Mantan Dirut Garuda Dijerat Pidana Dugaan Korupsi Penyewaan Pesawat Pesawat Garuda Indonesia berada di Bandara Internasional Kulonprogo, Yogyakarta. (ANTARA/Ahmad Wijaya)

MerahPutih.com - Sosok tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat di Garuda Indonesia akhirnya terkuak.

Ia adalah mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi SS sebagai tersangka.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka anyar kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia.

Baca Juga:

Sosialisasi Antikorupsi dengan PDIP, Ketua KPK Ajak Parpol Bangun Sistem Cegah Korupsi

"Kami menetapkan tersangka baru sejak Senin, 27 Juni 2022," kata Jaksa Agung St Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Senin (27/6).

Kasus korupsi ini diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 8,8 triliun. Pengadaan pesawat Garuda diduga melawan hukum dan menguntungkan pihak Lessor.

Emirsyah diduga bersama tim di bawahnya tidak melakukan evaluasi dan menetapkan pemenang pengadaan pesawat dengan tidak transparan, tidak konsisten dan tidak sesuai kriteria.

Perusahaan diduga mengabaikan prinsip-prinsip pengadaan yang harus dilalui sebagai pelat merah. Hal tersebut hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara triliunan rupiah.

Meski ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung tak melakukan upaya penahanan. Pasalnya, Emirsyah saat ini juga tengah menjalani masa penahanan terkait kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Eks Dirut Garuda lakukan pencucian dari pembelian pesawat
Mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar (Foto: antaranews)

Terdapat tiga tersangka yang telah dijerat sebelumnya, yakni Vice President Strategic Management PT Garuda Indonesia periode 2011-2012 SA.

Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia periode 2009-2014 AW dan Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk AB yang telah dijerat.

Rencana Jangka Panjang perusahaan (RJPP) periode 2009 hingga 2014 semula merealisasikan beberapa jenis pesawat dalam pengadaan, yakni 50 unit pesawat ATR 72-600. Di mana lima di antaranya merupakan pesawat yang dibeli. Kemudian, 18 unit pesawat lain berjenis CRJ 1000.

Baca Juga:

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Akan Bertambah

Di mana, enam di antara pesawat tersebut dibeli dan 12 lainnya disewa. Namun demikian, diduga terjadi peristiwa pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam proses pengadaan atau penyewaan pesawat tersebut.

Kejagung menduga, proses tersebut menguntungkan pihak Lessor. Akibat proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan pesawat ATR 72-600, yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip PPÀ, prinsip pengadaan BUMN, dan business judgment rule. Sehingga mengakibatkan pesawat selalu mengalami kerugian dalam operasionalnya dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8,8 triliun. (Knu)

Baca Juga:

KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi LNG di Pertamina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Siap Melawan Kader di PN Jakarta Pusat
Indonesia
PSI Siap Melawan Kader di PN Jakarta Pusat

Tudingan penggelembungan dana reses, menurut Viani Limardi adalah bentuk fitnah yang tidak bisa dibiarkan.

Naik Rp 75.915, Sultan Yogyakarta Perintahkan Tidak Ada Penundaan UMP
Indonesia
Naik Rp 75.915, Sultan Yogyakarta Perintahkan Tidak Ada Penundaan UMP

Keistimewaan DIY tidak pernah berdaya dalam membuat suatu sistem pengupahan daerah yang membawa kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya.

Belum Adanya Jadwal Pemilu 2024 Berpotensi Picu Ketidakpastian Politik
Indonesia
Belum Adanya Jadwal Pemilu 2024 Berpotensi Picu Ketidakpastian Politik

Pengamat politik Universitas Paramadina, Septa Dinata menilai belum ditetapkannya jadwal pemilu 2024 dikhawatirkan akan memicu ketidakpastian politik

DPR Minta Pemerintah Investigasi Vaksin Kosong Siswa SD di Sumut
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Investigasi Vaksin Kosong Siswa SD di Sumut

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta kejadian tersebut segera diinvestigasi agar diketahui apa sebenarnya yang terjadi.

Pemkot Tangerang Serukan OPD Atur Pegawainya WFH 50 Persen
Indonesia
Pemkot Tangerang Serukan OPD Atur Pegawainya WFH 50 Persen

Arief juga bakal memberlakukan pembatasan hingga penutupan sementara fasilitas umum

Kapolri Sebut Mudik Gunakan Kapal Laut Mampu Tekan Angka Kemacetan di Jalan
Indonesia
Kapolri Sebut Mudik Gunakan Kapal Laut Mampu Tekan Angka Kemacetan di Jalan

Moda transportasi laut diklaim memiliki keuntungan tersendiri dan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik. Pasalnya, pemudik dapat terhindar sekaligus mengurangi beban kemacetan di jalur darat saat memasuki puncak arus mudik.

Pantau Kasus PMK, Kabupaten Bogor Dirikan 7 Posko Pengaduan
Indonesia
Pantau Kasus PMK, Kabupaten Bogor Dirikan 7 Posko Pengaduan

Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak meluas di Indonesia. Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak), membuka tujuh posko untuk memantau perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

Reaksi Mabes Polri saat Tingkat Kepercayaan Lembaganya Menurun
Indonesia
Reaksi Mabes Polri saat Tingkat Kepercayaan Lembaganya Menurun

Mabes Polri selalu melakukan yang terbaik terlepas dari hasil survei menurun atau meningkat.

KPK Turut Ciduk Pengusaha dalam OTT di Surabaya
Indonesia
KPK Turut Ciduk Pengusaha dalam OTT di Surabaya

Turut diamankan pula bukti uang ratusan juta

Pendatang dari Negara dengan Kasus Omicron Tinggi Wajib Karantina 10 Hari
Indonesia
Pendatang dari Negara dengan Kasus Omicron Tinggi Wajib Karantina 10 Hari

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan ketentuan terbaru terkait masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri maksimal menjadi sepuluh hari.