Mantan Komisioner Komnas HAM Bongkar Kegagalan Jokowi-Ma'ruf Selama 100 Hari Kerja Presiden dan Wakil presiden Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin (kanan). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai kinerja 100 hari Joko Widodo-Ma'ruf Amin di periode keduanya memimpin negara cenderung membebankan rakyat. Menurut Natalius, Jokowi kebanyakan hanya menaikan harga-harga iuran yang seharusnya bisa dijangkau masyarakat kecil.

"Hanya dalam 100 hari Jokowi telah membebani rakyat dengan kenaikan listrik, air, BPJS Kesehatan, rencana gas 3kg, tarif tol bahkan pajak kendaraan," kata Natalius kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/2).

Baca Juga

Pengamat Nilai Wibawa Negara Bisa Runtuh Jika Jokowi Diamkan Upaya Pelemahan KPK

Natalius menilai pemerintahan Jokowi kebingungan memulai konsep program prioritas kerja periode 2019-2024. Jokowi selaku kepala negara menyampaikan implementasi sejumlah prioritas program kerja periode 2019-2024 yang disampaikan pada 20 Oktober 2019.

Pigai
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

Beberapa program prioritas itu seperti pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Rencana RUU Omnibus Law untuk penyederhanaan regulasi dan menggenjot investasi juga menuai protes.

Natalius menyebut pemerintahan Jokowi saat ini seperti memperlihatkan defisit moral di dalam elite partai politik serta pejabat. Munculnya kasus korupsi seperti Asuransi Jiwasraya, Asabri juga terjadi dalam 100 hari Jokowi.

"Contoh betapa rendahnya martabat dan moral pemimpin yang mengelola negara," ujar Natalius.

Baca Juga

100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Apa Saja yang Sudah Dikerjakan?

Dia pun menyoroti drama penyusunan Kabinet Indonesia Maju serta penempatan pejabat BUMN sebagai bagi-bagi jatah kekuasaan. Ia menyebut perwakilan tokoh rakyat serta relawan Jokowi yang berkualitas justru tak masuk kabinet.

"Penyusunan kabinet dan pejabat di BUMN menunjukkan suatu fakta bahwa Jokowi adalah komprador. Bahkan bagian dari oligarki politik dan ekonomi," jelas eks komisioner Komnas HAM itu.

Jokowi-Ma'ruf
Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin. Foto: ANTARA

Pigai menambahkan awal pemerintahan Jokowi juga memberikan keraguan terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Kemunculan revisi UU KPK yang berujung disahkan UU baru menjadi acuan kebijakan pelemahan pemberantasan korupsi. Belum lagi revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang juga sempat memantik kegaduhan di publik.

"Kebijakan pelemahan KPK, RUKUHP, dan lainnya telah menjustifikasi pelemahan tersebut," sebut Pigai.

Baca Juga

Ketua Panitia Imlek Nasional Bangga Jokowi Pakai Baju Cheongsam Khas Tiongkok

Selain itu, ia menyinggung peristiwa yang terjadi di Papua. Rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan daerah lain yang berujung kerusuhan beberapa pekan di tanah Bumi Cendrawasih dengan imbas jatuhnya sejumlah korban meninggal dunia. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH