MerahPutih.com - Pencalonan presiden (pencapresan) mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai NasDem pada 1 Oktober silam berhasil menyita perhatian publik. NasDem secara resmi menjadi salah satu partai politik (parpol) pertama yang sudah menentukan calon presiden (capres) yang akan mereka usung untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dan Anies pun menjadi salah satu capres yang sudah berkomitmen full akan bertarung di ajang demokrasi terbesar Indonesia tersebut.
Bukan hanya itu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengklaim berkoalisi dengan Partai demokrat dan PKS yang sudah 90%. Namun, tampaknya dia perlu menarik perkataannya. Melihat gestur politik terbaru, PKS bahkan Partai Demokrat secara terbuka menyebut masih banyak yang perlu disepakati perihal koalisi, khususnya terkait calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
Baca Juga:
Bukan tanpa alasan, posisi tawar ketiga partai dapat dikatakan berimbang. Berbicara kursi parlemen, Partai NasDem memperoleh 59 kursi, Partai Demokrat 54 kursi, dan PKS 50 kursi. Tidak ada selisih yang signifikan.
Tidak heran kemudian Partai Demokrat dan PKS merasa berhak mengusung kadernya sebagai cawapres pendamping Anies. Di sisi Demokrat, tentunya ada sang Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara, di sisi PKS, Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heryawan (Aher) santer diusung.
Langkah Anies seolah mulai lambat dalam konteks memilih cawapres. Padahal, sudah ada dua tokoh yang digadang-gadang akan mendampinginya.
Bahkan, di awal deklarasi, Ketum memberi keleluasaan kepada Anies untuk memilih pendamping – dengan harapan Anies bisa menemukan pasangan yang bisa berkontribusi baik untuk pemenangan maupun pada saat bila terpilih sebagai presiden.
Satu bulan setelah posesi pencapresan, perbincangan Anies telah berkembang menjadi upaya mencari pasangan yang paling cocok untuk jadi teman bertarungnya pada 2024 nanti.
Salah satu nama yang muncul kemudian adalah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan alias Aher. Gagasan ini menguat setelah Anies mengikuti sebuah acara forum diskusi yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 30 Oktober lalu.
Dalam acara tersebut, Anies bahkan menggoda Aher dengan mengatakan Gubernur Jabar yang pernah menjabat dua periode tersebut tidak hanya cocok menjadi seorang pendamping istri, melainkan juga jadi pendamping capres.
Tidak lama setelah itu, obrolan tentang pasangan Anies-Aher mencuat di media sosial dan juga di jalanan. Bahkan, baliho yang mempromosikan pasangan para mantan gubernur itu tidak hanya muncul di Jakarta, tapi juga di Solo, Jawa Tengah (Jateng).
Sebelumnya, pada 25 Oktober, Anies menggelatr pertemuan kecil dengan AHY di Lebak Bulus Jakarta Selatan. Mantan Gubernur DKI itu mengatakan pertemuan tersebut sebagai upaya saling mencocokan catatan dan bacaan 'Comparing Notes'.
Merespons hal tersebut, Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, ada beberapa kriteria yang mesti dipenuhi bakal Cawapres Anies Baswedan jika ingin maju di Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Ujang, kriteria utama adalah adanya dukungan dari partai yang digadang-gadang bakal mengusung Anies. Yaitu PKS, Demokrat dan Nasdem.
"Kalau Cawapresnya tak didukung oleh ketiganya tak bisa. Karena dukungan itu penting," kata Ujang kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (10/11).
Ujang melanjutkan, kriteria selanjutnya adalah mesti memiliki kecocokan terhadap Anies. Jangan sampai tak cocok dengan mantan Gubernur DKI itu.
"Kecocokan itu menjadi hal penting dalam politik," sebut Ujang.
Hal lain adalah kemampuan manajerial dan membangun bangsa. Lalu sosok yang visioner. Kemudian memiliki elektabilitas yang tinggi.
"Bagaimana kalau elektabilitas cawapresnya nol. Nah pertarungan Cawapres ini perlu meningkatkan suara Anies. Termasuk adanya sosok jiwa kepemimpinan," ungkap pengamat dari Indonesia Political Review ini.
Sementara itu, terkait sosok seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, Ahmad Heryawan hingga Andika Perkasa yang dikabarkan cocok dengan Anies, Ujang menilai mereka perlu diberi kesempatan.
"Kalau soal layak sih layak saja. Bisa bukan hanya mereka. Tapi banyak figur lain yang bisa menjadi bakal cawapres Anies," jelas Ujang.
Pengajar di Universitas Al Azhar ini juga menjawab soal hubungan antar partai seperti Demokrat, PKS dan Nasdem dalam menentukan Cawapres Anies. Ia meyakini mereka akan mengalah demi mendapatkan kesempatan menang.
