Margarito Kamis Tak Setuju TWK KPK Disebut Tidak Berdasarkan Hukum Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis (Antaranews)

Merahputih.com - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengaku tidak sependapat dengan beberapa pihak yang menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berdasarkan hukum.

"Loh, perubahan UU KPK hukum atau bukan? kalau yang terjadi atau tes itu perintah UU bukan, kalau sesuai UU berdasarkan hukum bukan, jadi yang benar saja deh," kata Margarito, Rabu (26/5).

Baca Juga:

51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Kepala BKN Klaim tak Abaikan Arahan Jokowi

Belakangan muncul surat yang dikirimkan sejumlah guru besar ke Presiden Jokowi di dalam polemik tidak lulusnya sebagian kecil pegawai lembaga antirasuah.

Surat tertanggal 24 Mei 2021 itu diketahui memiliki beberapa poin. Satu di antaranya tentang penyelenggaraan TWK yang dianggap melanggar hukum.

Margarito menyadari surat dari para guru besar itu dilayangkan setelah beberapa pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Namun alumnus Universitas Hasanuddin itu mengatakan banyak pegawai KPK yang lulus TWK. Hal itu mencerminkan tes tersebut tidak bermasalah dari sisi mana pun.

"Kenapa orang lain lulus, kenapa ada yang tidak lulus. Pertanyaan itu menjelaskan bahwa ada ribuan yang lulus dan sekian yang tidak lulus. Normal kok," beber mantan anggota Panitia Seleksi Komisioner KPK itu.

Baca Juga:

Pimpinan KPK Tutup Rapat Nama 51 Pegawai yang Akan Dipecat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentunya wajib taat terhadap konstitusi dalam menyikapi polemik yang muncul akibat tidak lulusnya sebagian pegawai KPK.

"Presiden harus pegang undang-undang. Sudah, presiden kewajiban memegang undang-undang," ujar Margarito. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Positif COVID-19 Mingguan Meroket, Rata-rata BOR Nasional 13,89 persen
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Mingguan Meroket, Rata-rata BOR Nasional 13,89 persen

Pemerintah juga sudah mulai memilih pasien COVID-19 yang bisa dirawat di rumah sakit

KPK Tegaskan Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Pembuktian Dakwaan
Indonesia
KPK Tegaskan Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Pembuktian Dakwaan

KPK akan menuangkan dan merumuskan seluruh fakta-fakta sidang

Delegasi G20 Susun Komunike Pemulihan Ekonomi
Dunia
Delegasi G20 Susun Komunike Pemulihan Ekonomi

Komunike tersebut selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) pada 17-18 Februari 2022.

9 Anggota DPR, 80 PNS dan Tenaga Ahli Positif COVID-19
Indonesia
9 Anggota DPR, 80 PNS dan Tenaga Ahli Positif COVID-19

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan terdapat sembilan anggota DPR, 80 pegawai PNS DPR dan tenaga ahli dewan terpapar virus corona.

Komnas HAM Diminta Hindari Ekspose Berlebihan di Kasus Brigadir J
Indonesia
Komnas HAM Diminta Hindari Ekspose Berlebihan di Kasus Brigadir J

Komnas HAM diingatkan agar bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menangani kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Emoh Laporkan Balik Dosen UNJ, Gibran Siap Ditangkap KPK kalau Salah
Indonesia
Emoh Laporkan Balik Dosen UNJ, Gibran Siap Ditangkap KPK kalau Salah

Gibran lebih memilih pada pelapor untuk membuktikan kesalahannya.

Pemerintah Pusat Diminta Segera Percepat Penanganan Korban Banjir di Kalbar
Indonesia
Pemerintah Pusat Diminta Segera Percepat Penanganan Korban Banjir di Kalbar

Pemerintah pusat diminta untuk cepat menangani korban banjir di lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir

Kapolri Tinjau Arus Balik, 563.593 Kendaraan Sudah Kembali ke Jabotabek
Indonesia
Kapolri Tinjau Arus Balik, 563.593 Kendaraan Sudah Kembali ke Jabotabek

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek langsung penerapan rekayasa lalu lintas saat arus balik di Tol Cikampek KM 28.

Stasiun Cikarang Layani KA Jarak Jauh Mulai 1 Februari 2022, Cek Jadwalnya
Indonesia
Stasiun Cikarang Layani KA Jarak Jauh Mulai 1 Februari 2022, Cek Jadwalnya

Untuk memberikan alternatif layanan transportasi darat khususnya kereta api jarak jauh (KAJJ) bagi masyarakat Cikarang dan sekitarnya, mulai 1 Februari 2022 Stasiun Cikarang melayani naik dan turun penumpang KAJJ.

Bayangan Jokowi tentang Ibu Kota Negara di Masa Depan
Indonesia
Bayangan Jokowi tentang Ibu Kota Negara di Masa Depan

Pembangunan IKN baru harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif.