Maria Pauline Lumowa Tunjuk Pengacara dari Kedubes Belanda Tersangka kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa. Foto: Kemenkumham

MerahPutih.com - Tersangka kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa telah menunjuk pengacara dari Kedutaan Besar (Kedubes) Belanda. Maria diketahui saat ini telah menjadi warga negara Belanda.

"Bantuan hukum tetap harus diberikan, boleh menunjuk pengacaranya sendiri dan ibu Pauline tadi sudah mengatakan punya kuasa hukum, dari Kedubes (Belanda)," kata Menko Polhukam Mahfud MD di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (9/7).

Baca Juga

Ramai Pembobol Bank Maria Lumowa Dicokok, Saham BNI Malah Anjlok

Dalam kesempatan ini, Mahfud memberikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Serbia yang turut membantu meringkus Maria. Sebab, Maria sudah diringkus oleh NCB Interpol Serbia sejak Juli 2019 lalu.

"Betapa baiknya kerja sama yang dilakukan, fasilitas, dan bantuan yang diberikan Presiden Serbia sehingga buronan ini menjadi kita bisa bawa," ujarnya.

Tersangka kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa
Tersangka kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa. Foto: Kemenkumham

Mahfud juga mengapresiasi kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang selama setahun terakhir intens berkomunikasi dan melakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Serbia dalam upaya ekstradisi terhadap perempuan yang buron selama 17 tahun itu.

"Kalau lewat kira-kira seminggu dari sekarang kemungkinan akan lolos lagi. Karena pada tanggal 17 yang akan datang, masa penahanan di Serbia akan habis dan harus dilepas, kalau tidak segera terjadi kesepakatan penyerahan ini," tegas Mahfud.

Diketahui, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 Triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari 'orang dalam' karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Baca Juga

Kerja Dalam Senyap, Pujian Mahfud Pada Yasonna Bawa Buronan Kakap

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Panglima TNI Minta Tim SAR Cari Black Box CVR
Indonesia
Panglima TNI Minta Tim SAR Cari Black Box CVR

Black box atau kotak hitam untuk FDR pesawat Sriwijaya Air SJ 182 sudah ditemukan oleh TNI AL

Dewas KPK Dinilai Lambat Proses Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Dinilai Lambat Proses Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Bahkan tindakan Firli itu berpotensi melanggar hukum

Pleno Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon, Bajo Kurang LHKPN dan Teguh Surat PAW
Indonesia
Pleno Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon, Bajo Kurang LHKPN dan Teguh Surat PAW

"Hasil pleno penelitian administrasi persyaratan keempat calon yang maju Pilwakot Solo, hanya milik Gibran yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat," kata dia.

Anies Bawedan Dinilai Abaikan Eksistensi KIP DKI
Indonesia
Anies Bawedan Dinilai Abaikan Eksistensi KIP DKI

Jika kevakuman dibiarkan berlama-lama, maka akan berpotensi terjadi Maladministrasi

Polisi Pastikan Perayaan Idul Fitri di Jakarta Kondusif
Indonesia
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ajukan Praperadilan dan Penangguhan Penahanan
Indonesia
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ajukan Praperadilan dan Penangguhan Penahanan

"Satu upaya praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan HRS," kata pengacara Rizieq, Aziz Yanuar

Bogor Siapkan Kantor Dinas dan GOR untuk RS Darurat COVID-19
Indonesia
Bogor Siapkan Kantor Dinas dan GOR untuk RS Darurat COVID-19

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat akan menggunakan kantor dinas dan gelanggang olahraga (GOR) untuk rumah sakit darurat penanganan COVID-19.

Komentari Survei Indo Barometer, Taufik: Era Anies RW Terdampak Banjir Lebih Sedikit
Indonesia
Komentari Survei Indo Barometer, Taufik: Era Anies RW Terdampak Banjir Lebih Sedikit

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini juga mengaku memiliki data bila di era Anies Banjir lebih sedikit setiap RW.

 Survei 100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Kemenag Dinilai Miliki Kinerja Paling Buruk
Indonesia
Survei 100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Kemenag Dinilai Miliki Kinerja Paling Buruk

Peringkat pertama adalah Kementerian Agama (Kemenag). Posisi berikutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan KKP.