Mas Anies Berkali-kali Minta Ditemani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. (MP/Asropih Opih)

Merahputih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kekosongan jabatan wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah berlangsung lebih dari satu tahun. PKS pun mendesak agar keputusan dapat segera diambil.

"Kalau PKS memahami proses, tetapi kalau ini mestinya bisa cepat selesai ketika semuanya berjiwa besar. Yang nggak boleh, legislatif ini membuat eksekutif ada dalam posisi yang tertekan. Karena Mas Anies sendiri sudah berkali-kali minta segera ditemani, gitu, berkali-kali," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/8).

Baca Juga: Wagub DKI Molor, Pengamat Salahkan Kekalahan Prabowo di Pilpres

Dia pun heran dengan Rapat Pimpinan Gabungan yang tak pernah berhasil digelar. Padahal, pansus pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno telah merampungkan tugasnya.

"Dan per Juni atau Mei sebetulnya sudah selesai tinggal diketok di rapimgab, 22 Juli harusnya diketok. Tapi tidak pernah terwujud rapimgabnya, rapat pimpinan gabungan, kaya di sini rapat pimpinan lah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD," ungkap dia.

Itu mestinya publik bertanya kenapa publik tidak ada rapimgab, padahal temen-temen pansus sudah menyelesaikan tugasnya," jelas Caleg terpilih DPR dari dapil DKI ini.

Mardani Ali Sera
Politikus PKS Mardani Ali Sera (Fotografer : Djo, Aziz/ PKSFoto)

Mardani menilai tak baik jika Anies bekerja tanpa wakil berkepanjangan. Sebab, menurutnya, proses pemilihan Wagub DKI bukanlah hal yang sulit. Apalagi, partai pengusung telah menyodorkan dua nama calon.

"Tentu merupakan kerugian bagi publik, setahun lebih Anies Baswedan tidak memiliki wakil. Dengan kompleksitas masalah dan kompleksitas beban, sangat tidak adil DKI tidak punya wakil. Padahal prosesnya sederhana," tuturnya.

Baca Juga: Anies Jengkel Kursi Wagub DKI Terlalu Lama Kosong

Diketahui, hingga kini belum ada Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ongen Sangaji pun memastikan pembahasan Wagub DKI tak bisa diselesaikan oleh anggota DPRD DKI periode 2014-2019. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH