Mantan Pimpinan Sesalkan Pegawai KPK Jadi ASN Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MetahPutih.com - Direktur Eksekutif Kemitraan yang juga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyesalkan peralihan status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Laode, hal tersebut sebagai sebuah ironi lantaran KPK pernah mendapat predikat best practice lembaga antirasuah dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

Baca Juga:

Jadi ASN, Pegawai KPK Tak Lagi Independen Berantas Korupsi

"Saya pernah dimintai beberapa kali untuk memberikan pernyataan dan contoh best practices lembaga antikorupsi di dunia, salah satunya KPK. Tapi kenyataannya KPK ditarik ke eksekutif, semua anggota KPK PNS, aparatur sipil negara," kata Laode dalam diskusi daring, Senin (10/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status kepegawaian KPK. PP ini mengesahkan status pegawai KPK menjadi ASN merujuk pasal 1 ayat (7) dan merupakan turunan dari revisi UU KPK.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) dan Saut Situmorang. (ANTARA FOTO)
Mantan pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif (kanan). (ANTARA FOTO)

Laode menyebut, salah satu indikator keberhasilan komisi antikorupsi adalah independensi para pegawai di dalamnya maupun secara kelembagaan. Hal itu, kata dia, jelas tercantum dalam UNCAC dan Jakarta Principles yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

"Menurut UNCAC, salah satu lembaga antikorupsi itu staf harus independen dan lembaga independen, dan itu diakui di Jakarta Principles," tegasnya.

Baca Juga:

Pegawai KPK Jadi ASN, Abraham Samad: Tak Akan Ada lagi Penindakan

Atas hal itu, Laode beranggapan alih status pegawai KPK merupakan salah satu bentuk pelemahan utama dari direvisinya UU KPK.

"Jadi itulah salah satu satu kelemahan utama dari UU ini dibanding kelemahan-kelemahan lain," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Dialihkannya 'Status' Pegawai Menjadi ASN Adalah Tahap Akhir Pelemahan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Sebut Banyak Anak Buahnya Bertindak Arogan di Media Massa
Indonesia
Kapolri Sebut Banyak Anak Buahnya Bertindak Arogan di Media Massa

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung bergerak cepat mencabut Telegram Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (5/4/2021) terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian.

Kuasa Hukum Klaim Hanya 17 Undangan Terkirim dalam Pernikahan Putri Rizieq
Indonesia
Kuasa Hukum Klaim Hanya 17 Undangan Terkirim dalam Pernikahan Putri Rizieq

Keluarga Rizieq Shihab hanya membuat undangan terbatas dalam acara pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab.

Update Banjir Bandang di Flores Timur: 67 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Banjir Bandang di Flores Timur: 67 Orang Meninggal Dunia

"Hingga Minggu sore, sedikitnya ada 67 orang meninggal dan puluhan warga diduga masih terjebak longsor," kata Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hajon

Satgas COVID-19 Ungkap Tingkat Keamanan Vaksinasi Bagi Lansia
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Tingkat Keamanan Vaksinasi Bagi Lansia

BPOM menerbitkan EUA vaksin Coronavac untuk usia 60 tahun ke atas

[Hoaks atau Fakta]: Anies Dapat Rumah Mewah di Kebayoran Baru Dari Pengembang Reklamasi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Anies Dapat Rumah Mewah di Kebayoran Baru Dari Pengembang Reklamasi

Salah satu politisi yang ikut mengunggah foto rumah mewah Anies Baswedan hadiah dari pengembang reklamasi adalah Ferdinand Hutahaean.

Maju di Pilwalkot Solo, Kelompok Menengah Atas Persoalkan Gibran Bagian Dinasti Politik
Indonesia
Maju di Pilwalkot Solo, Kelompok Menengah Atas Persoalkan Gibran Bagian Dinasti Politik

Sebetulnya politik dinasti sah di dalam regulasi di Indonesia.

Jokowi: Kebersamaan dan Kolaborasi Muncul di Era Pandemi
Indonesia
Jokowi: Kebersamaan dan Kolaborasi Muncul di Era Pandemi

Bagi kalangan pesantren sendiri, pemerintah memberikan bantuan operasional pendidikan pesantren, bantuan pembelajaran daring, insentif guru pondok pesantren, dan masih terdapat beberapa program lain.

PSBB DKI Harus Linier dengan 'Tetangga', Ketua DPRD: Kalau Enggak Percuma Bos!
Indonesia
PSBB DKI Harus Linier dengan 'Tetangga', Ketua DPRD: Kalau Enggak Percuma Bos!

Seluruh upaya dan kebijakan aturan dalam PSBB di DKI Jakarta harus juga dilakukan di daerah penyangga

Sesuai Arahan AHY, Demokrat Tutup Pintu Buat Moeldoko Cs
Indonesia
Sesuai Arahan AHY, Demokrat Tutup Pintu Buat Moeldoko Cs

Karena bagaimanapun tindakan pengkhianatan ini menimbulkan luka