Mantan Pimpinan KPK Minta Firli Cs Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Kartu Prakerja Mantan Pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Mantan Pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto meminta, lembaga antirasuah yang dikomandoi Firli Bahuri Cs untuk membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi program Kartu Prakerja.

Menurut pria yang karib disapa BW ini, KPK perlu melakukan tindakan lebih dari sekedar kajian terkait program yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak era masa kampanye itu.

Baca Juga

KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

"Stop dengan kajian, masuk di penyelidikan. Tugas Litbang sudah selesai disitu, tugas penyelidikan mulai masuk," kata BW dalam sebuah diskusi, Jumat (18/6).

BW menegaskam lembaga penegak hukum seperti KPK harus menelisik dugaan tindak pidana korupsi di program tersebut. Kajian, kata dia, adalah tugas para peneliti bukan lembaga penegak hukum

"Kalau hanya memetakan masalah dan memetakan temuan, itu sebenarnya kerjaan peneliti. Tetapi kalau pekerjaannya advokat atau penegak hukum dia akan menemukan apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau kelalaiannya. Jadi dengan begitu mens reanya jelas," ujarnya.

Ilustrasi program Kartu Prakerja (ANTARA/HO-dok pri)
Ilustrasi program Kartu Prakerja (ANTARA/HO-dok pri)

BW menduga telah terjadi praktik rasuah dari program Kartu Prakerja. "Kalau menurut saya, tindakan itu sengaja, setidak-tidaknya lalai. Dan lalai itu sudah menjadi bagian dari pelanggaran," kata BW.

Sebelumnya KPK mengungkapkan bahwa metode pelaksanaan program pelatihan program Kartu Prakerja yang dilakukan secara daring tak efektif dan bahkan berpotensi merugikan negara.

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memaparkan hasil kajian dan rekomendasi atas program Kartu Prakerja di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut Alex, metode pelatihan secara daring tidak efektif dan merugikan negara karena hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Selain itu, dari 1.895 pelatihan yang tayang dalam program Kartu Prakerja, hanya 24% atau sekitar 457 pelatihan yang memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Selanjutnya, dari 457 pelatihan itu, hanya 55% dari 457 pelatihan yang dapat diberikan secara daring.

"Sisanya harus dilakukan secara offline dan kombinasi," ujarnya.

Dalam kajian ini, KPK juga menemukan lembaga pelatihan telah menerbitkan sertifikat meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.

“Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta,” ungkap Alex.

Baca Juga

KPK Sebut Penunjukan Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Sarat Konflik Kepentingan

Atas temuan-temuan tersebut, lembaga antirasuah merekomendasikan agar pelaksanaan pelatihan metode daring dilakukan secara interaktif untuk menjamin peserta menyelesaikan seluruh paket pelatihan.

KPK juga meminta manajemen pelaksana memperbaiki sistem untuk menjamin terlaksananya sistem pelatihan dan pembayaran insentif sesuai dengan Permenko Nomor 03 Tahun 2020. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 39 Finalis Puteri Indonesia Belajar Antikorupsi ke KPK
Indonesia
39 Finalis Puteri Indonesia Belajar Antikorupsi ke KPK

"Kita memberikan pembekalan seperti agar nanti kembali ke masyarakat atau kemudian jadi duta, paling tidak berperan sebagai integritas, sebagai anak bangsa yang bisa menularkan jadi agen perubahan," kata Lili

DPR: Hukuman Berat dan Maksimal Pantas Bagi Terdakwa Jiwasraya
Indonesia
DPR: Hukuman Berat dan Maksimal Pantas Bagi Terdakwa Jiwasraya

Menurutnya, berdasarkan fakta yang muncul dengan total kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun, hukuman berat dinilai pantas.

Belasan Nakes Positif COVID-19, Pemkab Bantul Tutup 3 Puskesmas
Indonesia
Belasan Nakes Positif COVID-19, Pemkab Bantul Tutup 3 Puskesmas

Banyaknya nakes yang terkena covid-19 disebabkan masifnya pemeriksaan Swab dan rapid test.

4.494 Pasien Corona Berhasil Sembuh dalam Sehari
Indonesia
4.494 Pasien Corona Berhasil Sembuh dalam Sehari

Jumlah penambahan pasien positif virus corona (COVID-19) di Indonesia tercatat sebesar 5.534 kasus.

Pelajar Rentan COVID-19, DPR Usul Pemerintah Bentuk 'Sekolah Virtual'
Indonesia
Pelajar Rentan COVID-19, DPR Usul Pemerintah Bentuk 'Sekolah Virtual'

Jadi, anak-anak belajar seperti biasa yang ada jadwal pelajarannya dengan guru bergantian mengajar sesuai mata pelajaran masing-masing

[HOAKS atau FAKTA] Dokter RSAL Surabaya Meninggal Akibat COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Dokter RSAL Surabaya Meninggal Akibat COVID-19

Dalam foto disebutkan bahwa dokter tersebut bernama Dokter Tirka Nandadan

ICW: KPK Era Firli Bahuri Sejak Awal Tak Mau Ringkus Harun Masiku
Indonesia
ICW: KPK Era Firli Bahuri Sejak Awal Tak Mau Ringkus Harun Masiku

“Sejak awal ICW sudah memiliki keyakinan bahwa KPK bukan tidak mampu untuk meringkus mantan calon legislatif asal PDIP, Harun Masiku, akan tetapi memang tidak mau,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana

Massa Demo UU Cipta Kerja Lemparkan Bola Berisi Cairan Kimia ke Polisi
Indonesia
Massa Demo UU Cipta Kerja Lemparkan Bola Berisi Cairan Kimia ke Polisi

Polda Metro Jaya masih menyelidiki dugaan unsur bahan kimia pada bola kasti yang dilemparkan oleh massa Aksi 1310.

Pemprov DKI Siapkan Dana Rp3 Miliar Renovasi Taman Benyamin Sueb
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Dana Rp3 Miliar Renovasi Taman Benyamin Sueb

Dinas Kebudayaan DKI bakal fokus pada pengerjaan ruang pameran tentang cerita masa lalu budaya betawi

Sembunyi di Rumah Terduga Teroris, 'Otak' Pembubaran Midodareni Ditangkap Densus 88
Indonesia
Sembunyi di Rumah Terduga Teroris, 'Otak' Pembubaran Midodareni Ditangkap Densus 88

Peran tersangka R melalukan provokasi dengan mengajak rekannya ke lokasi upacara adat untuk membubarkan kegiatan.