Mantan Pejabat Kementerian ESDM Didakwa Rugikan Negara Rp 11 Miliar Kementerian ESDM di Jl. Medan Merdeka Selatan No.18, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia. (25/1). Foto: MP/Dicke Prasetia

MerahPutih.com - Mantan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (P3BMN) pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretaris Jenderal (Setjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Utami, didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 11,124 miliar. Dia didakwa melakukan sejumlah pengadaan fiktif pada 2012.

"Terdakwa Sri Utami selaku PNS sekaligus Koordinator Kegiatan Satker Setjen Kementerian ESDM bersama dengan Waryono Karno sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM melakukan pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan di Setjen ESDM sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11,124 miliar," ucap jaksa penuntut umum (JPU) KPK Yoga Pratomo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (22/2).

Baca Juga

Kejati Jabar Miliki Gedung Baru, Ridwan Kamil Minta Penegakan Hukumnya Harus Bagus

Jaksa menyampaikan, Waryono Karno pada 2011 meminta Sri Utami untuk mencari anggaran untuk kegiatan Setjen Kementerian ESDM yang tidak dibiayai APBN. Kegiatan tersebut yaitu sosialisasi sektor energi dan sumber daya mineral BBM bersubsidi tahun 2012. Kegiatan sepeda sehat dalam rangka sosialisasi hemat energi tahun 2012 dan perawatan gedung kantor sekretariat energi dan sumber daya mineral tahun 2012.

Jaksa menyebut perbuatan Sri Utami ini juga memperkaya diri sendiri dan orang lain. Berikut rinciannya:

1. Terdakwa Sri Utami sebesar Rp 2,398 miliar

2. Waryono Karno sebesar Rp 150 juta

3. Bambang Wijiatmoko sebesar Rp 20 juta

4. Agus Salim sebesar Rp 200 juta

5. Arief Indarto sebesar Rp 5 juta

6. Poppy Dinianova Rp 585,6 juta

7. Jasni sebesar Rp 474.694.579

8. Teuku Bahagia alias Johan sebesar Rp 1,155 miliar

9. Sutedjo Sulasmono sebesar Rp 81 juta

10. Cawa Awatara sebesar Rp 30 juta

11. Agung Pribadi sebesar Rp 25 juta

12. Suryadi sebesar Rp 5 juta

13. Indah Pratiwi sebesar Rp 157,77 juta

14. Widodo sebesar Rp 103,77 juta

15. Victor Cornelis Maukar sebesar Rp 459,72 juta

16. Drajat Budianto sebesar Rp 210 juta

17. Dwi Purwanto sebesar Rp 15 juta

18. Bayu Prayoga sebesar Rp 800 juta

19. Haris Darmawan sebesar Rp 3 juta

20. Daniel Sparingga sebesar Rp 185 juta

21. Sugiono sebesar Rp 60,86 juta

22. Tri Joko Utomo sebesar Rp 366,366 juta

23. Matnur Tambunan sebesar Rp 155,92 juta

24. Kausar Armanda sebesar Rp 209,74 juta

25. Darwis Usman sebesar Rp 158,57 juta

26. Wayan Mulus Desi Herlinda sebesar Rp 10,74 juta

27. Anwar Rasyid sebesar Rp 8,72 juta

28. Yayasan Pertambangan dan Energi (YPE) sebesar Rp 866,5 juta

29. CV Bintang Kreasi Permata, CV Ari Sindo Pratama, CV Wanni Star seluruhnya sebesar Rp 945,624 juta.

Baca Juga

Kejagung Cekal Tiga Saksi Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemhan

Atas perbuatannya Sri Utami didakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU jo pasal 18 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar. (*)

Baca Juga

Dua Polisi Penembak Laskar FPI Dituntut 6 Tahun Bui

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indef Ungkap Kontribusi Formula E bagi Ekonomi Jakarta
Indonesia
Indef Ungkap Kontribusi Formula E bagi Ekonomi Jakarta

kontribusi ajang balap mobil listrik Formula E terhadap ekonomi Jakarta mencapai Rp 2,63 triliun atau mendongkrak 0,08 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di DKI dalam satu tahun.

Ridwan Kamil Manut ke Pemerintah Terkait Mudik Lebaran
Indonesia
Ridwan Kamil Manut ke Pemerintah Terkait Mudik Lebaran

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan kebijakan Ramadan dan mudik di Jabar mengikuti arahan pemerintah pusat.

Perwira Polisi di Sulsel Diduga Perkosa dan Perbudak Gadis Remaja
Indonesia
Perwira Polisi di Sulsel Diduga Perkosa dan Perbudak Gadis Remaja

Polda Sulawesi Selatan mencopot jabatan oknum perwira polisi AKBP M.

Perajin Tempe Jakarta Mogok, PDIP DKI Tuntut Pemerintah Subsidi Kedelai
Indonesia
Perajin Tempe Jakarta Mogok, PDIP DKI Tuntut Pemerintah Subsidi Kedelai

Pemerintah pusat untuk memberikan subsidi kedelai yang jadi bahan baku tahu dan tempe.

Ketua DPRD Persilakan Anies Buat Program di YouTube Asal Tidak Pakai Uang Rakyat
Indonesia
Ketua DPRD Persilakan Anies Buat Program di YouTube Asal Tidak Pakai Uang Rakyat

Prasetyo tidak mempermasalahkan Anies membuat program di kanal Youtube. Namun, politisi PDI Perjuangan itu meminta biaya pembuatan video tersebut tidak memakai uang rakyat.

Rakernas PAN, Zulkifli Hasan Sudah Lapor ke Jokowi
Indonesia
Rakernas PAN, Zulkifli Hasan Sudah Lapor ke Jokowi

Zulkifli Hasan sudah melaporkan rencana penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partainya yang akan diselenggarakan di Jakarta, 27 Agustus.

Cak Imin Berkukuh Pemilu Ditunda Meski Klaim Taat Konstitusi
Indonesia
Cak Imin Berkukuh Pemilu Ditunda Meski Klaim Taat Konstitusi

"Ya masih lah (usul penundaan pemilu). Belum, belum (ubah sikap)," kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Komposisi Ideal Anggota KPU-Bawaslu Versi Pengamat
Indonesia
Komposisi Ideal Anggota KPU-Bawaslu Versi Pengamat

Para calon komisioner dua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut harus memiliki tiga unsur penting

Ganjil Genap di Kota Bogor Dihentikan Sementara
Indonesia
Ganjil Genap di Kota Bogor Dihentikan Sementara

Seiring dengan status PPKM Level 2, mobilitas masyarakat di Kota Bogor mulai dilonggarkan termasuk peniadaan ganjil genap di akhir pekan.

Komnas HAM Umumkan Hasil Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Siang Ini
Indonesia
Komnas HAM Umumkan Hasil Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Siang Ini

"Akan jelas, (Tragedi) Kanjuruhan itu pelanggaran HAM berat, biasa atau tidak ada pelanggaran HAM. (Nanti) akan diumumkan oleh Komnas HAM," jelas Mahfud MD kepada wartawan, Rabu