Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM — SAAT Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra ditangguhkan dari jabatannya, sang ayah yang juga mantan perdana menteri negara itu, Thaksin Shinawatra, menghadapi persidangan. Thaksin tiba di Pengadilan Pidana Bangkok untuk menghadapi dakwaan pelanggaran hukum lese majeste yang ketat. Hukum itu digunakan untuk melindungi Raja Thailand dari kritik.
Thaksin digulingkan dari jabatan PM melalui kudeta pada 2006. Adiknya, Yingluck Shinawatra, mengalami nasib yang sama pada 2014. PM lainnya dari gerakan politik mereka juga diberhentikan lewat keputusan pengadilan.
Setelah 15 tahun di luar negeri, Thaksin kembali ke Thailand pada Agustus 2023. Ia langsung dijatuhi hukuman penjara delapan tahun atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ia dibawa ke rumah sakit karena alasan kesehatan dan kemudian mendapat grasi dari raja.
Dakwaan terbaru terhadap Thaksin berasal dari wawancara pada 2015 dengan media Korea Selatan. Ia menghadapi hukuman hingga 15 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Baca juga:
Di luar pengadilan, sekitar belasan simpatisan hadir memberikan dukungan. “Saya datang karena ketidakadilan yang ia alami selama bertahun-tahun. Saya percaya dia tidak melakukannya,” kata Wanlee Iamcharat, pensiunan fisioterapis berusia 79 tahun,kepada AFP, dikutip The Korea Times.
Persidangan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa minggu. Vonis tidak akan keluar setidaknya hingga sebulan setelahnya. Seorang pejabat pengadilan mengonfirmasi bahwa persidangan dimulai Selasa pagi dengan Thaksin hadir, tapi media tidak diizinkan masuk.
"Saya tidak bisa berbicara atas nama beliau soal perasaannya, tapi menurut saya beliau tampak santai.,”kata pengacaranya, Winyat Chatmontri, di luar pengadilan.
Sementara itu, analis politik Thailand Thitinan Pongsudhirak mengatakan ada kaitan langsung yang tak terbantahkan antarkedua kasus tersebut.
“Nama keluarga Shinawatra menghadapi pengikisan yang kritis,” kata Pongsudhirak.(dwi)
Baca juga:
Kena Skandal Telepon dengan Hun Sen, PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Diskors Mahkamah Konstitusi
