Mantan Direktur Teknik Garuda Indonesia Mangkir dari Panggilan KPK Mantan Direktur Operasional PT Citilink Indonesia, Hadinoto Soedigno. [Antara/Puspa Perwitasari]

MerahPutih.com - Mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C bagi PT Garuda Indonesia.

Sedianya Hadi yang kini menjabat sebagai Direktur Produksi Citilink ini bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar (ESA).

"Pemeriksaannya dijadwalkan ulang Kamis lusa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

Adapun sejumlah saksi yang hadir untuk dimintai keterangannya dalam kasus ini yakni, pensiunan Pegawai PT GI Capt Wahjudo, Pegawai PT GI Victor Agung Prabowo dan Adrian Azhar.

"Dri para saksi yang diperiksa penyidik masih mendalami terkait proses pengadaan di Garuda Indonesia dan aliran dana pada sejumlah pihak," jelas Febri.

Menurut Febri, penyidik lembaga antirasuah juga tengah mendalami peran salah satu saksi sebagai pejabat yang memimpin proses pengadaan di Garuda Indonesia.

"Pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka lain akan terus dilakukan," imbuh Febri.

‎KPK‎ telah menetapkan Emirsyah dan Soetikno Soedardjo selaku bos Mugi Rekso Abadi (MRA) Grup sekaligus Beneficial Owner Connaught Intenational sebagai tersangka. Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan perusahaan Rolls Royce dan Airbus terkait pengadaan mesin dan pesawat untuk PT Garuda Indonesia.

Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dari Soetikno dalam bentuk uang dan barang dari Rolls Royce. Emirsyah Satar diduga menerima 1,2 juta Euro dan US$ 180 ribu atau setara Rp 20 miliar, sedangkan barang yang diterima senilai US$ 2 juta dan tersebar di Singapura dan Indonesia.

Atas dugaan itu, Emirsyah sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Soetikno selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Pon)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH