Marahi Menteri dan Kepala Daerah, Jokowi Jengkel Semuanya Ruwet Presiden Joko Widodo menghadiri Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019, di Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (9/5) siang (@sekretariat.kabinet)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel dengan para menteri dan kepala daerah yang hingga kini belum bisa menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan karena ribetnya proses birokrasi perizinan.

"Saya pengen ngomong sama menteri-menteri kalau investasi kaya itu orientasi ekspor, subtitusi batang impor, kalau perlu enggak pakai izin. Izinnya diberikan kemudian," kata Jokowi, dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel ShangriLa Jakarta, Kamis, (9/6).

BACA JUGA: Presiden Berharap Tidak Ada Lagi Proyek Mangkrak karena Perizinan

Bahkan, Kepala Negara mengklaim dirinya sebetulnya ingin bisa mengatasi semua masalah itu sendiri. Namun, diakuinya, Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang besar dan luas.

"Jengkel saya! Enggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota saya layani sendiri. Masih sanggup saya layani sendiri. Lingkup provinsi sanggup layani sendiri, tapi ini lingkup negara besar, ini negara besar 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota," tutur Jokowi.

Jokowi
Presiden Joko Widodo menghadiri Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019, di Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (9/5) siang (@sekretariat.kabinet)

Presiden melihat penanganan defisit tersebut selama ini tidak kunjungan selesai karena perizinan di Indonesia terlalu ruwet. Padahal, kata dia, banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia.

"Contoh saja pembangkit listrik baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya ruwet, ruwet, ruwet. Saya, 5 tahun lalu saya cek betul berapa izin di situ. 259 izin!" sindir Jokowi.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Marah: "Saya Enggak Apa-Apa Dikatai Presiden Gila!"

Menurut Jokowi, 259 izin itu kini sudah dipangkas menjadi 58 izin, tetapi itu pun masih terlalu banyak. Presiden menilai, berinvestasi itu idealnya paling banyak memiliki lima izin.

Bahkan, kata Jokowi, seharusnya izin bisa diurus belakangan jika investasi yang masuk adalah yang berorientasi pada ekspor dan subtitusi barang impor. "Apa enggak terengah-engah investornya? Urus izin enggak mungkin 3 tahun, 259 izin, siapa yang kuat?" tutup sosok yang hampir pasti menjabat lagi sebagai Presiden untuk 5 tahun ke depan itu. (Knu)



Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH