Mantan Kepala BPPBJ DKI Diperiksa Terkait Pelecehan, Wagub: Saya Belum Tahu Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku belum mengetahui kasus apa yang menjerat Blessmiyanda hingga dinonaktifkan sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI dan harus menjalani pemeriksaan di Inspektorat DKI.

Kendati begitu, lanjut Riza, Pemprov DKI memberi kesempatan kepada Bless panggilan akrab Blessmiyanda untuk menjelaskan dan mengklarifikasi kasusnya kepada Inspektorat.

Baca Juga

Dicopot Anies, Kepala BPPBJ DKI Buka Suara

"Saya belum tahu sejauh itu. Nanti pada waktunya mungkin Inspektorat akan melaporkan pada kami," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/3) malam.

Lagipula, menurut Riza, penonaktifan pejabat pemerintah daerah merupakan hal yang wajar. Penonaktifan, mutasi, hingga pencopotan pegawai merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja di suatu instansi.

"Tiap pemimpin, selain punya prerogatif, juga punya pertimbangan khusus dalam rangka pergantian jabatan. Penyegaran itu biasa," terang dia.

Blessmiyanda

Jadi, ucap dia, dinamika yang tengah dijalani Bless tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting sekarang, orang yang menggantikan Bless ini memberikan kinerja yang lebih baik untuk BPPBJ.

Saat ini, Bless masih menjalani pemeriksaan di Inspektorat DKI. Untuk menggantikan pekerjaan Bless sementara waktu, Anies mengangkat Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPPBJ DKI.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap perkara yang menjerat mantan Kepala Badan Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI berinisial B diselesaikan sesuai aturan pidana yang berlaku.

Hal ini dikarenakan kasus yang membelit B diduga terkait dengan pelecehan seksual terhadap salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di BPPBJ.

"Yang dilakukan Inspektorat tentu ada batasannya. Kami berharap Inspektorat atau pihak yang dirugikan meneruskan perkara ini ke penegak hukum," ujar Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta (24/3). (Asp)

Baca Juga

LPSK Harap Perkara Kepala BPPBJ DKI Diselesaikan Lewat Pidana

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Desak Kemendikbud Evaluasi Total Sistem Pendidikan
Indonesia
DPR Desak Kemendikbud Evaluasi Total Sistem Pendidikan

"Komisi X mendorong panduan COVID-19 untuk belajar di rumah dengan perbaikan kurikulum yang adaptif terhadap PJJ,” tandas Syaiful

Masyarakat Enggak Tertarik ke Mal, Kecuali ke Supermarketnya
Indonesia
Masyarakat Enggak Tertarik ke Mal, Kecuali ke Supermarketnya

Enggak ada urgensi buat ke mal sekarang, jadi ya biasa saja

Dunia Kesehatan Sambut Positif Kehadiran Vaksin COVID-19
Indonesia
Dunia Kesehatan Sambut Positif Kehadiran Vaksin COVID-19

Perusahaan teknologi kesehatan yang merupakan bagian dari dunia kesehatan di Indonesia, menyambut positif kehadiran vaksin COVID-19.

Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi
Indonesia
Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta bersikap tegas untuk mengamankan dan menjalankan kebijakannya.

Pemerintah: Indonesia Lebih Baik dari Negara Berpendapatan Menengah Lain
Indonesia
Pemerintah: Indonesia Lebih Baik dari Negara Berpendapatan Menengah Lain

Pemerintah Indonesia terus mendorong lebih banyak lagi investasi masuk ke Indonesia.

Warga di Bawah Usia 45 Tahun Diizinkan Bekerja Bukti Pemerintah tak Berdaya Hadapi Corona
Indonesia
Warga di Bawah Usia 45 Tahun Diizinkan Bekerja Bukti Pemerintah tak Berdaya Hadapi Corona

Kalau memang memperbolehkan orang bekerja, artinya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus dilonggarkan.

Saatnya Bangun Pesantren Jadi Pusat Ekonomi Syariah Indonesia
Indonesia
Saatnya Bangun Pesantren Jadi Pusat Ekonomi Syariah Indonesia

Bank Indonesia terus mengimplementasikan berbagai program penguatan dalam peta jalan program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren yang sudah disusun untuk periode 2017-2025.

Pemerintah Sudah Hentikan Layanan Visa Bagi Warga India
Indonesia
Pemerintah Sudah Hentikan Layanan Visa Bagi Warga India

Penolakan masuk juga berlaku bagi seluruh orang asing yang mempunyai riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia.

Besok, Gibran Pantau Vaksinasi di Pasar Gede dan Pasar Klewer
Indonesia
Besok, Gibran Pantau Vaksinasi di Pasar Gede dan Pasar Klewer

"Usai dilantik akan langsung bekerja melakukan pemantauan pelaksanaan vaksinasi terhadap lansia pedagang Pasar Gede dan Pasar Klewer Solo, Jawa Tengah, Sabtu besok," ujar Gibran

Bawaslu Akui Paslon Jarang Kampanye Daring, Kebanyakan Masih Tatap Muka
Indonesia
Bawaslu Akui Paslon Jarang Kampanye Daring, Kebanyakan Masih Tatap Muka

Kampanye yang biasanya identik dengan pengumpulan massa menjadi sulit dilakukan