diputar balik oleh petugas jaga di pos penyekatan sebanyak 10.308 kendaraan. Angka itu didapati berdasarkan pengecekan yang dilakukan pada 8 titik check point, dan 2 lokasi penyekatan.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)

"Jumlah kendaraan yang diputar balik pada 8 check point di Kalideres, Joglo, Lampiri, Panasonic, Perintis Kemerdekaan, Kolong FO Cakung - Cilincing, Pasar Jumat, Budi Luhur adalah 236 kendaraan," jelas Syafrin.

Kemudian di pos penyekatan jalan tol Jakarta-Cikampek KM 34 dan jalan non-tol Kedung Waringin mencapai 10.072 kendaraan. (Asp)

Baca Juga:

Pengetatan Mudik Berakhir, Level Operasional Bandara Dinaikkan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Perpanjang Masa Penahanan Tiga Tersangka Suap PUPR Musi Banyuasin
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Tiga Tersangka Suap PUPR Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Lawan AHY, Marzuki Alie Cs Ajukan Gugatan ke PN Jakpus
Indonesia
Lawan AHY, Marzuki Alie Cs Ajukan Gugatan ke PN Jakpus

Enam mantan kader Partai Demokrat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait keputusan pemecatan dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Waspada, Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 27 Wilayah Ini
Indonesia
Waspada, Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 27 Wilayah Ini

Suhu udara pada hari ini di Tanah Air berkisar mulai dari 20 derajat hingga 33 derajat celsius

 Beda Keinginan Presidential Threshold Partai Pendukung Jokowi
Indonesia
Beda Keinginan Presidential Threshold Partai Pendukung Jokowi

PKB mengajak parpol lainnya untuk bersama-sama menyuarakan adanya revisi terbatas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, khususnya terkait besaran PT.

Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan
Indonesia
Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan

Pekerjaan seorang jurnalis dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers.

Pemprov Jabar Diminta Jadikan Bandara Kertajati Pusat Logistik e-Commerce
Indonesia
Pemprov Jabar Diminta Jadikan Bandara Kertajati Pusat Logistik e-Commerce

"Dengan membangun ekosistem digital free trade zone di Kertajati Airport, maka memberikan daya tarik bagi global player e-commerce untuk menjadikannya sebagai hub connectivity untuk distribusi nasional bahkan sampai Asia Pasifik," ujar Akbar

Kontrol Pengunjung Pusat Belanja, Pemkot Bandung Kerahkan Ratusan Petugas
Indonesia
Kontrol Pengunjung Pusat Belanja, Pemkot Bandung Kerahkan Ratusan Petugas

Pekan terakhir Ramadan atau jelang Idul Fitri, warga akan memadati pusat-pusat belanja untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.

KPU Depok Tunda Penetapan Idris-Imam Jadi Pemenang Pilkada
Indonesia
KPU Depok Tunda Penetapan Idris-Imam Jadi Pemenang Pilkada

Penentuan tanggal pelaksanaannya sudah disesuaikan berdasarkan pada tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di MK dan kebijakan pilkada yang diatur oleh KPU RI.

Azis Syamsuddin Bungkam Ditanya Soal Punya 'Orang Dalam' di KPK
Indonesia
Azis Syamsuddin Bungkam Ditanya Soal Punya 'Orang Dalam' di KPK

Perkembangannya nanti disampaikan lebuh lanjut

KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT
Indonesia
KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT

"Maka KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali