Marzuki Alie: Kami Siap untuk Kalah Marzuki Alie (tengah). (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utama (Sumut), Marzuki Alie menyatakan pihaknya siap menerima kekalahan.

Hal itu disampaikan Marzuki merespons keputusan pemerintah yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat pimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Kami sudah siapkan keterangan. Memang kami tahu, kami siap untuk kalah, pers rilisnya sudah ada," kata Marzuki saat dikonfirmasi, Rabu (31/3).

Baca Juga:

Kubu AHY: Keputusan Pemerintah Pertegas KLB Deli Serdang Ilegal

Marzuki mengaku belum bisa menjelaskan apakah kubu Moeldoko bakal melakukan gugatan ke pengadilan seiring keputusan pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil KLB.

"Ya kami nanti pelajari dulu," ujar mantan Ketua DPR ini.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut yang diajukan oleh Moeldoko, Johni Allen Marbun dkk.

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

Menkumham Yasonna Laolly menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen fisik yang diajukan oleh kubu Moeldoko, masih ditemukan beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

"Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak," kata Yasonna Laolly saat jumpa pers virtual pada Rabu (31/3).

Baca Juga:

Menkumham Tepis Tudingan Intervensi Pemerintah Terkait Kisruh Demokrat

Yasonna menambahkan, beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi kubu Moeldoko itu antara lain menyangkut AD/ART Partai Demokrat dalam keikutsertaan DPP, DPD, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Adapun terkait argumentasi tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang bukan kewenangan Kemenkumham. Sebab, yang terdaftar di Kemenkumham AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

"AD/ART, kami menggunakan rujukan yang telah disahkan di Kemenkumham 2020. Lalu argumen tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang kami tidak berwenang menilainya, biar itu menjadi ranah pengadilan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut Kekisruhan di Partai Demokrat Harusnya Sudah Selesai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Perintahkan Semua Kementerian dan Lembaga Ubah Ruang Diklat Jadi Tempat Isolasi
Indonesia
Jokowi Perintahkan Semua Kementerian dan Lembaga Ubah Ruang Diklat Jadi Tempat Isolasi

"Apalagi mereka mempunyai anggaran sendiri untuk penanganan wabah corona," kata Luhut.

Selama Periode Lebaran Tarikan Duit Capai Rp34,8 Triliun
Indonesia
Selama Periode Lebaran Tarikan Duit Capai Rp34,8 Triliun

Penyediaan kebutuhan uang tunai tersebut telah memperhatikan berbagai asumsi makroekonomi terkini dan kondisi terkait penyebaran pandemi COVID-19.

Hari ini, Indonesia Terima 15 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac
Indonesia
Hari ini, Indonesia Terima 15 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac

Menkes meminta bantuan daerah, atau swasta untuk bisa bahu-membahu membantu jika kesulitan untuk bisa menyalurkan 426 juta vaksin.

510 Calhaj Solo Gagal Berangkat, Kemenag Pastikan Uang Pendaftaran Haji Aman
Indonesia
510 Calhaj Solo Gagal Berangkat, Kemenag Pastikan Uang Pendaftaran Haji Aman

"Semua uang biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah dibayarkan oleh para calon haji, kami tetap tersimpan dengan aman," papar dia

[HOAKS atau FAKTA]: Alat Pembersih Rapid Test Sebabkan Penyakit Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Alat Pembersih Rapid Test Sebabkan Penyakit Kanker

Mitja Pogorevc mengunggah gambar pembersih rapid test COVID-19 dengan narasi klaim bahwa alat tersebut mengandung etilene oksida yang memiliki sifat kanker genotoxic.

Reaktif COVID-19, Puluhan Demonstran Tolak Omnibus Law Dievakuasi ke Wisma Karantina
Indonesia
Reaktif COVID-19, Puluhan Demonstran Tolak Omnibus Law Dievakuasi ke Wisma Karantina

Jika nantinya hasil swab mereka positif, mereka akan tak dibawa ke Wisma Atlet

Kampung Tangguh Jaya Diyakini Mampu Perlambat Laju Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Kampung Tangguh Jaya Diyakini Mampu Perlambat Laju Penambahan Pasien COVID-19

"Sementara satu kecamatan lainnya angka positif virus Corona berhasil ditekan seminimal mungkin kasusnya,” kata Fadil

Pemberlakuan Ganjil Genap, Polda Metro Minta Anies Tambah Angkutan Umum
Indonesia
Pemberlakuan Ganjil Genap, Polda Metro Minta Anies Tambah Angkutan Umum

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta agar kapasitas transportasi massal di Jakarta ditambah.

Dua Rumah di Sukabumi Ambruk Pascagempa, Kerugian Capai Rp300 Juta
Indonesia
Dua Rumah di Sukabumi Ambruk Pascagempa, Kerugian Capai Rp300 Juta

Dua rumah di Kampung Linggaresmi, Kabupaten Sukabumi, Jabar, ambruk pascagempa bumi bermagnitudo 5.0 yang terjadi sekitar pukul 16.23 WIB pada Selasa (27/4).

Pakai Teknologi Digital, Kemensos Salurkan 3 Program Bansos di Saat PPKM Darurat
Indonesia
Pakai Teknologi Digital, Kemensos Salurkan 3 Program Bansos di Saat PPKM Darurat

Tiga jenis bansos yang akan digelontorkan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).