Marullah Klarifikasi Polemik Pelantikan Pj Sekda DKI Langkahi Keputusan Presiden Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Acara pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi bola panas. Sebab, penentuan jabatan Pj Sekda DKI merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang nantinya diputuskan oleh presiden.

Dalam undangannya, Gubernur Anies Baswedan akan menggantikan Sekda DKI Marullah Matali dengan Sigit Wijatmoko yang kini menjabat sebagai Asisten Pememrintahan Setda DKI Jakarta. Namun, agenda tersebut ternyata dibatalkan.

Menyikapi hal tersebut, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali menjelaskan, rencana pelantikan pj sekda merupakan bentuk tertib administrasi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.

Baca Juga:

Anak Buah Anies Hormati DPRD Buat Pansus Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Hal ini didasari penugasan Sekda sebagai petugas haji daerah tertanggal 16 Juni sampai dengan 5 Agustus 2022 atau selama 37 hari kerja melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 552 Tahun 2022 tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.

Tatapi, Marullah memutuskan untuk pulang ke tanah air lebih cepat daripada jadwal yang telah ditentukan yaitu 5 Agustus 2022. Dia mengaku baru mengabarkan kepulangan sesudah tiba di Jakarta.

"Karena tidak berkoordinasi dulu, ternyata kembali aktifnya saya ini bersamaaan harinya dengan rencana pelantikan penjabat (pj) sekda sesuai isi surat dari Mendagri, di mana pj harus dilantik dalam 5 hari kerja sejak surat dikeluarkan. Oleh karena saya sudah kembali aktif, maka tidak diperlukan lagi pj, maka pelantikan ditiadakan," ungkap Marullah.

Pemprov DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah Pasal 1, 2 dan 5. Pada peraturan tersebut, sekda yang mendapatkan penugasan dan berakibat tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 hari kerja dan kurang dari 6 bulan, maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengangkat pj sekda untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Baca Juga:

Banjir masih Genangi Jakarta, PSI Sebut jadi Catatan Hitam Anies

Marullah menambahkan, pj sekda bukan merupakan pejabat definitif sekretaris daerah. Pj sekda adalah pejabat sementara yang diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas.

Pelantikan pj sekda merupakan tindak lanjut tertib administrasi di mana Nota Dinas Sekretaris Daerah kepada Gubernur Nomor e-0083/KA.02.00 hal Permohonan izin melaksanakan tugas selaku Petugas Haji Daerah (PHD) Sekretaris Daerah.

Kemudian, Kepala BKD DKI Jakarta telah mengirimkan Nota Dinas kepada Gubernur DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2002 perihal tindak lanjut permohonan izin Sekretaris Daerah melaksanakan tugas selaku Petugas Haji Daerah (PHD).

Selanjutnya, terbit Surat Perintah Tugas Gubernur kepada Asisten Pemerintahan Sekda tanggal 17 Juni 2022 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta terhitung mulai tanggal 17 Juni 2022. Sesuai ketentuan di PP no 3 tahun 2018, masa tugas Plh adalah 15 hari dan diatas 15 hari maka Plh harus diubah statusnya menjadi Pj.

Atas dasar Nota Dinas Kepala BKD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta bersurat kepada Mendagri dengan Nomor 344/OT.01 tanggal 28 Juni 2022 perihal Permohonan Persetujuan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan pengangkatan Penjabat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Mendagri No. 821/4089/SJ tgl 14 Juli 2022.

Namun, ternyata Sekda Marullah pulang ke Jakarta lebih awal. Maka, terhitung mulai tanggal 18 Juli 2022, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali sudah melaksanakan tugas kembali.

"Dengan demikian, pada prinsipnya Gubernur DKI Jakarta sudah melakukan tertib administrasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Maka, pernyataan terkait Gubernur yang dianggap melangkahi kewenangan Presiden adalah salah. Justu, Gubernur sedang menjalankan tertib administrasi pemerintah sesuai dengan PP No 3 Tahun 2018," tutup Marullah. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Geram Anies Langkahi Jokowi Lantik Sigit Jadi Pj Sekda DKI

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelonggaran PPKM, Jumlah Penumpang KRL Alami Lonjakan
Indonesia
Pelonggaran PPKM, Jumlah Penumpang KRL Alami Lonjakan

Per 17 Oktober perjalanan KRL per hari sebanyak 999 perjalanan

Akhir Tahun, Kemenkes Targetkan 60 Persen Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Akhir Tahun, Kemenkes Targetkan 60 Persen Vaksinasi COVID-19

Kementerian Kesehatan optimistis Indonesia dapat melampaui target vaksinasi COVID-19 di atas angka 50 persen pada tahun 2021.

[HOAKS atau FAKTA]: Istri Wakil Presiden Ukraina Ikut Perang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Istri Wakil Presiden Ukraina Ikut Perang

Beredar informasi berupa foto yang beredar di Facebook seorang perempuan dengan seragam militer yang diklaim sebagal istri dari Wakil Presiden Ukraina.

[HOAKS atau FAKTA]: Keramas dan Minum Es Penyebab Kanker Rahim
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Keramas dan Minum Es Penyebab Kanker Rahim

Beredar informasi di media sosial (medsos) Facebook mengenai asal usul kanker rahim.

Nasib Duet Anies-AHY Ada di Tangan Surya Paloh dan SBY
Indonesia
Nasib Duet Anies-AHY Ada di Tangan Surya Paloh dan SBY

Duet Anies-AHY tergantung pada keputusan Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Harga Batu Bara Dunia Melesat, Pemerintah Diminta Perketat DMO
Indonesia
Harga Batu Bara Dunia Melesat, Pemerintah Diminta Perketat DMO

"Hal ini kurang adil dan mendorong pengusaha untuk memilih tidak melakukan kontrak dengan PLN," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini dalam keterangan tertulis, Kamis (4/8).

197 Pasien Omicron di RSDC Wisma Atlet Telah Sembuh
Indonesia
197 Pasien Omicron di RSDC Wisma Atlet Telah Sembuh

RSDC Wisma Atlet kembali menyampaikan kabar baik penanganan kasus COVID-19 khususnya varian Omicron.

KPU Usulkan Pemilu Digelar 14 Februari 2024
Indonesia
KPU Usulkan Pemilu Digelar 14 Februari 2024

“Dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024,” ujar Pramono kepada wartawan, Kamis (20/1).

Menkeu Sebut Sejumlah Kepala Daerah Tertarik Bangun Kawasan Industri Halal
Indonesia
Menkeu Sebut Sejumlah Kepala Daerah Tertarik Bangun Kawasan Industri Halal

Sejumlah kepala daerah tertarik membangun kawasan industri halal di wilayahnya.

Gibran Tegaskan Siap Dipanggil KPK
Indonesia
Gibran Tegaskan Siap Dipanggil KPK

"Belum ada surat panggilan dari KPK. Ya dibuktikan saja laporannya. Kalau dipanggill yoh tak teko (ya saya datang) enak kan," kata Gibran di Balai Kota, Selasa (18/1).