Maret, DPR Putuskan Pembahasan Revisi UU Pemilu

MerahPutih.com - Keputusan akhir terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu akan dilakukan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 yang akan dimulai pada 7 Maret 2021.

"Kami akan bicarakan lebih lanjut dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/2).

Dasco menjelaskan, revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjadi perhatian semua pihak di DPR sehingga penentuan Prolegnas Prioritas belum ditetapkan karena DPR RI masih menyerap aspirasi dan saling berkomunikasi antar-partai politik di DPR RI.

Baca Juga:

Alasan Wakil Ketua DPR Azis Ingin Revisi UU Pemilu

"Pada Masa Sidang depan akan dibicarakan lebih lanjut dalam Bamus dalam penentuan Prolegnas Prioritas 2021. Di sana akan diputuskan bersama apakah lanjut atau tidak," ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Herman Khaeron mengatakan, fraksi-nya mendukung pelaksanaan Pilkada di tahun 2022 dan 2023, ada beberapa argumen mengapa Pilkada dilakukan di tahun tersebut.

Pilkada 2020 yang dilakukan saat pandemik COVID-19 telah menunjukkan kesuksesan dalam pelaksanaannya. Namun di sisi lain, memberikan catatan akan menjadi kendala besar misalnya yang disampaikan pimpinan KPU yaitu apabila Pemilu dan Pilkada digabungkan di 2024 ini akan membuat persoalan karena KPU akan kewalahan.

Simulasi TPS. (Foto: MP/Teresa Ika)
Simulasi TPS. (Foto: MP/Teresa Ika)

"Saya memiliki catatan bahwa Pemilu 2019 yaitu Pilpres dan Pileg digabungkan, telah menyebabkan ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia," ucap-nya.

Ia meminta semua pihak menampung aspirasi dari masyarakat dan jangan sampai ada inkonsistensi dalam pembahasan RUU Pemilu. Karena, akan terlihat siapa yang diuntungkan dan dipentingkan jika Pilkada dilakukan di 2024 serta 278 daerah yang harus dilakukan penunjukan pelaksana tugas sehingga menyebabkan kekosongan pemerintahan di daerah.

"Tentu ini juga akan menjadi masalah tersendiri begitu juga dengan penganggaran, bayangkan saja jika Pilkada, Pilpres, Pileg digabungkan di tahun 2024,akan sangat membutuhkan biaya yang sangat besar dan tentu ini akan terjadi ketidakseimbangan anggaran," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

PPP Nilai UU Pemilu Tidak Perlu Direvisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Reaksi Rizieq saat Tahu Dirinya Dijadikan Tersangka oleh Polisi
Indonesia
Reaksi Rizieq saat Tahu Dirinya Dijadikan Tersangka oleh Polisi

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tetap tenang saat saat tahu dirinya ditetapkan tersangka.

Polda Metro Beberkan Alasan Tersangka Pelanggaran Prokes Holywings Tak Ditahan
Indonesia
Polda Metro Beberkan Alasan Tersangka Pelanggaran Prokes Holywings Tak Ditahan

Polda Metro Jaya telah menetapkan Manajer Outlet Kafe dan Bar Holywings, Kemang, Jakarta Selatan berinisial JAS sebagai tersangka karena melanggar aturan PPKM Level 3.

Animo Masyarakat Buat Vaksinasi di Bandung Tinggi
Indonesia
Animo Masyarakat Buat Vaksinasi di Bandung Tinggi

Saat ini, kata Yana, dosis pertama sudah mencapai 52 persen dan dosis kedua baru 30 persen. Kota Bandung miliki target vaksinasi sekitar 1.952.000 orang.

Pertambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Senin (28/12) Capai 1.272 Jiwa
Indonesia
Pertambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Senin (28/12) Capai 1.272 Jiwa

Positivity rate DKI ini melebihi standar kasus positif yang ditetapkan WHO

Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu Dicontoh Berbagai Negara
Indonesia
Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu Dicontoh Berbagai Negara

Core business penyelenggara pemilu adalah public trust. Kalau bisa mengelola kepercayaan itu dengan baik maka akan menghasilkan pilkada atau pemilu yang berintegritas.

Respons KPK soal Gibran dan Sritex di Kasus Suap Bansos Mensos Juliari
Indonesia
Respons KPK soal Gibran dan Sritex di Kasus Suap Bansos Mensos Juliari

Salah satunya mengenai keterkaitan antara anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dalam kasus ini.

Ketua DPC Solo: Kader PDIP Yang Disebut Celeng Untuk Tidak Putus Asa
Indonesia
Ketua DPC Solo: Kader PDIP Yang Disebut Celeng Untuk Tidak Putus Asa

Rudy mengemukakan, konotasi istilah celeng tidak semua negatif. Ia mengingat pesan orang tua yang menyebut jika jalan jangan seperti celeng lurus.

Diduga Langgar PPKM Darurat, Lurah Pancoran Mas Diperiksa Satgas COVID-19
Indonesia
Diduga Langgar PPKM Darurat, Lurah Pancoran Mas Diperiksa Satgas COVID-19

Lurah Pancoran Mas, Suganda yang menyelenggarakan hajatan pernikahan di hari pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperiksa Satgas COVID-19 Kota Depok.

Wapres Tinjau Simulasi Vaksinasi COVID-19 di Bekasi
Indonesia
Wapres Tinjau Simulasi Vaksinasi COVID-19 di Bekasi

Pemerintah menagetkan, vaksinasi COVID-19 di Indonesia diharapkan terealisasi pada akhir 2020 atau awal 2021.

Sepeda yang Lebih Kencang dari Kendaraan Bermotor Boleh 'Kuasai' Lajur Kanan?
Indonesia
Sepeda yang Lebih Kencang dari Kendaraan Bermotor Boleh 'Kuasai' Lajur Kanan?

Dishub tidak dapat memberikan sanksi kepada pesepeda road bike itu