Marak Kasus Keracunan MBG, Menkes Perintahkan Semua Daerah Kebut Penerbitan Sertifikat SLHS SPPG

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
Marak Kasus Keracunan MBG, Menkes Perintahkan Semua Daerah Kebut Penerbitan Sertifikat SLHS SPPG

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memerintahkan suku dinas kesehatan di setiap daerah untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Menkes, langkah ini diambil setelah terjadi berulang kasus keracunan MBG, dan masih ada SPPG yang belum memiliki sertifikat.

"Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi di dalam Minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya Bapak Ibu supaya bisa mempercepat penerbitas SLHS ini ke ribuan SPPG ini yang ada," kata Budi, saat rapat kerja dengan IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Baca juga:

Politikus Usul Nama MBG Diganti, Anggaran Juga Diberikan ke BPOM dan Kemenkes

Menkses menyatakan, penerbitan SLHS untuk makanan siap saji diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Budi pun sudah mengiformasikan hal tersebut ke suku dinas kesehatan (sudinkes) di tiap wilayah.

"SLHS ini memang diterbitkan oleh pemda, kadis kesehatan untuk setiap institusi yang memproduksi makanan siao saji. Kalau ini kan paket di BPOM, kalau yang siap saji itu di Kemenkes dan implementasinya dilakukan seluruh pemda," tutur dia.

Budi menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian terkait penerbitan SLHS. Ia menjelaskan, Kemenkes bakal mempermudah pembuatan SLHS.

Baca juga:

Cuma 1 dari Total 17 SPPG MBG di Solo Kantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi

"Ini nanti akan diterbitkan oelh Sudinas Kesehatan, dan hari Senin kemarin. Saya sudah meeting dengan Pak Tito, Pak Mendagri ke seluruh Kab/Kota dinkesnya untuk bisa menjelaskan agar bisa menjelaskan dan membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan mewajibkan setiap SPPG memiliki SLHS sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif. Ia meminta proses penerbitan SLHS harus diselesaikan dalam waktu cepat.

“Secepatnya. Mungkin kalau bicara target hitungan minggu harus selesai semuanya untuk memastikan bahwa semua dapur memiliki SLHS,” kata Prasetyo usai rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, kawasan Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9). (Pon)

#Keracunan Massal MBG #Budi Gunadi Sadikin #Makan Bergizi Gratis
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN kini sudah menutup lebih dari 2.000 dapur MBG. Alasannya karena SPPG tersebut tidak memenuhi syarat higiene.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Dana operasional sebesar Rp 3.000 menggunakan mekanisme at cost, yakni berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Indonesia
Ribuan Dapur MBG Tidak Hygiene dan Tidak Laporkan Dana Harian Bakal Ditutup
BGN juga telah menutup secara permanen sejumlah dapur yang dinilai melakukan kelalaian secara sengaja, termasuk dapur di Karo, Semarang, dan Blora.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Ribuan Dapur MBG Tidak Hygiene dan Tidak Laporkan Dana Harian Bakal Ditutup
Indonesia
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Salah satu bentuk pelibatan pemerintah daerah yakni inspeksi terhadap operasional SPPG.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Indonesia
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
BGN menghentikan operasional 6.100 dapur MBG karena laporan penggunaan dana harian belum dipenuhi. Sudaryono menegaskan persoalannya bukan kekurangan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
Indonesia
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
BGN mulai menerapkan MBG prasmanan. Sebanyak 10 ribu SPPG ditargetkan rampung hingga akhir 2026.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
Indonesia
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Sudaryono mengungkapkan kasus keracunan di Bogor disebabkan pembelian bahan makanan jadi.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Indonesia
BGN Ungkap 3 Penyebab Dana Operasional SPPG untuk Program MBG Tidak Cair
BGN mengungkap tiga penyebab dana operasional SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis tidak cair, mulai dari pelaporan hingga penggunaan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
BGN Ungkap 3 Penyebab Dana Operasional SPPG untuk Program MBG Tidak Cair
Bagikan