Marak Kasus Kekerasan Seksual, DPR: RUU TPKS Harus Segera Disahkan Ilustrasi. (MP/Alfi Ramadhani)

MerahPutih.com - Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lembaga pendidikan di Indonesia dinilai menjadi momentum yang tepat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

"Jadi momentum ini menjadi pas dengan upaya mempercepat pengesahan RUU TPKS, karena akan menumbuhkan kesadaran hukum dalam pikiran kita, secara proporsional," kata anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan dalam keterangannya, Senin (13/12).

Ia antas menyinggung kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Bandung, Jawan Barat. Menurutnya, pihak yang perlu dihakimi dalam kasus tersebut adalah pelaku, bukan pesantrennya.

Baca Juga:

Darurat Kekerasan Seksual, Ridwan Kamil Desak RUU TPKS Segera Disahkan

"Lalu bagaimana tanggung jawab lembaga tersebut. Dalam RUU TPKS ada pasal pemulihan korban, yang programnya melibatkan lembaga tempat kejadian, dalam hal ini pesantren tersebut," ujarnya.

Politikus Partai NasDem ini menilai, kesadaran hukum masyarakat sudah meningkat, sehingga tidak ada alasan lagi menunda pengesahan RUU TPKS.

Menurut Farhan, para pelaku kekerasan seksual tidak hanya harus dijerat hukuman maksimal hingga kebiri untuk memutus mata rantai potensi pelecehan.

Baca Juga:

KSP Apresiasi Keputusan Baleg Jadikan RUU TPKS Inisiatif DPR

Mobilitas fisik maupun mobilitas sosial mereka, lanjut Farhan, juga perlu dibatasi. Sebab dampak perbuatan pelaku merusak kondisi sosial para korban.

"Pelaku kejahatan kekerasan seksual harus menanggung beban jangka panjang, sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial, karena korban kejahatan kekerasan seksual harus menanggung dampak jangka panjang pula," tegas dia. (Pon)

Baca Juga:

Ada Drama Penolakan dari PKS, RUU TPKS Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD DKI Nilai Pemprov Salah Kaprah dalam Uji Emisi
Indonesia
DPRD DKI Nilai Pemprov Salah Kaprah dalam Uji Emisi

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terus melakukan kegiatan uji emisi gas buang kendaraan bermotor sejak tahun lalu.

Obama Umumkan Positif Terinfeksi COVID-19
Dunia
Obama Umumkan Positif Terinfeksi COVID-19

Mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama pada Minggu (13/3) mengatakan bahwa dirinya positif terinfeksi COVID-19.

PKS Harap Tak Ada Anggaran Negara untuk Isu Jokowi 3 Periode
Indonesia
PKS Harap Tak Ada Anggaran Negara untuk Isu Jokowi 3 Periode

Mardani Ali Sera berharap tak ada anggaran negara yang digunakan untuk mengkapitalisasi isu penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Pengamat Nilai Deklarasi Dini Capres 2024 Tidak akan Katrol Elektabilitas Parpol
Indonesia
Pengamat Nilai Deklarasi Dini Capres 2024 Tidak akan Katrol Elektabilitas Parpol

Pilpres 2024 masih tiga tahun lagi, tetapi para relawan sudah mendeklarasikan dukungan kepada sejumlah tokoh untuk menjadi calon presiden 2024.

Obligor Sjamsul Nursalim Bayar Utang BLBI Rp 367,72 Miliar
Indonesia
Obligor Sjamsul Nursalim Bayar Utang BLBI Rp 367,72 Miliar

Satgas ini dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI Rp 110 Triliun.

Tarik Ulur Waktu Pemilu Dinilai Kontraproduktif
Indonesia
Tarik Ulur Waktu Pemilu Dinilai Kontraproduktif

Tarik ulur jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 dinilai kontraproduktif.

Positif COVID-19 Indonesia Bertambah 257 Kasus
Indonesia
Positif COVID-19 Indonesia Bertambah 257 Kasus

Kasus baru positif COVID-19 di Indonesia dalam tren melandai.

Kapolri Bakal Umumkan Tersangka ke-3 Tewasnya Brigadir J
Indonesia
Kapolri Bakal Umumkan Tersangka ke-3 Tewasnya Brigadir J

Bharada E telah mengubah kesaksiannya dan mengajukan diri sebagai justice collaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

DPD Bantah Kabar M Taufik Didepak dari Gerindra
Indonesia
DPD Bantah Kabar M Taufik Didepak dari Gerindra

M Taufik menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra DKI dan menjadi Wakil Ketua DPRD DKI.

Anies Hingga Tito Karnavian Digugat Warga ke PTUN Terkait Aturan PPKM
Indonesia
Anies Hingga Tito Karnavian Digugat Warga ke PTUN Terkait Aturan PPKM

Mereka juga meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sahnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021