Mantan Pimpinan KPK Anggap Polisi Punya Wewenang dalam Penembakan Laskar FPI Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.

MerahPutih.com - Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji yang juga mantan pimpinan KPK menyebut bahwa tidak ada unlawful killing terkait dengan kasus penembakan laskar FPI oleh polisi, di Tol Jakarta-Cikampek, beberapa waktu lalu.

Menurut Indriyanto, hal itu merujuk pada temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang melaporkan hasil investigasi atau penyelidikannya, bahwa serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI saat peristiwa tersebut.

Ada satu catatan penting rekomendasi Komnas HAM terkait kematian laskar FPI yaitu serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI terhadap penegak hukum, dalam hal ini Polri.

Baca Juga:

Komnas HAM Ungkap Warna Gagang Senjata Rakitan yang Diduga Digunakan Laskar FPI

"Artinya ini adalah tidak ada makna yang dinamakan unlawful killing," kata Indriyanto dalam keteranganya, Minggu (10/1).

Justru, kata Indriyanto, keputusan aparat kepolisian saat menjalankan tugasnya dalam hal ini adalah bentuk pembelaan yang terpaksa. Ini lantaran adanya upaya ancaman keselamatan jiwa aparat penegak hukum.

Apa yang dilakukan aparat penegak hukum justru sebaliknya, pembelaan terpaksa itu adalah dibenarkan dan memiliki dasar legitimasi.

"Ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukun karena ada serangan terlebih dahulu yang ancam jiwa," ujar mantan Plt Wakil Ketua KPK ini.

Keterangan pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM atas peristiwa kematian enam laskar FPI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc
Keterangan pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM atas peristiwa kematian enam laskar FPI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc

Selain itu, Indriyanto mengatakan, dalam temuan investigasi Komnas HAM juga ada fakta yang tersajikan bahwa adanya baku tembak antara laskar FPI dan polisi.

Sebab itu, aparat harus menelisik kepemilikan senjata api dari anggota FPI tersebut.

Baca Juga:

Disebut Pelanggaran HAM, Langkah Polisi Tembak Laskar FPI Dinilai Ada Dasarnya

Selain itu, rekomendasi dapat dilihat ada related evidence terkait tembak menembak itu dugaan kepemilikan senpi oleh anggota FPI secara ilegal.

Jadi semua ini memberikan klarifikasi bahwa unlawful killing terhadap kematian dua anggota FPI tidak ada kaitan dan tindakan aparat.

"Ini dapat dibenarkan dan dipertangungjawabkan secara hukum," tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM: Ada 18 Luka Tembak di Tubuh Enam Laskar FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Formula E Jadi Bahan Kritikan PSI, Sahroni: Saya Enggak Peduli
Indonesia
Formula E Jadi Bahan Kritikan PSI, Sahroni: Saya Enggak Peduli

"Saya enggak peduli kalau kritikan itu ada niat politik, maksud politik atau apapun itu. Atau mungkin Giring punya sentimen khusus pada seseorang, saya tidak peduli," ucap Sahroni.

Loloskan Pemudik, Polisi Bakal Dapat Hukuman Dua Kali Lipat
Indonesia
Loloskan Pemudik, Polisi Bakal Dapat Hukuman Dua Kali Lipat

Dengan banyaknya personil dan titik penyekatan, masyarakat dijamin tak bisa lolos titik penyekatan tersebut. Baik jalan arteri, tol, bahkan jalan tikus akan diadang polisi.

Kebijakan Wajib PCR Bagi Pengguna Transportasi Diharap Tak Bertujuan untuk Bisnis
Indonesia
Kebijakan Wajib PCR Bagi Pengguna Transportasi Diharap Tak Bertujuan untuk Bisnis

Jika harga tes PCR Rp 300.000 saja potensinya mencapai Rp 800 milliar sampai Rp 1,6 triliun per bulan

Polda Metro Jaya Minta Pemprov Kembali Terapkan Ganjil Genap
Indonesia
Polda Metro Jaya Minta Pemprov Kembali Terapkan Ganjil Genap

Polda Metro Jaya mendesak Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali kebijakan pembatasan kendaraan dengan metode plat nomor ganjil-genap selama PPKM.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Mengandung Racun Berbahaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Mengandung Racun Berbahaya

Beredar postingan di Twitter berupa video oleh akun @Ibeen16. Terlihat seorang bernama ”Dr. Peter McCullough” mempermasalahkan vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

50 Satpol PP Bakal Awasi Protokol Kesehatan di Ragunan
Indonesia
50 Satpol PP Bakal Awasi Protokol Kesehatan di Ragunan

Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah kerumunan

Holding BUMN Ultra Mikro Tinggal Ditandatangani Presiden
Indonesia
Holding BUMN Ultra Mikro Tinggal Ditandatangani Presiden

Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) akan mempertahankan keunggulan masing-masing perseroan, sehingga dapat dipastikan tidak ada ‘kanibalisasi’ perusahaan setelah integrasi tersebut.

Ketua DPD Dukung Kapolri Tindak Tegas Pinjaman Online Ilegal
Indonesia
Ketua DPD Dukung Kapolri Tindak Tegas Pinjaman Online Ilegal

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas lembaga pinjaman online ilegal.

Durasi Karantina Pasca Perjalanan dari Luar Negeri Dipangkas jadi 3 Hari
Indonesia
Durasi Karantina Pasca Perjalanan dari Luar Negeri Dipangkas jadi 3 Hari

Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), dapat menggunakan hasil tes antigen (H-1) bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin 2 kali

Anies Sebut Kolaborasi Jadi Kunci Mengatasi Pandemi dan Perubahan Iklim Dunia
Indonesia
Anies Sebut Kolaborasi Jadi Kunci Mengatasi Pandemi dan Perubahan Iklim Dunia

Kota-kota di dunia sedang berada di garis depan untuk menghadapi tantangan dan juga peluang