Masa Kampaye Dipersingkat, Kampanye Digital Harus Diatur Bendera Partai Politik. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Tahapan dan jadwal pemilu akan segera dibahas KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR. Salah satu usulan yang mengemuka adalah mempersingkat masa kampanye Pileg dan Pilpres maupun Pilkada.

Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, usulan agar masa kampanye Pemilu 2024 dipersingkat, bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi pada tahapan pengadaan serta penyebaran logistik.

Baca Juga:

Megawati Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

"Beberapa pandangan fraksi-fraksi di Komisi II DPR menginginkan agar masa kampanye yang lebih singkat, efektif, dan efisien. Masa kampanye akan berkorelasi dengan tahapan pengadaan dan penyebaran logistik dalam konteks kepemiluan," kata Rifqi di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, pemerintah sudah mengusulkan agar masa kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan selama 120 hari dan sedang dilakukan pendalaman oleh Komisi II DPR.

Komisi II DPR sedang melakukan pendalaman terkait masa kampanye karena pembahasan tahapan Pemilu 2024 akan dilakukan setelah masa reses yaitu pertengahan Mei 2022.

"Selama ini masa kampanye dibuat lama agar proses pencetakan dan pendistribusian logistik bisa dilakukan dengan baik," ujarnya.

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)
Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

Namun menurut dia, untuk mempersingkat masa kampanye harus mengubah regulasi agar efektif dan efisien terkait proses pengadaan logistik pemilu.

Dia mencontohkan, harus diberikan kepercayaan kepada masing-masing KPU di tingkat provinsi untuk melakukan pencetakan dan distribusi logistik pemilu agar berkorelasi dengan masa kampanye.

"Kami juga mendorong kampanye secara digital yang saat ini banyak digandrungi politisi namun normanya belum diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan," katanya.

Hingga saat ini masih terdapat perbedaan antara pemerintah, DPR dan KPU soal lamanya masa kampanye. DPR mengusulkan 60-70 hari, KPU mengusulkan 120 hari dan pemerintah mengusulkan 90 hari. (Pon)

Baca Juga:

Begini Pembagian Tugas Anggota Bawaslu 2022-2027 Hadapi Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan: RUU KIA Mengatur Upah Bagi Ibu Yang Cuti Melahirkan Selama 6 Bulan
Indonesia
Puan: RUU KIA Mengatur Upah Bagi Ibu Yang Cuti Melahirkan Selama 6 Bulan

RUU KIA ini, kata Puan, hadir sebagai harapan agar anak-anak kita sebagai penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal.

Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fitri Maulidiyanti menilai, janji Jokowi melakukan reformasi Polri demi meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri juga dianggap belum berhasil.

Susunan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi
Indonesia
Susunan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi

Sejumlah mantan presiden serta mantan wakil presiden akan menghadiri upacara tersebut. Pembacaan naskah proklamasi akan dibacakan Ketua DPD RI Lanyalla Mattalittii.

Jadi Sentral, Stasiun Manggarai Bakal Miliki 18 Jalur Aktif
Indonesia
Jadi Sentral, Stasiun Manggarai Bakal Miliki 18 Jalur Aktif

Pengembangan Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral pertama dan terbesar di Indonesia diproyeksikan akan menjadi episentrum baru dari pergerakan masyarakat di kawasan aglomerasi Jabodetabek.

Peran Komcad Jadi Strategi Antisipatif Pertahanan Indonesia
Indonesia
Peran Komcad Jadi Strategi Antisipatif Pertahanan Indonesia

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pun baru saja menetapkan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2022.

Presiden Filipina Ingin Lihat Produk Asli Indonesia, Jokowi Ajak Jalan ke Sarinah
Indonesia
Presiden Filipina Ingin Lihat Produk Asli Indonesia, Jokowi Ajak Jalan ke Sarinah

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan antusias mengajak Presiden Ferdinand Romualdez Marcos Jr dan Ibu Negara Filipina Louise Araneta Marcos melihat produk-produk asli Indonesia.

Legislator Syaratkan Merger 103 Hotel BUMN Harus Kerek Dividen
Indonesia
Legislator Syaratkan Merger 103 Hotel BUMN Harus Kerek Dividen

Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menggabungkan 103 hotel milik BUMN mendapat dukungan dari DPR RI.

Survei Indikator: Simulasi Duet Ganjar-Erick Tertinggi, Kalahkan Anies-AHY dan Prabowo-Puan
Indonesia
Survei Indikator: Simulasi Duet Ganjar-Erick Tertinggi, Kalahkan Anies-AHY dan Prabowo-Puan

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi memaparkan elektabilitas tunggal para tokoh capres berefek pada tingkat elektabilitas saat dipasangkan dengan cawapresnya.

KPK Sita Uang Ratusan Juta di Batam Diduga Terkait Korupsi Lukas Enembe
Indonesia
KPK Sita Uang Ratusan Juta di Batam Diduga Terkait Korupsi Lukas Enembe

Uang tersebut diduga terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Pemkot Surabaya Bakal Terima Puluhan Bus Listrik Usai KTT G20
Indonesia
Pemkot Surabaya Bakal Terima Puluhan Bus Listrik Usai KTT G20

Bus listrik tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah armada Surabaya Bus, Trans Semanggi Surabaya hingga feeder.