Mantan Bupati Muara Enim Dituntut 10 Tahun Penjara Mantan Bupati Muara Enim periode 2019-2018 Muzakir Sai Sohar (kemeja putih)dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta dalam perkara suap. (ANTARA/Nova Wahyudi/21)

MerahPutih.com - Mantan Bupati Muara Enim periode 2014-2018 Muzakir Sai Sohar dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta dalam perkara suap.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Indra meyakini Muzakir menerima suap senilai 400.000 dolar AS sebagai fee alih fungsi lahan hutan produksi menjadi hutan tetap di Kabupaten Muara Enim Tahun 2014.

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Kasus Suap

"Serta menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa berupa mengganti kerugian negara sebesar 400.000 dolar AS," kata Indra saat persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (19/5).

Apabila terdakwa tidak dapat membayarkan kerugian negara maka seluruh harta terdakwa akan dilelang dan jika tidak mencukupi maka diganti pidana kurungan selama lima tahun penjara.

JPU menyatakan terdakwa melanggar Pasal 12 B junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Pada sidang yang dipimpin hakim ketua Bongbongan Silaban tersebut JPU memberikan poin pemberat berupa terdakwa selaku kepala daerah tidak mendukung pemberantasan korupsi dan mengabaikan kerugian negara.

 Terdakwa Mantan Bupati Kabupaten Muara Enim periode 2009-2018 Muzakir Sai Sohar bersiap menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (21/4/2021). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa Muzakir
Terdakwa Mantan Bupati Kabupaten Muara Enim periode 2009-2018 Muzakir Sai Sohar bersiap menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (21/4/2021). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa Muzakir

Terdakwa yang mendengar tuntutan dari Rutan Pakjo Palembang secara virtual, menyatakan akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan.

Sementara dua terdakwa lain dalam kasus tersebut namun dengan berkas terpisah, masing-masing Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan Anjapri dituntut delapan tahun penjara, serta mantan Kabag Akuntansi PT Perkebunan Mitra Ogan Yan Satyananda dituntut tujuh tahun penjara.

Muzakir Sai Sohar ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sumsel bersama tiga orang lainnya, yakni mantan Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan Anjapri, mantan kabag Akuntansi PT Perkebunan Mitra Ogan Yan Satyananda dan konsultan Abunawar Basyeban (almarhum).

Bermula saat PT Perkebunan Mitra Ogan meminta kepada terdakwa menerbitkan rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan produksi konversi menjadi kawasan hutan tetap lewat mekanisme penunjukan langsung.

Selanjutnya PT Perkebunan Mitra Ogan melakukan kerja sama dengan konsultan hukum Abunawar Basyeban dalam pengurusan perubahan tersebut dengan nilai kontrak mencapai Rp5,8 miliar.

Dalam pelaksanaannya, pengurusan dilakukan sendiri PT Perkebunan Mitra Ogan dan bukan oleh kantor hukum Abunawar seperti tertera pada kontrak.

Tetapi PT Perkebunan Mitra Ogan tetap mentransfer dana ke kantor hukum Abunawar sebesar Rp5,8 miliar melalui rekening Abunawar sebanyak empat tahap, namun pada hari itu juga uang tersebut ditarik kembali PT Perkebunan Mutra Ogan sebesar Rp5,6 miliar.

Dana yang ditarik kembali itu dicairkan dan ditukarkan dalam pecahan dolar menjadi 400.000 dolar AS, selanjutnya diserahkan ke Muzakir Sai Sohar dalam empat tahap untuk melicinkan penerbitan surat rekomendasi.

Kemudian Muzakir Sai Sohar menerbitkan surat rekomendasi selaku Bupati Muara Enim kepada Menteri Kehutanan RI sebagai kelengkapan persyaratan pengurusan perubahan fungsi kawasan hutan produksi konversi (HPK) menjadi hutan produksi tetap (HP) atau hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Muara Enim. (*)

Baca Juga

KPK Tahan Bupati Muara Enim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu: Eks Pimpinan KPK hingga Wamenkumham
Indonesia
Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu: Eks Pimpinan KPK hingga Wamenkumham

Mendagri Tito Karnavian mengumumkan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu RI periode 2022-2027.

DPR Desak KPI Pecat Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual
Indonesia
DPR Desak KPI Pecat Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual

Tamliha mengimbau KPI harus memberi sanksi tegas dengan memecat pelaku, bila memang apa yang diungkap MS terbukti benar. "Jika terbukti lakukan tindakan tegas sampai pemecatan," kata Tamliha.

Mahfud MD Tegaskan Isu Penundaan Pemilu 2024 Urusan Parpol
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Isu Penundaan Pemilu 2024 Urusan Parpol

Menurutnya, isu penundaan Pemilu 2024 urusan partai politik.

Satgas COVID-19 Ancam Tindak Tegas Pengelola Pusat Perbelanjaan
Indonesia
Satgas COVID-19 Ancam Tindak Tegas Pengelola Pusat Perbelanjaan

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 bakal menindak tegas pengelola dan pengunjung mal atau pusat perbelanjaan jika melanggar protokol kesehatan (prokes).

Tangani Kemiskinan Ekstrem, Dana Bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa Ditambah
Indonesia
Tangani Kemiskinan Ekstrem, Dana Bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa Ditambah

Pemerintah juga akan memperluas cakupan wilayah penerima manfaat Bantuan Subsidi Upah (BSU) karena masih terdapat sisa dana sebanyak Rp 1,7 triliun.

Ini Prakiraan Cuaca Jakarta Sepanjang Minggu
Indonesia
Ini Prakiraan Cuaca Jakarta Sepanjang Minggu

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah di DKI Jakarta hujan dengan intensitas ringan, Minggu (8/8).

Kopasgat Nama Baru Korps Pasukan Elit Paskhas
Indonesia
Kopasgat Nama Baru Korps Pasukan Elit Paskhas

Rapat itu membahas organisasi Komando Operasi TNI AU (Koopsau) III dan Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas)

Kemenkum HAM Buka 4.558 Lowongan CPNS, Ini Alur dan Formasinya
Indonesia
Kemenkum HAM Buka 4.558 Lowongan CPNS, Ini Alur dan Formasinya

Proses seleksi CPNS Kemenkumham memiliki tahapan atau alur yang cukup panjang, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman akhir kelulusan.

Jokowi: Negara Berkembang Harus Dapat Perhatian Khusus
Indonesia
Jokowi: Negara Berkembang Harus Dapat Perhatian Khusus

Dunia harus lebih siap dan lebih tanggap terhadap krisis kesehatan. Setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama.

Airlangga Yakin Sampai Akhir Tahun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Menguat
Indonesia
Airlangga Yakin Sampai Akhir Tahun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Menguat

Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi permintaan dan suplai tetap terjaga.