Mantan Mendag M Lutfi Diperiksa Kejagung Soal Kasus Dugaan Ekspor Minyak Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi ekspor bahan baku minyak mentah terus berlangsung.

Terkini, Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan Penyidik Jaksa Agung Muda pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

Syarat Perusahaan Bisa Ekspor Minyak Goreng

Lutfi diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Saat memasuki gedung Kejaksaan, ia irit bicara.

”Nanti dong, nanti," kata Lutfi kepada wartawan saat memasuki Gedung Bundar, Rabu (22/6).

Dari pantauan awak media di lokasi, Lutfi mengenakan baju batik lengan panjang warga abu-abu motif biru, celana hitam, hanya membawa tas laptop.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Supardi mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk meminta klarifikasi peran Lutfi saat semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan, saat peristiwa pidana terjadi.

Dalam perkara ini, penyidik telah melimpahkan tahap I berkas perkara terhadap lima tersangka, pada Rabu (15/6).

Baca Juga:

Larangan Ekspor Minyak Goreng Dicabut, Kebijakan DMO Harus Diperbaiki

Lima tersangka dalam perkara ini terdiri atas satu orang dari unsur pemerintahan dan empat orang lainnya dari pihak swasta.

Kelima tersangka, yakni IWW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan. Kemudian empat orang lainnya dari pihak swasta, yakni MPT selaku Komisaris PT WNI, Senior Manager Corporate Affairs PT PHG, SMA.

Berikutnya, PTS selaku General Manager di Bagian General Affair PT MM dan seorang analis berinial LCW.

Para tersangka dijerat dengan primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sudin Kesehatan Jakpus Pastikan 3 Anak Negatif Hepatitis Akut
Indonesia
Sudin Kesehatan Jakpus Pastikan 3 Anak Negatif Hepatitis Akut

Warga yang diduga terinfeksi tersebut berasal dari Kecamatan Sawah Besar dan Kemayoran.

Kemenkes Jelaskan Harga Tes PCR Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan di India
Indonesia
Kemenkes Jelaskan Harga Tes PCR Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan di India

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara dan menyebut penetapan harga PCR telah didiskusikan dengan beberapa pihak.

Anggota DPR Sebut Kampanye di Kampus Uji Intelektualitas untuk Kontestan Pemilu
Indonesia
Anggota DPR Sebut Kampanye di Kampus Uji Intelektualitas untuk Kontestan Pemilu

Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang berencana memperbolehkan kampanye politik di lingkungan kampus dinilai tidak ada yang salah.

Tata Kelola dan Distribusi Kurang Tepat Bikin Minyak Goreng Langka
Indonesia
Tata Kelola dan Distribusi Kurang Tepat Bikin Minyak Goreng Langka

Pemerintah mestinya ketat dalam melakukan pengawasan dan tegas dalam menindak para pelaku pelanggaran dan tidak boleh kalah dalam bernegosiasi dalam menentukan harga minyak goreng.

Gibran Segera Robohkan Rusunawa Semanggi yang Dihuni 200 KK
Indonesia
Gibran Segera Robohkan Rusunawa Semanggi yang Dihuni 200 KK

Apalagi, bangunan ini lebih dari 10 tahun

Presiden Resmikan PLBN Sota di Merauke
Indonesia
Presiden Resmikan PLBN Sota di Merauke

Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke, Papua, di sela hari kedua kunjungan kerjanya di Papua, Minggu (3/10).

Mulai 1 Agustus, Tiket Masuk TN Komodo Naik per Orang jadi Rp 3,75 Juta
Indonesia
Mulai 1 Agustus, Tiket Masuk TN Komodo Naik per Orang jadi Rp 3,75 Juta

Selama ini tiket masuk Pulau Komodo hanya Rp 150.000 bagi wisatawan mancanegara

[HOAKS atau FAKTA]: Selama Ratusan Tahun Warga Baduy Tak Pernah Divaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Selama Ratusan Tahun Warga Baduy Tak Pernah Divaksin

Unggahan tersebut mendapat atensi sebanyak 421 reaksi, 8 komentar, dan telah dibagikan sebanyak 29 kali.

25 Narapidana Konghucu Terima Remisi Khusus Imlek
Indonesia
25 Narapidana Konghucu Terima Remisi Khusus Imlek

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjenpas Kemenkumham) memberikan remisi khusus kepada 25 dari 69 narapidana beragama Konghucu di seluruh Indonesia bertepatan dengan Tahun Baru Imlek 2573 Konzili, Selasa (1/2).

Masuk Kabinet, Raja Juli Tegaskan Dirinya PSI sekaligus Muhammadiyah
Indonesia
Masuk Kabinet, Raja Juli Tegaskan Dirinya PSI sekaligus Muhammadiyah

Presiden Jokowi diagendakan akan menggelar pelantikan menteri dan wamen baru hasil reshuffle.