Mantan Ketua Komjak Dorong Keterbukaan Informasi Atas Dugaan Audit Ganda Jiwasraya Jiwasraya. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Isu adanya dugaan laporan audit ganda (double) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerugian Jiwasraya, didorong untuk melakukan keterbukaan informasi publik terkait adanya dugaan dua laporan investigasi pada kasus Jiwasraya.

"Isu laporan audit ganda oleh BPK tersebut harus bisa diungkap oleh penegak hukum secara faktual agar tidak menjadi liar. Sebab kasus Jiwasraya dan Asabri menurut saya masih akan panjang, waktu akan bicara, dan kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh perbuatan jahat," ujar Mantan Ketua Komisi Kejaksaan, Halius Hosen di Jakarta Selasa (29/6).

Baca Juga:

Restrukturisasi dan Sita Aset Jadi Andalan Selamatkan Jiwasraya dan Asabri

Halius menambahkan, peran para kuasa hukum menjadi sangat penting dalam melakukan penilaian secara proporsional, terutama terkait dengan status aset yang disita sebagai barang bukti. Tentunya, dengan menghormati sepenuhnya keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim..

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan, BPK merupakan lembaga negara yang tidak tunduk pada rezim yang berkuasa. Menurutnya, seharusnya semua hasil pekerjaan auditnya didasarkan pada keadaan riil.

"Jika ternyata ditemukan indikasi adanya penyimpangan dari pekerjaannya, maka itu bisa menjadi alat untuk menghukum personilnya beserta pimpinannya karena lengah dalam melakukan pengawasan. Apalagi jika kewenangan mereka digunakan untuk kepentingan politik. Mereka seharusnya dipecat," kata Fickar.

Menurutnya, jika ditemukan adanya dua laporan yang berbeda, maka harus dilakukan investigasi untuk menentukan mana yang benar.

"Rakyat langsung maupun melalui DPR bisa mempersoalkannya. Lebih jauh jika ditemukan alat bukti, bisa dipidanakan. Sungguh jahat bila ternyata ada pihak dalam BPK yang secara sengaja melakukan penyelewengan data karena laporan hasil audit tersebut mampu menentukan nasib seseorang dimata hukum!" katanya.

Tersangka Benny Tjokrosaputro mengklaim Jiwasraya banyak bertransaksi dengan berbagai perusahaan, salah satunya saham Grup Bakrie, terutama sebelum 2008.

Benny sempat mempertanyakan penyidikannya. Padahal klaim dia, jika diperhitungkan jumlah kepemilikan saham Jiwasraya di Grup Bakrie, jauh lebih besar dibandingkan perusahaan yang dikendalikannya. BPK pun dinilai seolah tebang pilih dalam membuat laporan ke Kejaksaan Agung.

"Kalau sistem audit yang digunakan BPK saat ini sudah tidak mampu menjadikannya (independen). Saya mendorong untuk dilakukan revisi pada sistem audit BPK sehingga dapat menutup rapat semua celah baik, internal maupun eksternal bermain," katanya beberapa waktu lalu.

Warga menggugat Jiwasraya. (Foto: Antara)
Warga menggugat Jiwasraya. (Foto: Antara)

Sebelumnya, BPK menegaskan, terhadap kasus Jiwasraya, BPK telah melakukan pemeriksaan investigasi maupun Penghitungan Kerugian Negara (PKN) berdasarkan permintaan Aparat Penegak Hukum secara profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ketat dan terukur.

"Semua hasil pemeriksaan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pihak Aparat Penegak Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban," tulis BPK dalam pernyataannya.

BPK menghormati seluruh hasil persidangan di Pengadilan Tipikor dalam kasus Jiwasraya. Terhadap pernyataan-pernyataan yang dapat mengganggu baik reputasi maupun kredibilitas BPK secara kelembagaan.

"Perlu kami sampaikan bahwa laporan hasil PKN yang diterbitkan oleh BPK, merupakan dukungan dari proses penegakan hukum, atau pro justicia yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung," tulis BPK. (*)

Baca Juga:

Gugat Jiwasraya ke Pengadilan, Nasabah Minta Dana Dikembalikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Solo Rekrut 1.231 Pengawas TPS
Indonesia
Bawaslu Solo Rekrut 1.231 Pengawas TPS

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Solo, Jawa Tengah merekrut sebanyak 1.231 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Pilwakot Solo.

Diperkirakan, Cuma Ada 20 Miliar Benur di Laut Indonesia
Indonesia
Diperkirakan, Cuma Ada 20 Miliar Benur di Laut Indonesia

Lobster tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia dan hidup di perairan dangkal hingga kedalaman 100 sampai 200 meter.

Mendekati Pencoblosan, Gibran Jalani Prosesi Ruwatan
Indonesia
Mendekati Pencoblosan, Gibran Jalani Prosesi Ruwatan

Calon wali kota (cawali) Pilwakot Solo, Gibran Rakabuming Raka jalani prosesi ruwatan.

Strategi Sri Mulyani Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di 2021
Indonesia
Strategi Sri Mulyani Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di 2021

Sri Mulyani bakal meneluarkan berbagai strategi untuk mempertahankan momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi 2021

Kejagung Limpahkan 13 Tersangka Korporasi Jiwasraya ke Kejari Jakpus
Indonesia
Kejagung Limpahkan 13 Tersangka Korporasi Jiwasraya ke Kejari Jakpus

Leonard menuturkan setelah 13 tersangka korporasi dan alat bukti diserahkan, jaksa kemudian menyiapkan surat dakwaan mereka untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Malaysia Laporkan 2.643 Kasus dalam Sehari
Dunia
Malaysia Laporkan 2.643 Kasus dalam Sehari

Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) melaporkan pada Jumat (8/1) terdapat 2.643 kasus baru harian.

Dua Petinggi Waterboom Lippo Cikarang Resmi Jadi Tersangka
Indonesia
Dua Petinggi Waterboom Lippo Cikarang Resmi Jadi Tersangka

Keduanya dikenakan Pasal 9 Jo Pasal 93 UU RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Jo Pasal 216 KUHP Jo Pasal 218 KUHP

Enam Anggota Polri dan Tiga Anggota TNI Dirawat Buntut Kericuhan Demo Tolak UU Ciptaker
Indonesia
Enam Anggota Polri dan Tiga Anggota TNI Dirawat Buntut Kericuhan Demo Tolak UU Ciptaker

25 Halte Bus Transportasi Jakarta dibakar hingga Kantor Kementerian ESDM juga dirusak

Polri Gagalkan Penyelundupan 13.865 Butir Ekstasi dari Jaringan Internasional
Indonesia
Polri Gagalkan Penyelundupan 13.865 Butir Ekstasi dari Jaringan Internasional

Tim Subdit IV Dit Tipid Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 13.865 butir ekstasi jaringan internasional Eropa yakni Jerman dan Belgia.

 Upah Sektoral dan Cabut UU Cipta Kerja Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2021
Indonesia
Upah Sektoral dan Cabut UU Cipta Kerja Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2021

"Peserta aksi akan melakukan rapid antigen, memakai masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak,” ujar Iqbal.