Margarito Kamis Tak Setuju TWK KPK Disebut Tidak Berdasarkan Hukum Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis (Antaranews)

Merahputih.com - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengaku tidak sependapat dengan beberapa pihak yang menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berdasarkan hukum.

"Loh, perubahan UU KPK hukum atau bukan? kalau yang terjadi atau tes itu perintah UU bukan, kalau sesuai UU berdasarkan hukum bukan, jadi yang benar saja deh," kata Margarito, Rabu (26/5).

Baca Juga:

51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Kepala BKN Klaim tak Abaikan Arahan Jokowi

Belakangan muncul surat yang dikirimkan sejumlah guru besar ke Presiden Jokowi di dalam polemik tidak lulusnya sebagian kecil pegawai lembaga antirasuah.

Surat tertanggal 24 Mei 2021 itu diketahui memiliki beberapa poin. Satu di antaranya tentang penyelenggaraan TWK yang dianggap melanggar hukum.

Margarito menyadari surat dari para guru besar itu dilayangkan setelah beberapa pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Namun alumnus Universitas Hasanuddin itu mengatakan banyak pegawai KPK yang lulus TWK. Hal itu mencerminkan tes tersebut tidak bermasalah dari sisi mana pun.

"Kenapa orang lain lulus, kenapa ada yang tidak lulus. Pertanyaan itu menjelaskan bahwa ada ribuan yang lulus dan sekian yang tidak lulus. Normal kok," beber mantan anggota Panitia Seleksi Komisioner KPK itu.

Baca Juga:

Pimpinan KPK Tutup Rapat Nama 51 Pegawai yang Akan Dipecat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentunya wajib taat terhadap konstitusi dalam menyikapi polemik yang muncul akibat tidak lulusnya sebagian pegawai KPK.

"Presiden harus pegang undang-undang. Sudah, presiden kewajiban memegang undang-undang," ujar Margarito. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Lagi Tahanan KPK Diangkut ke RSD Wisma Atlet
Indonesia
Satu Lagi Tahanan KPK Diangkut ke RSD Wisma Atlet

"Ada 1 orang tahanan yang siang ini dipindahkan ke Wisma Atlet untuk menjalani perawatan dan isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif virus COVID-19," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/1).

Ketua DPD RI Apresiasi Keluarga Alm Akidi Tio Donasi Rp 2 T untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
Ketua DPD RI Apresiasi Keluarga Alm Akidi Tio Donasi Rp 2 T untuk Penanganan COVID-19

"Ini sebuah aksi nyata yang sangat luar biasa. Bantuan Rp 2 triliun itu sangat besar. Dan pastinya akan sangat membantu masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi," kata La Nyalla

Wagub Klaim Logistik Kebencanaan Jakarta Memadai
Indonesia
Wagub Klaim Logistik Kebencanaan Jakarta Memadai

Pemprov DKI Jakarta menyebut ketersediaan logistik yang dimiliki BPBD masih mencukupi dalam penanganan kebencanaan di ibu kota.

Subsidi Energi Solar di 2022 Bakal Berbasis Orang
Indonesia
Subsidi Energi Solar di 2022 Bakal Berbasis Orang

Evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar akan dilakukan, agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Konflik Palestina Meluas, Israel Balas Gempur Lebanon Selatan
Dunia
Konflik Palestina Meluas, Israel Balas Gempur Lebanon Selatan

Senin (17/5), gerilyawan Hizbullah Palestina menembakan proyektil ke Israel dari perbatasan Lebanon.

[HOAKS Atau FAKTA]: Virus Corona Menyebar Melalui Handphone Xiaomi
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Virus Corona Menyebar Melalui Handphone Xiaomi

Penularan virus corona juga dapat berasal dari hewan ke manusia.

Datangi Papua, Kapolri Waspadai Gangguan Keamanan Jelang PON 2021
Indonesia
Datangi Papua, Kapolri Waspadai Gangguan Keamanan Jelang PON 2021

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Papua.

 Polisi Selidiki 23 Laporan Dugaan Pungli Bansos di Tangerang
Indonesia
Polisi Selidiki 23 Laporan Dugaan Pungli Bansos di Tangerang

Deonijiu mengimbau, masyarakat yang telah menjadi korban pungli bansos agar segera melapor ke pihak kepolisian.

Satgas Gabungan Serbu Markas KKB di Kabupaten Puncak
Indonesia
Satgas Gabungan Serbu Markas KKB di Kabupaten Puncak

Personel keamanan gabungan TNI - Polri dari Satgas Pinang Sirih menyerbu markas kelompok kriminal bersenjata jaringan Goliat Tabunim.

Mudik 2021 Tidak Dilarang, Warga Diminta Bijak
Indonesia
Mudik 2021 Tidak Dilarang, Warga Diminta Bijak

Torig meminta Kemenhub, yang merupakan bagian dari tim Satgas COVID-19 harus menyiapkan strategi pengetatan penerapan protokol kesehatan di ruang lingkup kerjanya terutama pelayanan angkutan umum .