Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Segera Hadapi Sidang Suap Mantan Gubernur Riau Annas Maamun (tengah/rompi jingga) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/3/2022). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - KPK menyerahkan barang bukti dan tersangka mantan Gubernur Riau Annas Maamun (AM) ke penuntutan untuk segera disidangkan dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBD-P Tahun Anggaran 2014 dan RAPBD Tahun Anggaran 2015 Provinsi Riau.

"Telah selesai dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk perkara tersangka AM, dari tim penyidik kepada tim jaksa KPK, pada Senin (18/4). Penyidikan telah selesai dan seluruh kelengkapan isi perkara dinyatakan lengkap," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (19/4).

Baca Juga:

Respons KPK Atas Gugatan Praperadilan Eks Gubernur Riau Annas Maamun

Ali mengatakan, penahanan terhadap Annas masih dilakukan oleh tim jaksa selama 20 hari hingga 7 Mei 2022 di Kavling C1 Rutan KPK, yang berlokasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta.

Selanjutnya, dalam waktu 14 hari kerja, tim jaksa segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

"Persidangan diagendakan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru," tambahnya.

KPK mengumumkan Annas sebagai tersangka pada 30 Maret 2022. Selaku Gubernur Riau periode 2014-2019, Annas mengirimkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi, yang saat itu dijabat oleh Johar Firdaus.

Dalam kasus itu pula, KPK juga telah menetapkan Johar Firdaus (JF) dan mantan Bupati Rokan Hulu yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Riau Suparman (SP) sebagai tersangka.

Dalam usulan yang diajukan oleh Annas tersebut, ada beberapa jenis alokasi anggaran yang diubah, di antaranya mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak huni, yang awalnya menjadi proyek di Dinas Pekerjaan Umum diubah menjadi proyek Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).

Namun, usulan anggaran itu tidak ditemukan kesepakatan dengan pihak DPRD, sehingga Annas diduga menawarkan sejumlah uang dan fasilitas lain berupa pinjaman kendaraan dinas bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014.

Baca Juga:

KPK Jemput Paksa Eks Gubernur Riau Annas Maamun

Hal itu dilakukan agar usulan Annas tersebut dapat disetujui DPRD Provinsi Riau. Atas tawaran tersebut, Johar Firdaus bersama seluruh anggota DPRD menyetujui usulan Annas.

Selanjutnya, atas persetujuan Johar Firdaus mewakili anggota DPRD, sekira September 2014 diduga Annas merealisasikan janjinya dengan memberikan sejumlah uang melalui beberapa perwakilan anggota DPRD dengan jumlah sekitar Rp 900 juta.

Tersangka Annas, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK telah memproses Annas dalam perkara korupsi terkait alih fungsi lahan di Provinsi Riau dan ia telah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, pada 21 September 2020. (Pon)

Baca Juga:

KPK Kembali Tahan Mantan Gubernur Riau Annas Maamun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penguasaan Teritori Hadi Diyakini Jokowi Bisa Selesaikan Sengketa dan Lahan IKN
Indonesia
Penguasaan Teritori Hadi Diyakini Jokowi Bisa Selesaikan Sengketa dan Lahan IKN

Hadi Tjahjanto mengungkapkan komitmennya untuk merealisasikan target sertifikasi hingga 126 juta bidang tanah pada 2024.

Ombudsman Temukan Panic Buying Minyak Goreng
Indonesia
Ombudsman Temukan Panic Buying Minyak Goreng

Kementerian Perdagangan segera memastikan ketersediaan stok minyak goreng dengan HET sesuai Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Ada Telur Busuk di Paket Bansos, Ketua DPRD Bogor Minta Aparat Selidiki
Indonesia
Ada Telur Busuk di Paket Bansos, Ketua DPRD Bogor Minta Aparat Selidiki

Masyarakat Kabupaten Bogor dihebohkan dengan temuan telur busuk di paket bantuan sosial (bansos). Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto langsung meminta aparat penegak hukum menyelidiki.

Pimpinan DPR Sebut Pansus IKN ke Kazakhstan Sudah Direncanakan Lama
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Pansus IKN ke Kazakhstan Sudah Direncanakan Lama

Langkah sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Pansus RUU IKN berkunjung ke Kazakhstan menuai polemik.

Siswa SMA Se-DIY Mulai PTM 100 Persen Pekan Depan, Ini ketentuannya
Indonesia
Siswa SMA Se-DIY Mulai PTM 100 Persen Pekan Depan, Ini ketentuannya

Siswa-siswinya tidak boleh ada keluhan sakit

Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi
Indonesia
Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3).

Setelah Bayar Pakai Sampah, Naik Suroboyo Bus Kini Tapping Uang Elektronik
Indonesia
Setelah Bayar Pakai Sampah, Naik Suroboyo Bus Kini Tapping Uang Elektronik

"Kami juga mendukung program Bank Indonesia (BI) yakni Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan juga pembayaran semacam ini sangat cocok di tengah pandemi ini, karena tidak ada proses bersentuhan yang bisa memicu tersebarnya COVID-19,” imbuh Irvan.

Pedagang Minyak Goreng Curah Belum Dapat Sosialisasi Penggunaan PeduliLindungi
Indonesia
Pedagang Minyak Goreng Curah Belum Dapat Sosialisasi Penggunaan PeduliLindungi

Kebijakan pemerintah pusat melakukan uji coba penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan NIK KTP untuk pembelian minyak goreng curah belum berjalan maksimal.

Jepang Bekukan Aset 61 Warga Negara Rusia
Dunia
Jepang Bekukan Aset 61 Warga Negara Rusia

Jepang kembali memutuskan untuk membekukan aset 17 warga Rusia sebagai respons atas invasi negara pimpinan Vladimir Putin tersebut atas Ukraina

Konglomerat Sjamsul Nursalim Cicil Utang Rp 150 Miliar ke Negara
Indonesia
Konglomerat Sjamsul Nursalim Cicil Utang Rp 150 Miliar ke Negara

Satgas yang dibentuk pemerintah itu telah menerima pembayaran utang sebesar Rp 150 miliar dari konglomerat Sjamsul Nursalim.