Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra tak lagi Bisa Berkelit, Mahkamah Agung Thailand Perintahkan Jalani Satu Tahun Hukuman di Penjara

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra tak lagi Bisa Berkelit, Mahkamah Agung Thailand Perintahkan Jalani Satu Tahun Hukuman di Penjara

Thaksin Shiwantara.(foto: Instagram @thaksinlive)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM — MAHKAMAH Agung Thailand memerintahkan mantan perdana menteri, yang juga miliarder berpengaruh negeri itu, Thaksin Shinawatra, menjalani penjara selama satu tahun. Perintah itu diumumkan pada Selasa (9/9) dan menjadi perkembangan dramatis bagi tokoh politik yang telah lama ada di pusaran kontroversi tersebut.

Thaksin, 76, sosok besar sekaligus penuh perdebatan, menjabat perdana menteri dari 2001 hingga digulingkan lewat kudeta militer pada 2006. Ia kembali secara dramatis ke Thailand pada 2023 setelah 15 tahun hidup di pengasingan. Thaksin kemudian dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi selama masa pemerintahannya.

Namun, mantan pemilik klub sepak bola Manchester City ini tidak pernah benar-benar tidur di sel penjara. Ia menjalani hukumannya di sebuah suite mewah di Rumah Sakit Polisi Umum Bangkok. Hal itu bisa ia nikmati setelah mengeluh sesak di dada, tekanan darah tinggi, dan kadar oksigen rendah.

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn kemudian memangkas hukumannya menjadi satu tahun, sebelum ia dibebaskan bersyarat enam bulan kemudian pada Februari 2024.

Dalam perkembangan terkini, pada Selasa, Mahkamah Agung memutuskan masa rawat inap Thaksin di rumah sakit tahun lalu tidak sah dan memerintahkannya untuk menjalani hukuman di Penjara Bangkok Remand. Rekaman video Reuters memperlihatkan iring-iringan kendaraan yang disebut membawa Thaksin tiba di penjara pada hari itu.

Baca juga:

Anutin Charnvirakul Jadi PM Baru Thailand, Keluarga Thaksin Shinawatra Menyingkir ke Dubai



Banyak pihak mempertanyakan alasan Thaksin mendapat perlakuan istimewa. Sejumlah analis meyakini ia membuat kesepakatan dengan kalangan konservatif dan monarki berpengaruh di Thailand agar bisa kembali dengan imbalan keringanan hukuman, perlakuan lunak, atau kemungkinan pengampunan. Thaksin kembali tepat di hari ketika partai politik keluarganya kembali berkuasa. Namun, ia membantah adanya kesepakatan semacam itu.

Pengadilan memutuskan rawat inapnya tidak bisa dihitung sebagai masa hukuman. Thaksin dianggap mengetahui atau menyadari bahwa kondisi medisnya bisa ditangani sebagai pasien rawat jalan, tanpa perlu rawat inap berkepanjangan.

“Terdakwa diuntungkan dengan tetap berada di rumah sakit tanpa harus kembali ke penjara hingga akhirnya dibebaskan,” kata pihak pengadilan dalam pernyataan mereka.

Pada Juni lalu, dewan medis Thailand menskors dua dokter yang memungkinkan Thaksin menjalani hukuman di rumah sakit. Mereka disebut memberikan dokumen medis palsu. Seorang dokter penjara juga mendapat teguran karena tidak memenuhi standar medis saat merujuk Thaksin untuk perawatan di rumah sakit.

Setelah putusan itu, Thaksin menulis di media sosial bahwa ia menerima keputusan pengadilan.

“Hari ini saya memilih untuk menatap ke depan, membiarkan semua urusan masa lalu menemukan penyelesaiannya. Meskipun mungkin kehilangan kebebasan fisik, saya masih memiliki kebebasan berpikir demi bangsa dan rakyat,” ujarnya.

Putrinya yang juga mantan perdana menteri, Paetongtarn Shinawatra, mengatakan di luar pengadilan bahwa ayah dan keluarganya tetap bersemangat tinggi. Ia menegaskan Partai Pheu Thai akan tetap menjalankan tugas politik sebagai partai oposisi.



Pukulan bagi Dinasti Shinawatra



Thaksin hadir di pengadilan untuk mendengar vonis. Putusan ini merupakan yang terakhir dari tiga perkara besar terhadap keluarga Shinawatra, yang telah mendominasi politik Thailand yang bergejolak selama lebih dari 20 tahun.

Sang patriark politik ini baru saja lolos dari kasus lese majeste yang bisa membuatnya dipenjara hingga 15 tahun. Namun, putrinya tidak seberuntung itu. Paetongtarn Shinawatra dicopot dari jabatan perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi, kurang dari dua minggu. Pencopotan itu disebabkan kebocoran percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja yang dianggap melanggar etika.

Selama 25 tahun terakhir, Thaksin membangun salah satu dinasti politik paling sukses di Thailand, dengan kandidat-kandidat yang didukungnya hampir selalu memenangkan pemilu sejak 2001.

Namun, dinasti ini telah lama dibenci kalangan elite Thailand yang dengan bantuan militer dan pengadilan kerap menggulingkan pemerintahan pro-Shinawatra. Saat di pengasingan, Thaksin tetap menjadi penggerak politik di balik layar. Saudarinya, Yingluck, memimpin pemerintahan hingga akhirnya digulingkan pengadilan sebelum kudeta militer 2014. Sementara itu, iparnya juga sempat menjabat perdana menteri dalam periode singkat.

Banyak pengamat menilai pengaruh keluarga Shinawatra kini kian melemah dan mesin politik mereka yang dulu dominan mungkin akhirnya kehilangan tenaga.

Thailand kini berada di persimpangan penting. Selama dua dekade terakhir, negeri itu hampir selalu dipimpin keluarga Shinawatra atau proksinya, atau oleh militer. Namun pekan lalu, situasi berubah ketika Partai Pheu Thai digulingkan dari pemerintahan.

Anutin Charnvirakul, politisi kawakan Thailand, memenangi pemungutan suara di parlemen untuk menggantikan Paetongtarn dan menjadi perdana menteri baru Thailand. Ia merupakan PM ketiga dalam dua tahun. Mantan menteri dalam negeri yang memimpin legalisasi ganja di Thailand itu resmi menjabat pada Minggu setelah mendapat pengesahan kerajaan dari Raja Vajiralongkorn.(dwi)

Baca juga:

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Hadapi Persidangan karena Mengkritik Raja, Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

#Thaksin Shinawatra #Thailand #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Indonesia
Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi DJKA dan Jual-Beli Posisi Perangkat Desa
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan DJKA dan pengisian perangkat desa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi DJKA dan Jual-Beli Posisi Perangkat Desa
Bagikan