Manuver Lengserkan Firli dari Kursi Ketua KPK Berpotensi Jadi Bumerang Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Manuver dari sekelompok orang untuk melengserkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri lewat Kapolri dengan melontarkan berbagai isu miring bisa menjadi bumerang. Pasalnya, hal itu lantaran tidak memiliki cukup bukti yang kuat.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi, menyinggung langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menarik kembali Firli Bahuri ke instansi kepolisian.

Baca Juga

Moeldoko Berkilah Pemecatan 51 Pegawai Kebijakan Pimpinan KPK

Andi menyarankan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan serangan kepada KPK agar berpikir ulang lantaran tidak memiliki cukup bukti yang kuat.

“Mulai dari tuduhan dendam pegawai tertentu atau kekuatan besar di belakang ini, menurut saya itu sepanjang belum bisa dibuktikan sebaiknya jangan diungkapkan,” ujar Andi Sandi kepada wartawan, Kamis (27/5).

Dia menegaskan, jika manuver-manuver tersebut dilakukan bisa menjadi bola api panas yang bakal membakar orang-orang itu sendiri jika tidak mampu membuktikannya.

“Kenapa saya katakan itu, karena bisa 'fire back'. Artinya ini kemudian bisa menyerang orang-orang yang menyatakan itu kalau tidak bisa membuktikan,” ujarnya.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/5/2021) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/5/2021) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Di sisi lain, sambung Andi, tidak ada satupun orang yang tidak ingin melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga menurutnya, argumentasi mengenai adanya manajemen yang tidak baik dalam upaya pemberantasan korupsi terlalu mengada-ada.

“Itu enggak bisa membantu pemberantasan korupsi,” tegas dia.

Andi menyampaikan, seharusnya para pegawai KPK atau pihak lain yang menyatakan manajemen KPK tidak pas. Sehingga harus menyampaikan argumentasinya sebelum peraturan perundang-undangan disahkan.

“Ini sekarang mereka bertindak di luar peraturan perundang-undangan, pertanyaan saya KPK ini lembaga negara atau swasta,” urai Sandi.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Mabes Polri pada Selasa (25/5) untuk mengantarkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Isi surat tersebut adalah soal permintaan penarikan Komjen Firli Bahuri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memberhentikan yang bersangkutan dari insitusi Polri.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, hal tersebut dilakukan lantaran selama menjabat sebagai pimpinan KPK, Firli banyak menciptakan kontroversi. Tindakan Firli disebutnya juga kerap meruntuhkan citra kepolisian.

“Dasar kami datang ke sini karena dalam pengamatan kami belakangan waktu terakhir ada serangkaian kontroversi yang dia ciptakan sehingga tindakan-tindakan itu meruntuhkan citra Polri di mata publik,” beber Kurnia. Kurnia menyebut pihaknya memiliki sejumlah laporan berkaitan kontroversi yang dibuat oleh Firli. Antara lain kasus pengembalian paksa Kompol Rossa pada tahun 2020 yang lalu.

“Ada kasus pelanggaran etik yang bersangkutan saat mengendarai helikopter mewah dan yang ketiga, yang paling fatal terkait dengan tes wawasan kebangsaan," jelas Kurnia.

Mengenai pembangkangan perintah Presiden yang menyebut tidak boleh ada pemberhentian terhadap 75 pegawai KPK. Dalam UU kepolisian, Kurnia menyebut sudah jelas tertulis jika Presiden adalah atasan dari Polri. (Knu)

Baca Juga

Lemkapi Sebut Kapolri Tak Punya Kuasa Copot dan Berhentikan Firli dari Ketua KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembuat Aplikasi Ilegal Dongkrak Orderan Gojek Ditangkap Polisi
Indonesia
Pembuat Aplikasi Ilegal Dongkrak Orderan Gojek Ditangkap Polisi

Temuan dari teknologi Gojek Shield yang Gojek laporkan kepada kami, mempermudah proses penindakan hukum

Polisi Amankan 33 Remaja saat Sidang Perdana Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Amankan 33 Remaja saat Sidang Perdana Rizieq Shihab

Sebanyak 33 remaja yang datang menyaksikan sidang dakwaan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur diamankan polisi, Selasa (16/3).

Berikut Temuan Terakhir Komnas HAM Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI
Indonesia
Berikut Temuan Terakhir Komnas HAM Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI

Tim pemantauan dan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan tujuh butir proyektil dan empat butir selongsong dari TKP penembakan enam laskar FPI.

Penyelenggara Pilkada Diminta Hindari Warung Kopi
Indonesia
Penyelenggara Pilkada Diminta Hindari Warung Kopi

Selain itu, penyelenggara tidak bergabung dalam grup Whatsapp atau platform lain yang di dalamnya ada peserta pilkada atau tim sukses.

Banjir dan Tanah Longsor di Manado Renggut 5 Korban Jiwa
Indonesia
Banjir dan Tanah Longsor di Manado Renggut 5 Korban Jiwa

Menurut keterangan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, ada lima korban tewas, satu orang hilang masih dalam pencarian serta 500 jiwa mengungsi yang masih dalam proses pendataan.

Demo Tolak UU Cipta Kerja Mereda, Polisi Tetap Berjaga di Istana dan Gedung DPR
Indonesia
Demo Tolak UU Cipta Kerja Mereda, Polisi Tetap Berjaga di Istana dan Gedung DPR

Yusri mengungkapkan pihaknya tetap akan melakukan penjagaan di sekitar gedung DPR/MPR RI dan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Muncul Selebaran Keluhan PPKM, Gibran: Tidak Ada yang Dipenjara karena Jualan
Indonesia
Muncul Selebaran Keluhan PPKM, Gibran: Tidak Ada yang Dipenjara karena Jualan

Selebaran keluhan akibat PPKM ditempel di sejumlah tembok rumah warga dan fasilitas umum, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (6/9).

Pemprov DKI Tarik Sepatu Raksasa yang Jadi Sasaran Aksi Vandalisme
Indonesia
Pemprov DKI Tarik Sepatu Raksasa yang Jadi Sasaran Aksi Vandalisme

Instalasi sepatu raksasa yang menjadi sasaran vandalisme yang berada di Sudirman terpaksa harus diangkut oleh Pemprov DKI untuk dilakukan pembersihan.

Desakan Hukuman Mati Bagi Mensos Juliari
Indonesia
Desakan Hukuman Mati Bagi Mensos Juliari

Pimpinan Partai tempat Juliari jadi kader dan pengurus Elit, hanya menegaskan jika mereka menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

Satu Tahun Pandemi, Belanja Sektor Kesehatan Capai Rp 490 Triliun
Indonesia
Satu Tahun Pandemi, Belanja Sektor Kesehatan Capai Rp 490 Triliun

Situasi itu menggambarkan betapa besarnya potensi usaha dan bisnis di sektor kesehatan yang saat ini bergulir di Indonesia.