"Kalau titik krusial penentuan Cawapres jadi ajang jual mahal, ya bisa saja koalisi tak kondusif. Seperti AHY yang gagal jadi Cawapres Prabowo Subianto di 2019 lalu sehingga Demokrat tak semangat memenangkan Prabowo," ungkapnya.
Ujang juga meyakini, Anies tak memiliki kuasa penuh menentukan solid tidaknya koalisinya nanti. Sebab, ini semua kewenangan ada di Ketua Umum Partai.
"Ini koalisi belum terbentuk. Anies hanya bisa meyakinkan partai koalisi untuk mendukung dirinya. Termasuk meyakinkan parpol koalisinya nanti menyetujui dan mendukung bakal Cawapresnya," tutup Ujang.
Sementara itu, pengamat politik Fernando Emas menilai dalam politik dibutuhkan beberapa kriteria dalam membangun koalisi, sebagaimana disyaratkan Anies ke calon cawapresnya.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia ini menjelaskan, kriteria yang diisyaratkan cocok mendampingi Anies yaitu sosok yang memberikan kontribusi dalam pemenangan.
Selanjutnya, kriteria kedua Anies membutuhkan sosok yang dapat membantu memperkuat stabilitas koalisi. Menurut dia, yang dibutuhkan Anies itu tentu bukan tokoh partai politik.
"Anies kan nonparpol ketika dideklarasikan oleh NasDem, tentu akan membangun koalisi ketiga parpol itu NasDem, PKS, dan Demokrat tentunya Anies harus berpasangan dengan nonparpol. Supaya kesepakatan ketiga parpol itu bisa tercapai,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Kriteria ketiga, kata dia, Anies membutuhkan sosok yang bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif.
Senada, Politisi Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengutarakan pandangannya bahwa pasangan Capres dan Cawapres yang diusung Koalisi hendaknya saling melengkapi, saling menguatkan dalam semua aspek, termasuk pada sisi elektabilitas untuk memastikan kemenangan.
Diantara 3 kriteria yang dipresentasikan Mas Anies sebagai Cawapres, AHY diklaimnya yang paling memadai. Mulai dari aspek elektabilitas untuk pemenangan, penguatan koalisi dan komunikasi lintas partai, sampai pada penguatan pemerintahan kedepan.
"Mestinya tidak menjadi penghalang. Ini opsi yang paling rasional untuk ikhtiar kemenangan mewujudkan aspirasi perubahan dan perbaikan," ucapnya saat dihubungi.
Menurutnya, koalisi akan tetap solid, karena sudah menjadi komitmen bersama dan terus diikhtiarkan.
"Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dideklarasikan. Ini akan menjadi game changer, karenanya mesti cermat dan seksama berprosesnya," jelasnya.
Sementara itu, Anies meneguhkan bahwa 3 partia tersebut akan mengusungnya di Pilpres 2024 nanti. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Forum Bimbingan dan Teknis Fraksi NasDem DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (10/11).
"Sekarang kita bersama Nasdem, insya Allah dua partai lainnya akan bersama-sama kita. PKS bersiap, Demokrat bersiap. Dan nanti bersama-sama Nasdem, Demokrat, PKS jalan bersama-sama,” kata Anies.
Anies merasa saat ini ada ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Dia menegaskan, jika terpilih menjadi presiden akan menyamaratakan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia.
"Satu perekonomian, setara harga. Ini yang misi kita yang kita perjuangkan. Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, secara kilometer dari Jakarta jauh, tapi mereka tidak boleh merasakan harga yang berbeda. Ekonominya harus terintegrasi. Kita merasa adanya ketimpangan," ujarnya.
Lebih lanjut Anies mengatakan, untuk mewujudkan itu perlu dukungan dari lembaga legislatif. Sebab, kemenangan di Pilpres 2024 akan terasa hampa, bila kursi parpol di parlemen tak mendukung agenda pemerintah.
"Apa artinya kemenangan di eksekutif, tanpa dukungan legislatif," pungkasnya.
Nah, terkait kandidat cawapres yang paling tepat untuk Anies, bisa jadi tujuan utama perbincangan ini sebenarnya bukan untuk melihat siapa pendamping Anies yang paling pas, tetapi adalah untuk menjaga agar popularitas Anies tetap terjaga, terlebih lagi ia kini sudah tidak menjadi gubernur.
Permasalahan cawapres ini bisa jadi merupakan salah satu program public relation tim Anies. Sementara itu, cawapres-cawapres yang dibincangkan sekarang hanya dijadikan sebagai umpan, untuk para calon pemilih parpol koalisi pengusung Anies, musuh-musuh politik Anies, dan bagi Anies sendiri agar bisa tetap “mengudara”. (Bob)
Baca Juga:
Anies Bakal Dipandang Dekat dengan Keluarga Jokowi Setelah Pertemuan dengan Gibran
